Peraturan PROVINSI JAWA TENGAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020

PERDA No. 5 Tahun 2020 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud rencana kerja pemerintah daerah yang telah disepakati bersama DPRD. Peraturan ini didasarkan pada kewajiban Gubernur mengajukan Raperda APBD sesuai ketentuan UU Pemerintahan Daerah dan PP Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2020

Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan PT Jateng Petro Energi sebagai Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Tengah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya energi, minyak, gas bumi, serta mineral secara terpusat guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Langkah ini diambil karena pengelolaan sebelumnya oleh beberapa perusahaan daerah dinilai kurang efektif dan memerlukan restrukturisasi. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait energi, pertambangan, perseroan terbatas, serta peraturan pemerintah dan daerah yang relevan.

Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020

PERDA No. 1 Tahun 2020 menggantikan peraturan sebelumnya untuk mengatur penyelenggaraan perhubungan di Jawa Tengah guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang serta barang. Peraturan ini menetapkan perhubungan sebagai urusan wajib pemerintah provinsi yang mencakup jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui sistem perhubungan yang terencana, terprogram, dan terkoneksi.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 berdasarkan hasil peninjauan kembali yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum nasional terkait penataan ruang. Perubahan ini ditetapkan guna memastikan kesesuaian rencana tata ruang daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk UU Penataan Ruang dan berbagai Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden terkait.

Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 menggantikan Perda lama untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai dengan hak dasar masyarakat. Regulasi ini disusun sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada standar nasional dan perlindungan hak-hak peserta didik.

Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019

PERDA ini menetapkan kerangka kebijakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya serta alam melalui pemberdayaan desa wisata di Jawa Tengah. Pemerintah provinsi berwenang menyusun program, kegiatan, dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara mandiri. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang nasional terkait pariwisata, pemerintahan daerah, desa, dan perlindungan lingkungan.

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 mencabut beberapa peraturan daerah lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika terkini, termasuk aturan tentang pemeriksaan ternak, tuntutan perbendaharaan, penghapusan piutang pajak, pengelolaan panas bumi, dan pengendalian muatan angkutan barang. Pencabutan ini dilakukan sebagai langkah penyelarasan dengan undang-undang pusat yang telah diubah beberapa kali serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama antar-daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan terkini, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi daerah melalui kolaborasi yang lebih efektif dan terstruktur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019

PERDA No. 5 Tahun 2019 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2018-2023 sebagai panduan strategis pembangunan daerah yang mengacu pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, alokasi anggaran, dan program prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah di wilayah Jawa Tengah.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, dan terlindungi di Provinsi Jawa Tengah melalui peran Satpol PP dalam penegakan peraturan. Fokus utamanya adalah mengatur penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengubah definisi penyertaan modal Pemerintah Daerah di Jawa Tengah menjadi usaha menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada usaha bersama dengan BUMD, BUMN, atau Pihak Ketiga, serta pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan bagi hasil. Perubahan ini juga memperjelas cakupan modal daerah mencakup kekayaan berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, serta menetapkan Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan tersebut.

Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang cerdas melalui penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang inovatif, terintegrasi, serta berkelanjutan. Fokus utamanya adalah meningkatkan pelayanan publik agar menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2018. Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan lama untuk meningkatkan efisiensi penyediaan listrik di Jawa Tengah dengan memperkuat kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan. Perubahan ini dilakukan karena beberapa pasal dalam peraturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019

PERDA No. 7 Tahun 2019 menetapkan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2019 hingga 2039 guna menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Peraturan ini disusun sebagai dasar hukum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan wewenang pembinaan urusan perumahan sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2011. Dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.

Sistem Kesehatan Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka pengelolaan kesehatan terpadu di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait kesehatan, jaminan sosial, dan pemerintahan daerah guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019

PERDA No. 17 Tahun 2019 menetapkan total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp 28,3 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 29,0 triliun, yang menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 725,5 miliar yang ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan daerah. Dokumen ini mengatur rincian komposisi pendapatan yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan sumber lain, serta menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar nol rupiah.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengubah jenis retribusi daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menghapus beberapa jenis retribusi lama dan menambahkan jenis-jenis baru terkait pengelolaan Terminal Tipe B, Pelabuhan Pengumpan Regional, serta Pelabuhan Perikanan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kewenangan pemerintahan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai perkembangan keadaan.

Pengelolaan Air Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan sebelumnya dengan menetapkan pengelolaan air tanah berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) yang mempertimbangkan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, serta kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengatur penyehatan, penguatan, dan peningkatan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan modal usaha bagi UMKM, serta menjadi sumber pendapatan daerah. Badan hukum perusahaan perseroan daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pencabutan Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terkait urusan pemerintahan daerah. Pencabutan ini dilakukan karena Perda lama tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018

PERDA No. 13 Tahun 2018 menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2018-2038 sebagai dasar pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini disusun berdasarkan berbagai undang-undang nasional terkait tata ruang, kelautan, dan lingkungan hidup serta peraturan daerah sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan kerangka hukum untuk penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Tengah.

Pencabutan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 mencabut beberapa pasal dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang terkait. Pencabutan ini mencakup pasal-pasal yang mengatur perhubungan udara, arah kebijakan, serta ketentuan lain yang tidak lagi sejalan dengan regulasi nasional.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 ini mengatur kerangka pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, serta pelestarian lingkungan guna mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lokal dan nilai-nilai kearifan setempat sebagai dasar pembangunan. Landasan hukumnya bersumber pada UUD 1945 serta berbagai undang-undang terkait desa dan pemerintahan daerah yang berlaku.

Pencabutan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 mencabut beberapa pasal spesifik (Pasal 1, 8, 20, 26, dan 55) dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 karena ketentuan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pencabutan ini bertujuan untuk menyesuaikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah putusan MK tersebut.

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai instrumen strategis untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi melalui pengelolaan yang berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Penyusunan rencana ini didasarkan pada berbagai undang-undang energi nasional serta peraturan daerah terkait guna selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 terkait pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Jawa Tengah. Pencabutan ini dilakukan karena dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2004 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Tengah sebagai unit sosial terkecil yang harus dibina untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mengingat pengaruh globalisasi yang telah menggeser tatanan keluarga. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait perkawinan, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta peraturan daerah sebelumnya tentang pengendalian penduduk dan kesejahteraan sosial.