Peraturan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri oleh pejabat, ASN, atau pihak lain yang ditugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah mengoptimalisasi, menghemat, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah ketentuan sebelumnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan tertib administrasi, keseragaman, serta menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja kementerian tersebut. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, termasuk UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa Perpres serta Permen terkait.

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Statuta ini disusun untuk memberikan acuan operasional dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sebagai landasan dasar pengelolaan institusi tersebut dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Statuta ini mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pengembangan, dan penataan organisasi Politeknik KP Kupang. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan sektoral kelautan dan perikanan yang berlaku.

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone sebagai acuan dasar pengelolaan institusi tersebut dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Statuta ini mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pemimpin serta pendidik (guru, dosen, instruktur) pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika satuan pendidikan saat ini.

Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai upaya pencegahan korupsi, sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kondisi terkini menggantikan aturan sebelumnya.

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur definisi dan mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) serta Pelaksana Harian (Plh.) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan saat pejabat aslinya berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Ketentuan ini didasarkan pada UU Aparatur Sipil Negara dan peraturan terkait organisasi kementerian untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan.

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Proses ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap guna mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perikanan, UU ASN, serta peraturan menteri dan presiden yang mengatur organisasi kementerian dan tata kerja ASN. Tujuannya adalah memberikan standar perhitungan yang jelas dan terstandar untuk penentuan kebutuhan jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan kembali struktur jabatan dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai respons terhadap perubahan organisasi dan tata kerja kementerian tersebut. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait ASN, termasuk UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017, serta meninjau kembali keputusan sebelumnya. Tujuannya adalah menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan jabatan yang seimbang antara tanggung jawab, kompetensi, dan pengembangan karier pegawai.

Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008. Klasifikasi ini telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta didasarkan pada berbagai undang-undang perikanan dan peraturan presiden terkait organisasi kementerian. Tujuannya adalah untuk menata organisasi dan tata kerja UPT tersebut secara baku.

Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan jenis komoditas perikanan yang wajib melalui pemeriksaan karantina ikan untuk menjamin bebasnya hama dan penyakit, serta memenuhi standar mutu dan keamanan saat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tujuannya adalah melindungi keamanan hayati ikan dan mencegah penyebaran penyakit karantina melalui kegiatan pemasukan dan pengeluaran hasil perikanan. Dasar hukumnya bersumber pada UU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta UU Perikanan yang telah diubah.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi tugas. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya (Permen No. 25/MEN/2011) dan menetapkan struktur organisasi berdasarkan persetujuan Menteri PANRB serta berbagai dasar hukum terkait perikanan dan jaminan mutu.

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai acuan penyusunan kebutuhan jabatan di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah. Pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Peraturan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk insentif berdasarkan capaian kinerja. Ketentuan ini menggantikan dan menyesuaikan aturan sebelumnya (Permen KP No. 15/2015) agar relevan dengan kondisi terkini. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kementerian Negara, UU ASN, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait manajemen pegawai dan organisasi kementerian.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan pedoman penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan. Perubahan mencakup penambahan definisi bantuan yang tidak termasuk bantuan sosial serta penyelarasan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan organisasi kementerian.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berkualitas, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Pedoman ini disusun sebagai turunan dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN, termasuk UU No. 5 Tahun 2015 dan PP No. 11 Tahun 2017, guna mengatur sistem seleksi yang baik dan transparan.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah serta sesuai prioritas nasional. Penyusunan aturan ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan memastikan pelaksanaan DAK bidang tersebut berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Unit Kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun serta ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (BBM). Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola yang bersih, bebas korupsi, dan melayani dengan baik sesuai kriteria yang ditentukan. Penetapan status ini dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi unit kerja yang memenuhi syarat.

Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan tempat, jenis, waktu, dan standar mutu wajib untuk impor komoditas pergaraman guna mengendalikannya. Ketentuan ini didasarkan pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64-permen-kp-2017 Tahun 2017

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63-permen-kp-2017 Tahun 2017

Satu Data Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67-permen-kp-2017 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68-permen-kp-2017 Tahun 2017

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65-permen-kp-2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode lima tahun (2015-2019) sebagai dokumen perencanaan utama. Peraturan ini juga menginstruksikan penyesuaian terhadap rencana strategis sebelumnya agar sesuai dengan kondisi terkini.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017-2036

Peraturan ini menetapkan arah penggunaan sumber daya serta struktur dan pola ruang pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa untuk periode 2017-2036, dengan mengklasifikasikan kegiatan yang boleh, tidak boleh, atau hanya boleh dilakukan setelah izin. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait penataan ruang, pengelolaan wilayah pesisir, dan perlindungan lingkungan hidup.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

Keputusan ini menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 yang mencakup berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan di luar program wajib dilengkapi dengan kajian teknis dan izin prakarsa dari Menteri, serta peraturan yang tertunda dari tahun sebelumnya menjadi prioritas. Biaya pelaksanaan program ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.