kementerian pendidikan dan kebudayaan

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024

Permendikbud No. 1 Tahun 2024 mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kemendikbudristek, yang mencakup jenis layanan seperti uji kemahiran bahasa Indonesia dan fasilitasi peningkatan mutu. Peraturan ini menetapkan mekanisme pungutan bagi wajib bayar dalam negeri maupun luar negeri yang memanfaatkan layanan atau sumber daya negara, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan profesionalisme layanan pendidikan serta riset.

Statuta Universitas Pertahanan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2024

Peraturan ini menggantikan Statuta lama untuk menyesuaikan pengelolaan dan peningkatan kinerja pendidikan tinggi di Universitas Pertahanan. Dokumen ini menetapkan aturan dasar yang menjadi landasan penyusunan prosedur operasional serta mengatur struktur organisasi, termasuk peran Senat, Rektor, Fakultas, dan Dekan.

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan ini menggantikan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 untuk mengatur mekanisme penerimaan peserta didik baru di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK demi mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Aturan ini menetapkan dasar hukum dan prosedur terbaru yang harus dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam proses pendaftaran siswa baru.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur alokasi dan penyaluran Dana BOS Reguler guna mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pembelajaran serta memastikan pengelolaan dana tersebut dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk operasional Museum dan Taman Budaya guna menyesuaikan tata kelola dalam situasi pandemi COVID-19. Perubahan ini bertujuan mengakomodir kebutuhan hukum baru yang belum tercakup dalam aturan sebelumnya terkait penyelenggaraan kegiatan museum dan taman budaya.

Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur keseragaman dan ketertiban pengelolaan naskah dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyesuaikan jenis, materi, dan formatnya akibat perubahan organisasi serta tugas fungsi. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permen No. 74 Tahun 2015) untuk menstandarisasi seluruh aspek pengelolaan informasi tertulis kedinasan, mulai dari penyiapan, pengesahan, hingga penyampaian.

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021

Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang Bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar Indonesia di Malaysia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur pemberian honorarium bagi pendidik (tetap dan bantu) yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Indonesia di Malaysia untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan mereka. Ketentuan ini menetapkan syarat-syarat bagi pendidik, termasuk kewarganegaraan, kepemilikan sertifikat, dan batas usia, serta menegaskan bahwa dana honorarium bersumber dari APBN.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan aturan teknis untuk pengelolaan dan penyaluran dana operasional guna membiayai pembelajaran serta dukungan personal bagi peserta didik di pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan dana tersebut berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan layanan pendidikan di kedua jenjang tersebut.

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan tata cara, mekanisme, jangka waktu, serta prosedur banding administratif untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran perizinan berusaha di sektor kebudayaan, khususnya perfilman. Sanksi ini ditujukan bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan regulasi perizinan berbasis risiko.

Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan dasar hukum dan struktur organisasi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai perguruan tinggi negeri yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. ITERA berfokus pada penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, serta melaksanakan fungsi utama dalam pengembangan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembinaan sivitas akademika.

Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap perguruan tinggi negeri yang memiliki fakultas kedokteran wajib memiliki Rumah Sakit Pendidikan (RSPTN) atau bermitra dengan rumah sakit pendidikan untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan terpadu. RSPTN berfungsi sebagai wahana pendidikan kedokteran dan kesehatan multiprofesi yang mengintegrasikan peran mahasiswa sebagai peserta didik dalam ekosistem pelayanan kesehatan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah Pasal 16 Statuta Politeknik Negeri Pontianak dengan menetapkan komposisi anggota Senat yang mencakup wakil dosen per jurusan, direktur, wakil direktur, ketua jurusan, dan kepala unit penelitian serta pengabdian masyarakat. Perubahan ini juga mewajibkan Direktur untuk menetapkan prosedur terkait persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian keanggotaan Senat.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria khusus untuk perizinan berbasis risiko bagi satuan pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus, yang dilaksanakan melalui sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Fokus utamanya adalah mengatur legalitas dan persyaratan operasional bagi perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang beroperasi di dalam kawasan tersebut.

Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur mekanisme pendirian, perubahan, dan pembubaran bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ketentuan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti jenis-jenis perguruan tinggi, badan penyelenggara nirlaba, dan struktur program studi yang berlaku.

