Peraturan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Halaman 4 dari 10 · 289 dokumen
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan rincian tugas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, termasuk struktur Sekretariat, berbagai Direktorat (seperti Pelestarian Cagar Budaya, Kesenian, dan Warisan Budaya), serta pembagian tugas dalam bagian-bagian dan subbagian untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, hingga cagar budaya.
Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara edar, pertunjukan, ekspor, dan impor film di Indonesia, termasuk definisi film, pelaku usaha, serta persyaratan teknis seperti Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) dan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Tujuannya adalah untuk menegakkan ketentuan dalam UU Perfilman terkait distribusi dan pertunjukan karya sinematografi secara resmi.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dengan mewajibkan proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara daring melalui sistem pasar daring. Tujuannya adalah mendorong pengadaan yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien, serta mengisi kekosongan aturan sebelumnya mengenai sistem informasi pengadaan di sekolah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan ini menghapus batasan usia keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan untuk mengakomodasi wawasan dan pengalaman anggotanya. Perubahan ini juga menyesuaikan ketentuan keanggotan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan ini disusun untuk mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2018-2019. Dasar hukumnya meliputi UU Narkotika, UU Psikotropika, serta peraturan presiden dan menteri terkait organisasi kementerian.
Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman evaluasi organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada dua dimensi utama, yaitu struktur organisasi (meliputi kompleksitas, formalisasi, dan aspek lainnya) serta proses organisasi. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, mengidentifikasi kendala, serta menghasilkan rekomendasi bagi penataan ulang organisasi agar lebih efisien dan akuntabel.
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) menyusul perubahan nomenklatur yang mencakup pengawas sekolah, serta menggantikan ketentuan lama yang tidak lagi mengakomodir perubahan tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang pendidikan nasional, peraturan guru, serta peraturan presiden dan menteri terkait organisasi kementerian.
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tertib, tepat sasaran, dan mendukung program pendidikan serta kebudayaan. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hukum, khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keuangan Negara, UU Sisdiknas, UU Kementerian Negara, serta peraturan presiden dan menteri terkait mekanisme anggaran.
Pengarsipan Film
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur definisi film, arsip film, dan pelaku pengarsipan yang dibagi menjadi kegiatan nonkomersial (oleh perseorangan, organisasi, pemerintah pusat/daerah) dan usaha komersial (oleh badan usaha atau perseorangan warga negara Indonesia). Pemerintah pusat wajib membentuk Pusat Pengarsipan Film Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perolehan, pelestarian, dan pengelolaan arsip film tersebut.
Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kerangka penyelenggaraan program untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan penanggulangan situasi darurat guna melindungi keselamatan warga sekolah serta menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan yang terdampak bencana.
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2019
Permendikbud No. 40 Tahun 2019 mengubah spesifikasi pengadaan sarana dan alat pendidikan pada subbidang sanggar kegiatan belajar karena ketentuan lama sudah tidak sesuai dengan besaran anggaran DAK fisik bidang pendidikan. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa regulasi sebelumnya perlu disesuaikan agar selaras dengan realisasi anggaran yang ada.
Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2019
Permendikbud No. 42 Tahun 2019 mencabut Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2015 karena uraian jabatan di lingkungan Kemendikbud sudah tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan terbaru yang diatur dalam Permen PANRB No. 41 Tahun 2018. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan untuk menyelaraskan struktur jabatan dengan standar nomenklatur yang berlaku.
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan rincian tugas bagi berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari Sekretariat Jenderal hingga unit pendukung seperti Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dokumen ini juga mendefinisikan peran masing-masing unit, termasuk Direktorat Jenderal yang menangani guru, pendidikan dasar hingga tinggi, kebudayaan, serta Inspektorat Jenderal yang bertugas pengawasan intern.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri yang ditunjuk Presiden. Kementerian bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, penetapan standar nasional, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi serta pengelolaan kebudayaan.
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK guna mengatasi kendala pelaksanaan yang belum optimal dan mengakomodir perkembangan kebutuhan pendidikan di masyarakat. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pendidikan nasional serta peraturan pemerintah terkait standar nasional, pendanaan, dan pengelolaan pendidikan.
Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan aturan menyeluruh mengenai penyelenggaraan ujian oleh satuan pendidikan dan Ujian Nasional untuk mendorong inovasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pengaturan ini bertujuan mengakomodir kebutuhan hukum dalam penilaian hasil belajar, baik yang dilakukan oleh sekolah maupun oleh Pemerintah Pusat.
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis untuk pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah guna meningkatkan akses dan mutu pendidikan, sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yang dinilai kurang sesuai kebutuhan. Isinya mengatur standar dan prosedur agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran sesuai tujuan nasional.
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 guna meringankan beban pembiayaan dan meningkatkan akses serta mutu pendidikan. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 yang dianggap kurang memadai untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat terkait hal tersebut.
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini melimpahkan tiga urusan pemerintahan bidang pendidikan—yakni program pendidikan dasar dan menengah, program guru dan tenaga kependidikan, serta dukungan manajemen teknis—kepada Gubernur untuk dikelola dalam rangka dekonsentrasi tahun anggaran 2018. Pelimpahan ini mencakup rincian program seperti pembinaan sekolah, layanan khusus, serta dukungan dalam perencanaan, penganggaran, dan kerja sama luar negeri, dengan alokasi anggaran spesifik untuk masing-masing program.
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018
Permendikbud No. 4 Tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya untuk mengatur standar penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah guna meningkatkan mutu serta pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum bagi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagai instrumen utama dalam menilai pencapaian peserta didik.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) agar selaras dengan kebijakan terbaru dalam penanganan fakir miskin dan penyaluran bantuan sosial non-tunai. Perubahan mencakup penyesuaian definisi PIP sebagai bantuan tunai untuk keluarga miskin/rentan miskin serta pengaturan kriteria penerima berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk usia 6 hingga 21 tahun.
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme penugasan guru profesional untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan (TK hingga SMK/SMALB) guna meningkatkan mutu pendidikan, menggantikan aturan lama yang dianggap tidak relevan. Penugasan ini didasarkan pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial, serta mewajibkan calon kepala sekolah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018
Permendikbud No. 10 Tahun 2018 menetapkan petunjuk teknis untuk menjamin penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru PNS daerah berjalan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permen No. 12 Tahun 2017) dengan menyempurnakan kriteria dan mekanisme penyaluran yang berlaku.
Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional untuk pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di bidang pendidikan guna menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait keuangan negara, pendidikan nasional, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden tentang DAK Fisik dapat berjalan efektif di sektor pendidikan.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah alokasi anggaran program pendidikan dasar dan menengah yang dilimpahkan kepada Gubernur menjadi Rp258,66 triliun untuk menyesuaikan ketidaksesuaian pagu dana. Perubahan ini bertujuan memastikan keakuratan pelimpahan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.
Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman penggunaan aplikasi sistem informasi untuk melaksanakan pengadaan langsung secara elektronik di lingkungan Kemendikbud guna mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pengadaan langsung didefinisikan sebagai pembelian barang/jasa langsung ke penyedia tanpa melalui proses pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung.
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 karena evaluasi menunjukkan beberapa indikator kinerja belum optimal mendukung sasaran pembangunan. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan capaian strategi periode 2015-2016 dan diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Presiden, dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (PAUD, dasar, menengah, masyarakat) dan pengelolaan kebudayaan. Fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan, fasilitasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, koordinasi internal, pengawasan, serta bimbingan teknis dan supervisi di daerah. Susunan organisasinya terdiri atas Sekretariat Jenderal dan beberapa Direktorat Jenderal, termasuk Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pendidikan Anak Usia Dini.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018
Permendikbud No. 13 Tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya untuk mengatur Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan BAN PAUD & PNF sebagai lembaga evaluasi mandiri yang bertugas menilai kelayakan satuan pendidikan berdasarkan standar nasional guna menjamin mutu pendidikan.
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan ini menggantikan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 untuk mengatur mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bentuk lain yang sederajat. Dasar hukumnya bersumber pada UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, serta PP Standar Nasional Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan.