kota banjarbaru
Pemerintah Daerah · 36 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2019 2019
Pengelolaan Perparkiran
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan perparkiran di Kota Banjarbaru secara terencana dan terpadu untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, serta kelancaran lalu lintas. Penerbitan izin dan pembangunan fasilitas parkir menjadi wewenang Pemerintah Daerah guna memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2019 2019
Penyelenggaraan Pasar Rakyat
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pasar rakyat di Kota Banjarbaru secara profesional untuk meningkatkan daya saingnya terhadap pusat perbelanjaan modern. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan pasar rakyat yang saling menguntungkan dan berdaya saing.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2019 2019
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2034
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Banjarbaru untuk periode 2019–2034 sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut. Perda ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, cagar budaya, dan pemerintahan daerah.
- berlakuPerda Nomor 12 Tahun 2018 2018
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan total penyertaan modal pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar menjadi Rp 72,67 triliun (gabungan aset dan uang) hingga tahun 2017, serta mewajibkan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 35 miliar yang disalurkan bertahap dari tahun 2019 hingga 2021.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2018 2018
Penyelenggaraan Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur standar teknis, keamanan, dan tata cara pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Banjarbaru untuk menunjang keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan serta menetapkan kewajiban untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2018 2018
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2018 mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan daerah sebelumnya terkait retribusi izin gangguan. Langkah ini diambil karena izin gangguan dianggap menghambat iklim investasi di daerah.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2018 2018
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengubah struktur sistematika RPJM Daerah Kota Banjarbaru menjadi 9 bab, menyisipkan Pasal 5A yang mewajibkan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2019 menyesuaikan perubahan tersebut, serta memperbarui seluruh ketentuan dalam lampiran peraturan.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2018 2018
Penyelenggaraan Kota Sehat
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Kota Sehat di Banjarbaru melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta untuk mencapai tujuh tatanan: lingkungan bersih/nyaman/aman, kawasan industri/perkantoran/pariwisata sehat, ketahanan pangan, kemandirian masyarakat, dan kehidupan sosial yang sehat. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas, dan ekonomi masyarakat melalui program terintegrasi yang disepakati bersama Pemerintah Daerah.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2018 2018
Penyelenggaraan Kearsipan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur sistem kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu untuk menjamin ketersediaan, keaslian, serta keamanan arsip sebagai alat bukti dan perlindungan hak. Ruang lingkupnya mencakup seluruh kegiatan dari penciptaan, pengelolaan, hingga pemusnahan arsip oleh berbagai instansi dan organisasi di wilayah Banjarbaru. Tujuannya adalah menciptakan arsip yang andal untuk mendukung pelayanan publik yang baik, pertanggungjawaban negara, serta pelestarian identitas bangsa.
- berlakuPerda Nomor 10 Tahun 2018 2018
Pengelolaan Pemakaman
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pengelolaan pemakaman di Kota Banjarbaru, termasuk kewajiban izin pemakaman, penanganan jenazah orang terlantar oleh pemerintah, serta ketentuan teknis pengangkutan dan pelaksanaan upacara pemakaman yang harus menjaga ketentraman masyarakat.
- berlakuPerda Nomor 11 Tahun 2018 2018
Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2018
Pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai bentuk kepatuhan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pendaftaran ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan penataan, pembinaan, penertiban, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang beroperasi di wilayah tersebut.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2018 2018
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2018 mengatur kewajiban masyarakat membayar retribusi atas setiap kali menerima pelayanan kesehatan hewan di wilayahnya, dengan tarif yang tercantum dalam lampiran dan dapat ditinjau kembali setiap tiga tahun sekali. Pembayaran retribusi ini harus dilakukan saat pelayanan diberikan, dapat dicicil atau ditunda hanya dalam keadaan kahar, dan pelanggar yang tidak membayar tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga 2% per bulan.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2018 2018
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pedoman penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Banjarbaru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Tujuannya adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui integrasi sistem, optimasi peran masyarakat, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ruang lingkupnya mencakup aspek perencanaan, kebijakan, kelembagaan, sistem informasi, infrastruktur, dan anggaran, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator utama dalam penyusunan Masterplan dan verifikasi pengadaan.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2017 2017
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Banjarbaru, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen identitas seperti Kartu Keluarga dan KTP-el. Peraturan ini juga menetapkan peran instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Camat, Lurah, dan KUA dalam mengelola data penduduk serta mengadopsi sistem informasi terpadu (SIAK) untuk pengelolaan data.
- berlakuPerda Nomor 12 Tahun 2017 2017
Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan area publik lainnya, serta mewajibkan pengelola untuk memasang larangan merokok dan menyediakan area khusus merokok yang terpisah. Setiap orang dilarang merokok di KTR, kecuali pada tempat umum atau tempat kerja yang ditetapkan khusus dengan Peraturan Walikota, dengan sanksi bagi pelanggar. Masyarakat juga diwajibkan berperan serta dalam pengawasan dan pencegahan perokok pemula di lingkungan sekitar.
- berlakuPerda Nomor 10 Tahun 2017 2017
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah di Kota Banjarbaru sebagai pengganti aturan lama yang sudah tidak sesuai, dengan dasar hukum peraturan pemerintah dan menteri terkait. Pengelolaan barang dilakukan oleh Walikota sebagai pemegang kekuasaan, didukung Sekretaris Daerah sebagai pengelola, dan melibatkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengguna barang.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2017 2017
Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Banjarbaru melalui penetapan baku mutu air, pemantauan berkala minimal enam bulan sekali, serta kewenangan walikota dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran dan persyaratan pembuangan air limbah. Tujuannya adalah menjaga kualitas air secara berkelanjutan meskipun menghadapi peningkatan beban pencemaran akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat.
- berlakuPerda Nomor 11 Tahun 2017 2017
Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur pola tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Tarif disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan riil (riil unit cost) untuk setiap jenis pelayanan guna memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2017 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2017 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, sebagai langkah penyesuaian dengan perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Pencabutan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 251 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak lagi mengatur pembentukan peraturan daerah sejenis, serta keputusan gubernur sebelumnya yang membatalkan peraturan tersebut.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2017 2017
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan sebagai tindak lanjut pembatalan beberapa aturan sebelumnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan umum dan pendidikan khusus (inklusif) yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- berlakuPerda Nomor 13 Tahun 2017 2017
Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini menetapkan kebijakan terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk penanganan fakir miskin serta anak terlantar di Kota Banjarbaru. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perlindungan Anak, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah mengoptimalkan pemeliharaan anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin di wilayah Kota Banjarbaru.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2017 2017
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Banjarbaru, yang mencakup tunjangan jabatan, uang representasi, dan tunjangan alat kelengkapan. Pengaturan ini didasarkan pada ketentuan undang-undang terkait pemerintahan daerah dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2017 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2003 tentsng Izin Pengusahaan Pengelola Air Bawah Tanah
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pengelolaan Air Bawah Tanah. Pencabutan ini dilakukan karena kewenangan penerbitan izin tersebut telah dipindahkan dari pemerintah daerah kota ke pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- berlakuPerda Nomor 14 Tahun 2016 2016
Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjarbaru yang mencakup perencanaan, manajemen, pengujian kendaraan, terminal, serta penanggulangan kecelakaan. Kewenangan pelaksanaan tugas ini dipegang oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, baik secara langsung maupun melalui badan hukum dan masyarakat.
- berlakuPerda Nomor 19 Tahun 2016 2016
Keamanan Pangan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mewajibkan semua pelaku usaha pangan (baik segar maupun olahan) untuk memenuhi standar keamanan pangan, dengan cakupan meliputi pangan hasil perikanan/hewan/tumbuhan serta pangan industri rumah tangga dan siap saji. Pemerintah Kota Banjarbaru berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap produsen serta pelaku usaha untuk mencegah penggunaan bahan berbahaya atau melampaui batas aman.
- berlakuPerda Nomor 13 Tahun 2016 2016
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mewajibkan perusahaan untuk menciptakan hubungan seimbang dengan masyarakat dan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial yang disinergikan dengan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru memfasilitasi penyusunan program prioritas bersama forum komunikasi, sementara sanksi bagi pelanggar berupa peringatan tertulis atau pengumuman di media massa.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2016 2016
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban setiap perorangan atau badan hukum untuk memperoleh Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) guna menjamin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang dan mencegah dampak negatif. IPPT berfungsi sebagai persyaratan teknis wajib sebelum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dapat ditangguhkan atau dicabut jika terjadi sengketa hukum. Mekanisme perizinannya mencakup pengajuan permohonan tertulis dengan lampiran dokumen administratif dan teknis, serta dilakukan pengawasan oleh instansi teknis terkait bersama Camat dan Lurah.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2016 2016
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Banjarbaru yang khusus berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan, namun memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, penyitaan, serta memanggil saksi dalam proses penyidikan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan syarat-syarat pengangkatan, hak insentif, kewajiban pelaporan, serta mekanisme pemberhentian bagi PPNS.
- berlakuPerda Nomor 17 Tahun 2016 2016
Izin Usaha Toko Modern Di Kota Banjarbaru
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mewajibkan pendirian Toko Modern (selain minimarket) untuk melakukan analisis dampak sosial ekonomi terhadap pasar tradisional dan UMKM di sekitarnya guna menjaga keseimbangan kepentingan. Analisis tersebut mencakup aspek seperti struktur penduduk, pendapatan rumah tangga, kemitraan dengan UMKM, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan tertib persaingan dan saling menguntungkan antara toko modern, pemasok, dan pelaku usaha kecil.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2016 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengubah tarif retribusi kebersihan untuk berbagai kategori pelanggan, termasuk panti sosial, sekolah, dan rumah tangga yang disesuaikan dengan kriteria luas bangunan, daya listrik, dan lebar jalan. Tarif juga diperbarui untuk usaha mikro dan kecil berdasarkan batas kekayaan, hasil penjualan tahunan, serta spesifikasi infrastruktur tempat usaha.