kabupaten bangkalan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini mewajibkan pesantren mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan menetapkan unsur wajib seperti kiai, santri, dan kajian kitab kuning. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia sesuai kewenangan daerah.

Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini mengubah paradigma pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan dari pendekatan akhir menjadi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Fokus utamanya adalah menerapkan prinsip pengurangan sampah melalui pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, serta penanganan sampah yang mencakup pemilahan hingga pemrosesan akhir untuk mengurangi dampak lingkungan.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini mengatur strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangkalan melalui perencanaan terpadu yang partisipatif dan fokus pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemberdayaan kelompok rentan. Implementasinya mencakup berbagai metode seperti pelatihan, pendampingan, studi banding, dan pengembangan usaha produktif untuk mengatasi kemiskinan serta kesenjangan sosial.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 diundangkan pada 3 Januari 2024 oleh Pj. Bupati Bangkalan Arief Moelia Edie dan Sekretaris Daerah Mohammad Taufan Zairinsjah. Dokumen ini menetapkan kerangka hukum untuk pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangkalan.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 2 Tahun 2023 ini menetapkan kerangka hukum untuk memfasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Kabupaten Bangkalan. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 September 2023 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Bangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini merupakan perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya di Kabupaten Bangkalan. Dokumen ini ditandatangani oleh Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, pada tanggal 12 April 2022.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera. Perubahan tersebut ditetapkan oleh Bupati Bangkalan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri D.

Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan untuk periode 2018-2023. Perubahan tersebut ditetapkan oleh Bupati Bangkalan pada 4 November 2021 melalui Perda Nomor 3 Tahun 2021.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2020

Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2020

Perusahaan Perseroan Daerah Sumber Daya Bangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2020

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mewajibkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyediakan prasarana (infrastruktur) dan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, mutu, dan terjangkau, serta menjamin pemasaran hasil panen petani. Pemerintah juga berkewajiban menetapkan kawasan usaha tani, memberikan keringanan pajak untuk lahan produktif, dan mengutamakan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur struktur dan pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah, di mana Kepala Daerah melimpahkan kekuasaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan kepada pejabat perangkat daerah (Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD) berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan. Peraturan juga mendefinisikan peran spesifik berbagai pejabat seperti PPKD, BUD, PPTK, serta menetapkan Sekretaris Daerah sebagai koordinator utama yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan APBD dan penyiapan pedoman pelaksanaannya.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera di Kabupaten Bangkalan. Perda tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Abdul Latif Amin Imron.

Penyelengoaraan Rumah Kos

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi hak tempat tinggal serta menjamin ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan rumah kos. Pengaturan ini didasarkan pada perkembangan ekonomi dan pendidikan di daerah tersebut, serta bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi penghuni rumah kos. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait pemerintahan daerah, bangunan gedung, perumahan, serta perlindungan lingkungan hidup.

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor I5 Tahun 2013 tentang Reklamasi Pesisir di Wilayah Kabupaten Bangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2019 mencabut seluruh ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur tentang reklamasi pesisir di wilayah Kabupaten Bangkalan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meninjau kembali dan mengonsolidasikan pengaturan terkait pengelolaan serta pemanfaatan tanah hasil reklamasi pesisir.

Bangkalan Sebagai Kota Dzikir dan Sholawat

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat untuk melestarikan tradisi keagamaan Islam yang telah mengakar, sekaligus mengantisipasi penggerusan nilai religius oleh budaya global. Dasar hukumnya bersumber pada sejarah pondok pesantren Syaikhona Mohammad Kholil serta kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur materi muatan lokal sesuai UU Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 mengatur penataan sistem administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi serta peristiwa kependudukan penduduk. Peraturan ini dibuat sebagai pengganti peraturan sebelumnya guna menyesuaikan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang telah diubah, serta didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan perlindungan anak.

Perubahan Kedua Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengubah objek dan tujuan retribusi jasa usaha di Kabupaten Bangkalan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan kesehatan hewan. Perubahan ini dilakukan dengan memperbarui definisi dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 agar lebih relevan dengan kebutuhan pelayanan publik di daerah tersebut.

Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangkalan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme penyertaan modal daerah Kabupaten Bangkalan ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan permodalan, pelayanan publik, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan penyertaan tersebut wajib didasarkan pada jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah untuk tahun anggaran tertentu.

Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang kelembagaan dan pelayanan masyarakat. Perubahan ini mencakup penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan UU Pemerintahan Daerah, UU ASN, serta peraturan menteri terkait nomenklatur dan pedoman organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan untuk periode lima tahun 2018-2023 sebagai dokumen penjabaran visi, misi, dan program Bupati. RPJMD ini disusun berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengubah APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 akibat ketidaksesuaian asumsi kebijakan umum dan kebutuhan menggunakan sisa lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan. Perubahan mencakup penyesuaian pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2019 mengatur ketentuan dasar penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bagian dari pendidikan dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang agamis dan berkualitas. Peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban bagi peserta didik serta tenaga pendidik, dengan durasi pendidikan minimal 4 tahun yang dapat diperpanjang menjadi 6 tahun, serta mewajibkan izin dari Kementerian Agama untuk setiap pendirian lembaga.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anogaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2019 mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD, yang harus dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan tersebut harus diserahkan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini didasarkan pada pelaksanaan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 mengatur pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan ekonomi kerakyatan yang mandiri. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum bagi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha dan memberikan dukungan pada aspek manajemen, permodalan, teknologi, serta kemampuan berkompetisi pelaku usaha.

Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis bencana (alam, non-alam, dan perbuatan manusia) guna menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Regulasi ini menetapkan kerangka kerja penanggulangan bencana yang harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh berdasarkan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.