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 mengatur mekanisme akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi melalui dua jalur, yaitu oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) untuk institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk program studi. Peraturan ini juga menetapkan definisi standar pendidikan tinggi yang mencakup standar nasional serta standar tambahan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi di bidang akademik dan nonakademik.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menetapkan lima standar nasional pendidikan tinggi, yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi kriteria minimal untuk penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan ini juga mendefinisikan konsep dasar seperti kurikulum, pendidikan tinggi, perguruan tinggi, program studi, dan pembelajaran sebagai landasan operasional dalam sistem pendidikan nasional.

Program Dokter Layanan Primer

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020

Program Dokter Layanan Primer (DLP) adalah pendidikan profesi kedokteran pilihan yang setara dengan spesialis, dirancang untuk mencetak dokter yang mampu memimpin pelayanan kesehatan primer berkualitas dengan pendekatan ilmu kedokteran keluarga, komunitas, dan kesehatan masyarakat. Program ini merupakan kelanjutan dari program profesi dan internsip yang bertujuan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik medis.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk berbagai jenis satuan pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga menengah kejuruan. Ketentuan ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi sekolah dalam mengelola dana BOS yang bersumber dari Dana Perimbangan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah syarat PTN menjadi PTN Badan Hukum dengan menekankan pada kemampuan menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, tata kelola yang baik, kelayakan finansial, tanggung jawab sosial, dan kontribusi terhadap perekonomian. Kualitas Tridharma dinilai secara spesifik dari persentase Program Studi berakreditasi unggul (minimal 60%), relevansi visi-misi dengan standar pendidikan tinggi, serta hasil publikasi internasional dan hak kekayaan intelektual.

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur prinsip dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru program sarjana di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dilaksanakan secara adil, akuntabel, fleksibel, dan efisien. Penerimaan dilakukan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan prinsip fleksibilitas yang memungkinkan calon mahasiswa mengikuti ujian paling banyak dua kali.

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk membiayai Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 guna meringankan beban pembiayaan pendidikan. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait keuangan negara, pendidikan nasional, serta peraturan pemerintah tentang dana perimbangan dan pendanaan pendidikan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah ketentuan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 guna mengakomodasi pembelajaran dari rumah akibat pandemi COVID-19. Perubahan tersebut menyesuaikan menu penggunaan dana agar dapat mendukung operasional pembelajaran di rumah yang sebelumnya belum tercakup dalam aturan sebelumnya.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah komponen pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk mengakomodasi penggunaan dana guna mendukung operasional pembelajaran dari rumah selama masa kedaruratan kesehatan. Perubahan ini dilakukan dengan menyisipkan Pasal 9A yang mengatur ketentuan khusus penggunaan dana tersebut.

Statuta Universitas Jember

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Universitas Jember sebagai landasan utama pengelolaan institusi yang mengatur visi, misi, serta struktur organisasi dan tata kerja untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dokumen ini juga mendefinisikan peran dan fungsi berbagai unsur internal seperti Senat, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam kerangka pengelolaan akademik dan manajemen sumber daya.

Program Indonesia Pintar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pemerintah berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar untuk peserta didik dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin guna membiayai pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah hingga usia 21 tahun, mencegah serta menarik siswa putus sekolah, serta memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi.

Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020

Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan program vokasi atau profesi wajib mengikuti Uji Kompetensi secara nasional untuk memastikan pencapaian standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan. Uji Kompetensi ini merupakan proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan. Lulusan yang lulus uji ini berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi sebagai tanda pengakuan untuk menjalankan praktik di seluruh Indonesia.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan ini menata ulang struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengubah nama dan susunan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta memperjelas tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Dasar dalam aspek penjaminan mutu, supervisi, dan penyiapan izin sekolah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan nonformal serta memperkuat tata kelola pendidikan dasar di lingkungan kementerian.

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk bidang pendidikan pada tahun anggaran 2020 guna mendukung ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019. Dokumen ini mengatur tata cara, prosedur, dan standar teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut untuk peningkatan fasilitas pendidikan.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Widyaprada

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menghitung kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Widyaprada berdasarkan indikator jumlah satuan pendidikan, wilayah kerja, dan kompleksitas model penjaminan mutu. Penetapan formasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat rekomendasi dari kementerian pendidikan dan pertimbangan teknis dari lembaga pemerintah nonkementerian terkait.