Peraturan LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Halaman 4 dari 6 · 164 dokumen
Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Widyaiswara melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing guna mendukung pengembangan karir dan profesionalisme. Syarat pengangkatan didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kebutuhan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme ini berlaku untuk instansi pusat dan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional.
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah Formulir 3 dan Formulir 10E dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2016 terkait penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Golongan I dan II. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 16 Februari 2017 dengan tujuan perbaikan dan penyesuaian substansi materi pelatihan.
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah Bab I huruf C dan Bab III huruf C angka 4 huruf a angka 1) Lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2016 terkait kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan substansi pelatihan dasar agar lebih relevan dengan kebutuhan instansi.
Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah Pasal 2 Perka LAN No. 10 Tahun 2015 agar pedoman pelatihan prajabatan bagi calon PNS dari tenaga honorer kategori 1 dan 2 dapat menjadi acuan bagi Lembaga Administrasi Negara serta lembaga diklat pemerintah terakreditasi. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan kebutuhan penyesuaian regulasi yang berlaku.
Pedoman Penyelengaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi sebagai upaya meningkatkan profesionalisme widyaiswara. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pengesahan dan penyetaraan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang lama dengan sistem pelatihan baru, serta mencabut peraturan sebelumnya yang tidak sesuai kondisi terkini.
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan Politeknik STIA LAN sebagai unit pelaksana teknis berbentuk perguruan tinggi di lingkungan LAN yang dipimpin oleh Direktur dan memiliki tiga lokasi di Jakarta, Bandung, serta Makassar. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi di bidang administrasi, serta melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu.
Tata Cara Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Ketentuan ini bertujuan mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan LHKPN serta didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemberantasan korupsi dan tata kelola ASN.
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah Lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2015 terkait Road Map Reformasi Birokrasi LAN Tahun 2015-2019 agar sesuai dengan perkembangan terbaru. Perubahan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan, namun memiliki daya laku yang mundur (surut) hingga tanggal 19 Juni 2017.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2019
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara untuk periode 2017-2019 sebagai acuan dalam sistem akuntabilitas kinerja dan perencanaan program serta anggaran. Peraturan ini juga mencabut dan menggantikan Peraturan Kepala Lembaga Nomor 12 Tahun 2015 yang sebelumnya berlaku.
Petunjuk Teknis Penyetaraan Alumni Pelatihan Reform Leader Academy
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur teknis penyetaraan Alumni Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) dengan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama bagi Pegawai Negeri Sipil yang lulus pelatihan tersebut. Penyetaraan ini dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara non-residensial melalui tahapan penyusunan dan penilaian kelayakan gagasan proyek perubahan oleh instansi peserta.
Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan LAN No. 26 Tahun 2017 menetapkan katalog dan standar kompetensi untuk jabatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara guna meningkatkan profesionalisme ASN melalui manajemen berbasis kompetensi. Peraturan ini mendefinisikan kompetensi sebagai gabungan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang mencakup aspek teknis, manajerial, serta sosial kultural yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan.
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latbas) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara atau lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan kesadaran bela negara. Peraturan ini menggantikan dan mencabut peraturan sebelumnya (Perka LAN No. 21 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan No. 17 Tahun 2017) serta mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018.
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan LAN No. 23 Tahun 2017 mengatur komponen tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, yang terdiri dari Tunjangan Prestasi Kerja berdasarkan capaian target kinerja individu dan Tunjangan Kehadiran berdasarkan jumlah kehadiran sesuai jam kerja. Tunjangan ini diberikan setiap bulan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, serta capaian kinerja individu pegawai.
Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur pedoman tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) serta tata cara penilaian angka kredit untuk jabatan tersebut. Tim penilai terdiri dari Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, dan Tim Penilai Daerah yang bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN dan peraturan terkait jabatan fungsional serta penilaian prestasi kerja PNS.
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latbas) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara atau lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi. Pedoman ini bertujuan menyempurnakan regulasi sebelumnya dan memasukkan materi bela negara serta sinergitas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menghadapi ancaman. Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2016 yang telah diubah, mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2018.
Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan LAN No. 27 Tahun 2017 mengatur pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Kepala LAN No. 12 Tahun 2010 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan manajemen sumber daya tenaga pendidik.
Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar dan pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi Analis Kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap standar ilmiah. Pedoman ini mencakup definisi jenis tulisan seperti risalah, kertas kerja, dan makalah kebijakan yang harus disusun secara sistematis untuk menawarkan solusi atas permasalahan kebijakan tertentu. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara dan jabatan fungsional Analis Kebijakan.
Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2017
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar honorarium dan biaya transportasi untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2017, baik yang dibiayai dari anggaran negara maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemberian kompensasi kepada peserta dan narasumber kegiatan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan keuangan negara.
Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Tingkat Ii Tingkat Iii Tingkat Iv Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan Ii serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 Danatau Kategori 2
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah rincian biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Tingkat I–IV) serta prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III (termasuk yang diangkat dari tenaga honorer) agar sesuai dengan kebutuhan terkini. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa regulasi sebelumnya tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, sehingga diperlukan penyesuaian untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
Pedoman Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Iii dan Tingkat Iv
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewidyaiswaraan yang berfokus pada substansi kepemimpinan tingkat III dan IV guna meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga pengajar. Peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya (Perka LAN No. 4 Tahun 2006 dan No. 5 Tahun 2006) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Widyaiswara, serta organisasi dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara.
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii serta Golongan I dan Golongan Ii
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2016
Pedoman ini mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewidyaiswaraan yang berfokus pada substansi pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, I, dan II. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga pengajar agar mampu mencetak instruktur yang berkualitas sesuai tuntutan zaman. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Lembaga Administrasi Negara dalam menyusun program pengembangan kapasitas bagi para widyaiswara di lingkungan ASN.
Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Tingkat Ii Tingkat Iii Tingkat Iv Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan Ii serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 Danatau Kategori 2
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan rincian biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Tingkat I–IV) serta prajabatan CPNS Golongan I, II, dan III (termasuk bagi yang diangkat dari tenaga honorer). Tujuannya adalah memperjelas standar biaya yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan, guna menyesuaikan dengan kebutuhan aktual penyelenggaraan pelatihan di tahun anggaran 2016.
Petunjuk Teknis Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan acuan teknis untuk menilai kualitas hasil kerja Analis Kebijakan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi dasar penilaian kinerja sesuai UU ASN dan peraturan terkait. Isi teknis penilaian tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan acuan teknis pelaksanaan uji kompetensi bagi Calon dan Analis Kebijakan di seluruh instansi pusat dan daerah untuk memastikan profesionalitas dalam kajian, analisis, serta advokasi kebijakan. Tujuannya adalah menghasilkan Analis Kebijakan yang kompeten sesuai standar yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional tersebut.
Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman tata kerja Tim Penilai Angka Kredit dan tata cara penilaian untuk Jabatan Fungsional Widyaiswara guna menggantikan ketentuan yang kurang rinci dalam peraturan sebelumnya. Isi detail mengenai mekanisme pembentukan tim, tugas, serta prosedur penilaian angka kredit secara spesifik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk penerbitan Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara guna menstandarisasi pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN. Dokumen ini mendefinisikan jenis-jenis pelatihan seperti Dasar, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional, serta mengatur peran Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan /Training Of Facilitator
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman umum untuk penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Kebijakan (Training of Facilitator) guna meningkatkan kualitas pembinaan dan penyempurnaan program pelatihan Pegawai Negeri Sipil secara nasional. Pelatihan ini difokuskan pada persiapan penerapan kebijakan secara terpadu yang dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi di bawah koordinasi teknis Lembaga Administrasi Negara.
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai negeri Sipil Golongan I dan Golongan II
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latda) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis untuk menjalankan tugas secara profesional. Pedoman ini berlaku sebagai acuan bagi Lembaga Administrasi Negara dan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Perka LAN No. 16 Tahun 2015) yang terkait.
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang digunakan sebagai acuan oleh Lembaga Administrasi Negara dan lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi. Peraturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur hal serupa.
Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah lampiran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016. Perubahan tarif berlaku efektif sejak 15 April 2016 dan ditetapkan pada 1 Agustus 2016.