Peraturan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rincian Tugas Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan rincian tugas untuk berbagai unit kerja pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti PASKA, Pustekkomdikbud, dan PDSPK, guna menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2018. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama (Permen Nomor 49 Tahun 2015) dan mendefinisikan fungsi spesifik masing-masing pusat, mulai dari analisis kebijakan, teknologi informasi, hingga pengelolaan data statistik dan perfilman.

Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia Oleh Pihak Asing

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018

Peraturan ini mewajibkan pihak asing yang ingin syuting di Indonesia harus mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta wajib bermitra dengan perusahaan perfilman lokal berbadan hukum Indonesia yang memiliki Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP). Tujuannya adalah untuk mengawasi agar konten film yang dibuat tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa.

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur rincian tugas Sekretariat Jenderal sebagai unit utama yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan daftar urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk tahun anggaran 2019 guna melaksanakan tugas dekonsentrasi. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, dan PP tentang Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan. Tujuannya adalah memastikan koordinasi dan pengawasan kebijakan pendidikan antara pusat dan daerah sesuai mandat pemerintah pusat.

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan struktur dan rincian tugas unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri atas Sekretariat, serta Inspektorat I, II, III, dan Inspektorat Investigasi. Tujuannya adalah menyesuaikan tugas dan fungsi pengawasan internal sesuai dengan perubahan organisasi yang diatur dalam Permen No. 11 Tahun 2018.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah lampiran yang berisi daftar pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini bertujuan menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017

Permendikbud No. 3 Tahun 2017 menetapkan aturan komprehensif mengenai pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dan Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang hanya mengatur aspek ujian nasional dan ujian sekolah, dengan memperluas cakupan penilaian untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini melimpahkan urusan pemerintahan bidang pendidikan, termasuk program pendidikan dasar-menengah, guru, dan dukungan manajemen, kepada Gubernur untuk dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi tahun anggaran 2017. Pelimpahan ini mencakup kegiatan spesifik seperti pembinaan sekolah, dukungan teknis bagi guru, serta peningkatan pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, dan PP tentang Dekonsentrasi.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini guna meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Peraturan ini menggantikan dan mencabut aturan sebelumnya (Permen No. 2 Tahun 2016) yang dianggap perlu disempurnakan mekanismenya. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait keuangan negara, pendidikan nasional, dan pemerintahan daerah.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah Pasal 4 PP No. 14 Tahun 2015 untuk menambahkan LPMP Kalimantan Utara dalam daftar unit kerja LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini dilakukan karena pendirian LPMP Kalimantan Utara telah disetujui dan sebelumnya belum diatur dalam struktur organisasi sebelumnya.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis untuk pengalokasian dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta menyesuaikan kewenangan pembinaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke provinsi. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah pedoman penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kemendikbud karena aturan sebelumnya dinilai memiliki kekurangan dan tidak mampu menampung kebutuhan hukum terkini. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, pendidikan, guru, dan pengelolaan anggaran.

Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan upaya perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak lainnya. Perlindungan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah tentang Guru.

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional bagi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik khusus untuk bidang pendidikan di Indonesia. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang keuangan negara, pendidikan nasional, serta peraturan presiden terkait pendanaan dan pengadaan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.

Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur hak peserta didik untuk memperoleh ijazah sebagai pengakuan prestasi belajar dan kelulusan, serta sertifikat hasil ujian nasional (SHUN) sebagai bukti pencapaian standar kompetensi. Ijazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dengan ijazah formal yang memuat identitas peserta, satuan pendidikan, pernyataan kelulusan, dan daftar nilai mata pelajaran.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pembina untuk menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Tujuannya adalah mengatur standar kompetensi, kriteria, dan prosedur penentuan jumlah kebutuhan (formasi) bagi jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis untuk menjamin penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang dianggap kurang memadai dalam menampung kebutuhan masyarakat terkait penyaluran tunjangan bagi guru.

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2017

Permendikbud No. 15 Tahun 2017 menetapkan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi teknis, keahlian, serta sikap profesional dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar jabatan.

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme penerimaan peserta didik baru di jenjang pendidikan dasar dan menengah (TK, SD, SMP, SMA, SMK) agar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Dasar hukumnya merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, serta berbagai Peraturan Pemerintah terkait standar nasional dan pengelolaan pendidikan.

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan ini menggantikan Permen No. 50 Tahun 2011 untuk mengatur akses publik terhadap informasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan struktur organisasi yang terdiri atas PPID Kementerian, PPID UPT, dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Informasi publik didefinisikan sebagai data atau keterangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik yang dapat diakses oleh warga negara atau badan hukum.

Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur pembentukan, struktur, dan tugas pokok Tim Penilai Kinerja (TPK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung penerapan sistem merit. TPK terdiri dari TPK Kementerian yang berkedudukan di Sekretariat Jenderal dan TPK Unit Utama yang berkedudukan di masing-masing unit kerja, dengan fungsi utama memberikan pertimbangan atau mengusulkan keputusan terkait pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, tunjangan, sanksi, dan pengembangan pegawai.

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan ini melimpahkan urusan pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan kesenian kepada Gubernur sebagai bentuk penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2017. Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi, pembinaan manajemen, administrasi keuangan, dan pembinaan teknis atas kegiatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 terkait penugasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2017. Perubahan ini dilakukan menyesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur serta penetapan dinas penerima anggaran tahun 2017.

Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan norma dasar dan asas perilaku bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik ini mencakup lima aspek utama, yaitu etika terhadap diri sendiri, pembelajar, masyarakat, sejawat, serta organisasi profesi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan integritas, kompetensi, profesionalisme, serta kerja sama dan reputasi PTP.

Hari Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Hari Sekolah sebagai waktu dan jam yang digunakan oleh seluruh unsur sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik menghadapi tantangan global. Ketentuan ini didasarkan pada upaya optimalisasi peran sekolah guna mempersiapkan generasi muda dengan nilai-nilai karakter yang kuat.

Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mekanisme untuk melakukan reviu, evaluasi, dan pemantauan guna mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, serta mendeteksi penyimpangan secara dini. SPI dibentuk untuk membantu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh unit kerja kementerian, termasuk direktorat jenderal, badan, dan unit pelaksana teknis. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta peraturan perundang-undangan terkait sistem pengendalian intern pemerintah.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Komponen dalam Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah Pasal 3 Permenkemdikbud No. 25 Tahun 2016 dengan menetapkan bahwa penghitungan Harga Eceran Tertinggi buku teks pelajaran dibagi menjadi 5 zona wilayah berdasarkan tingkat kesulitan dan jarak pengiriman dari pusat percetakan, serta menghapus ketentuan sebelumnya.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan untuk mengatasi kekurangan dan ketertinggalan regulasi dalam menampung perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait keuangan negara, pendidikan nasional, serta peraturan pemerintah dan presiden tentang pendanaan dan pengadaan barang/jasa.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan regulasi terbaru terkait pendanaan serta pengelolaan pendidikan. Perubahan ini mencakup penyesuaian aspek teknis dalam pengelolaan dana BOS agar lebih relevan dengan kondisi terkini.

Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, Dan Pembuatan Canting Cap

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017