provinsi jawa tengah

Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola sistem pemasaran yang sehat dan kompetitif untuk hasil pertanian, perikanan, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan taraf hidup pelaku usaha. Tujuannya adalah melindungi petani, nelayan, dan pelaku UMKM melalui mekanisme pasar yang adil.

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023

PERDA No. 2 Tahun 2023 menggantikan peraturan sebelumnya untuk menjamin pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jawa Tengah, mencakup aspek ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dari diskriminasi dan terpenuhi sesuai standar nasional.

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, serta pengolah dan pemasar skala mikro dan kecil di Provinsi Jawa Tengah. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta peraturan terkait kelautan dan perikanan yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha tersebut melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 ini menetapkan kerangka hukum mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Jawa Tengah, yang mencakup definisi, subjek, serta hak dan kewajiban para pihak terkait. Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta tata cara pengelolaan pendapatan daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023

PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Penyelenggaraan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkepastian hukum, dan berkeadilan untuk kesejahteraan pelaku usaha melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. Peraturan ini menggantikan Perda lama Nomor 7 Tahun 2010 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan terkini pelaku usaha.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengubah susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan beberapa dinas (Pendidikan, Kesehatan, PU, Sosial, dll) sebagai tipe A. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kerja guna melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh lembaga atau organisasi kepada masyarakat, khususnya yang dikategorikan miskin, untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan. Ketentuan ini didasarkan pada hak konstitusional warga negara dan peraturan perundang-undangan nasional terkait bantuan hukum.

Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022

PERDA No. 2 Tahun 2022 mewajibkan Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh proses pembangunan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan hak bebas dari diskriminasi. Peraturan ini menuntun penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang responsif gender dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan Renja.

Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan, dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Perkebunan. Tujuannya adalah memproduksi dan menyalurkan benih/bibit bermutu serta bersertifikat dari varietas yang dianjurkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian modal dasar dan bidang usaha sesuai perkembangan iklim usaha. Dasar hukumnya merujuk pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 yang telah disepakati bersama DPRD. Dokumen ini mengatur rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun tersebut, serta menyinkronkan program prioritas nasional dan daerah dengan kerangka pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tata cara pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional secara sinergi, berkelanjutan, dan profesional untuk mengendalikan pembuangan limbah serta melestarikan fungsi lingkungan hidup. Ketentuan ini dibuat sebagai respons terhadap peningkatan volume limbah domestik akibat pertumbuhan penduduk yang berpotensi mencemari lingkungan dan menurunkan kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran di Provinsi Jawa Tengah. Fokus utamanya adalah memastikan anak di bawah 18 tahun (termasuk dalam kandungan) dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 mengatur pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup organisasi tersebut, yang didasarkan pada hak asasi manusia dan ketentuan undang-undang nasional terkait organisasi kemasyarakatan.

Perubahan Bentuk Hukum Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 mengubah bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan modal dasar, serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah.

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan pembentukan dana cadangan khusus untuk membiayai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, mengingat kebutuhan penganggarannya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana ini dibentuk sebagai langkah preventif untuk memastikan kelancaran proses pemilihan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 320 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fokus utamanya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara yang berlaku.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebagai wujud penyesuaian prioritas dan plafon anggaran yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada 15 September 2021. Dokumen ini menetapkan kewajiban Kepala Daerah untuk mengajukan perubahan APBD kepada DPRD guna memperoleh persetujuan bersama sesuai ketentuan undang-undang terkait.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk secara aktif memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayahnya. Landasan hukumnya bersumber pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019, dengan tujuan menjamin kesejahteraan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas dalam penegakan hukum di daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah serta menyesuaikan modal dasar, bidang usaha, dan melakukan restrukturisasi badan usaha di sektor kepariwisataan. Perubahan ini didasarkan pada perkembangan iklim usaha dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda secara terencana dan berkelanjutan guna mendukung peran strategis pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Fokus utamanya adalah membangun pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing melalui program yang sistematis dan terpadu sesuai karakteristik daerah.

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provins! Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Perubahan ini bertujuan meningkatkan peran dan fungsi perusahaan dalam penyediaan air bersih serta mendorong pertumbuhan perekonomian di provinsi tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dokumen ini mengatur rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang disinkronkan dengan program prioritas nasional serta daerah, serta dilengkapi dengan lampiran data keuangan, aset, dan investasi.

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 mengatur kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah serta menangani kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan korban, serta bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku dua peraturan daerah lama, yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi serta Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi. Pencabutan ini dilakukan karena peraturan-peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Kedua peraturan tersebut resmi tidak berlaku sejak tanggal diundangkannya Perda pencabut ini.

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provins! Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur pengembangan ekonomi kreatif di daerah untuk meningkatkan daya saing global dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait koperasi, persaingan usaha, hak kekayaan intelektual (paten, merek, hak cipta), UMKM, pariwisata, dan pemerintahan daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2021 ini mengubah ketentuan sebelumnya untuk menyesuaikan substansi pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dengan persyaratan konsolidasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya adalah menyehatkan dan memperkuat kinerja lembaga tersebut agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menyediakan modal usaha bagi UMKM di Jawa Tengah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk menyesuaikan pergeseran anggaran antar unit, kegiatan, dan jenis belanja akibat perubahan kebijakan. Perubahan ini juga mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 guna membiayai program prioritas di tahun 2020.