Peraturan LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan standar mutu dan pedoman penjaminan kualitas bagi seluruh program pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Tujuannya adalah memastikan setiap pelatihan, baik struktural maupun teknis, dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menata ulang metode dan mekanisme penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS agar sesuai dengan dinamika pengembangan kompetensi. Pelatihan ini wajib dijalani selama satu tahun masa pra-jabatan guna membangun integritas moral, karakter unggul, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang calon pegawai.

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp 0,00(Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan LAN Nomor 27 Tahun 2017 terkait pemberian tunjangan profesi dan kehormatan bagi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan pengaturan tunjangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengenai tunjangan profesi dosen dan professor. Pencabutan berlaku efektif sejak 1 Januari 2021.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan mekanisme uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Widyaiswara melalui perpindahan jabatan atau promosi kenaikan jenjang. Uji kompetensi ini mencakup penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural untuk memastikan kesesuaian dengan standar jabatan. Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina menyelenggarakan uji ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Peran Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Pembelajaran di Tempat Kerja

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan ini memperluas peran Widyaiswara dalam meningkatkan profesionalitas melalui pengembangan kompetensi ASN via Pembelajaran di Tempat Kerja (WPL). WPL didefinisikan sebagai pelatihan yang mengintegrasikan materi kompetensi dan dilaksanakan di tempat kerja tanpa meninggalkan pekerjaan rutin ASN.

Pelatihan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan kerangka pelatihan fungsional berjenjang bagi Widyaiswara untuk memenuhi standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Pelatihan mencakup jenis penguatan untuk Widyaiswara baru dan pengembangan untuk jenjang jabatan tertentu guna meningkatkan kemampuan dalam kegiatan pelatihan dan penjaminan mutu. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN dan peraturan terkait manajemen PNS serta jabatan fungsional Widyaiswara.

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan tata kelola jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai dasar penggajian dan penempatan pegawai ASN, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Definisi jabatan dan kelas jabatan dalam aturan ini mengacu pada tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan kualifikasi yang setara, serta membedakan jenis jabatan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan LAN No. 9 Tahun 2021 menetapkan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Administrasi Negara dengan tarif nol rupiah atau nol persen. Ketentuan ini berlaku untuk jenis-jenis PNBP yang diatur dalam peraturan terkait, seperti yang disebutkan dalam pertimbangan peraturan.

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan LAN No. 10 Tahun 2021 mengubah kurikulum Pelatihan Dasar CPNS untuk menekankan nilai-nilai dasar, sikap bela negara, serta peran dalam smart governance. Perubahan ini juga mengatur ulang struktur kurikulum dengan menambahkan agenda orientasi program dan menghapus ketentuan lama terkait evaluasi.

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah persyaratan administratif dan batas usia untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, di mana peserta harus memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) atau setara, jabatan JPT Pratama atau setara, serta lulus seleksi LAN jika belum menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Ketentuan ini juga menetapkan batas usia maksimal 57 tahun untuk jabatan JPT Pratama, serta 1 hingga 3 tahun sebelum batas pensiun tergantung tingkatan jabatan yang diemban.

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Ii

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah persyaratan administratif bagi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, khususnya terkait pangkat/golongan ruang (pembina IV/a), jabatan (JPT Pratama, JA, atau JF ahli madya/utama), serta batas usia maksimal yang disesuaikan dengan jenjang jabatan. Peserta yang belum menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara wajib lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LAN sebelum dapat mengikuti pelatihan.

Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan mekanisme seleksi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan (PKN Tingkat I, II, PKA, dan PKP) untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan memastikan kesiapan ASN dalam mengikuti pelatihan. Ketentuan ini menggantikan pedoman lama agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa menjadi Balai Pelatihan Bahasa sebagai bentuk transformasi kelembagaan untuk optimalisasi pelayanan dan penyederhanaan birokrasi. Balai ini berkedudukan di bawah Kepala Pusat dan bertugas menyelenggarakan pelatihan bahasa bagi Pegawai ASN maupun non-Pegawai ASN.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan LAN No. 9 Tahun 2020 menata ulang organisasi dan tata kerja Politeknik STIA LAN sebagai unit pelaksana teknis LAN untuk mengoptimalkan pendidikan tinggi di bidang administrasi serta menyederhanakan birokrasi, menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap tidak sesuai. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pendidikan Tinggi, UU ASN, dan PP terkait manajemen PNS untuk memastikan pengelolaan perguruan tinggi tersebut lebih efisien dan profesional.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Balai Layanan Pemetaan Kompetensi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kepala Pusat LAN yang bertugas menyelenggarakan layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas bagi Pegawai ASN dan non-Pegawai ASN. Balai ini dipimpin oleh seorang Kepala, berlokasi di Jatinangor, Jawa Barat, dan melaksanakan fungsi penyusunan rencana serta pelaksanaan penilaian potensi, kompetensi, dan pemberian umpan balik hasilnya.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja LAN sebagai lembaga nonkementerian untuk mewujudkan birokrasi yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan pelayanan publik. Pengaturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan menjadi dasar pelaksanaan tugas, fungsi, serta struktur organisasi LAN sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018.

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah persyaratan administratif bagi calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, di mana peserta harus memenuhi kriteria pangkat/golongan ruang tertentu (minimal Penata III/c atau JF setingkat), menduduki jabatan Pengawas/Administrator, serta berusia maksimal 54 tahun. Selain itu, PNS yang belum menduduki jabatan Administrator wajib lulus seleksi calon peserta sebelum mendaftar, dan seluruh persyaratan harus diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB.

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah persyaratan administratif calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan menetapkan batas pangkat/golongan (Penata Muda Tingkat I/III/b), masa kerja minimal 2 tahun, serta batasan usia maksimal 54 tahun untuk Jabatan Pelaksana dan 56 tahun untuk Jabatan Pengawas. Perubahan ini juga mewajibkan calon yang belum menduduki Jabatan Pengawas untuk lulus seleksi khusus sebelum mengikuti pelatihan. Tujuannya adalah menyesuaikan persyaratan pengembangan kompetensi dengan kebutuhan jabatan pengawas dan tata kelola kepesertaan pelatihan nasional.

Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah mekanisme pelaksanaan orasi ilmiah bagi Widyaiswara Ahli Utama sebagai wujud akuntabilitas akademis atas jabatan yang dipangkunya, menggantikan pedoman lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan. Orasi ilmiah didefinisikan sebagai pidato dan pengukuhan yang wajib dilakukan oleh Widyaiswara Ahli Utama, dengan LAN dan instansi pemerintah sebagai penyelenggara.

Surat Keterangan Pelatihan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2020 ini menggantikan pedoman lama untuk menstandarisasi dan menyatukan penyusunan Surat Keterangan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bukti pencapaian kompetensi. Dokumen ini mengatur definisi pelatihan, peserta, serta jenis-jenis bukti seperti Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan Sertifikat yang dikeluarkan setelah peserta menyelesaikan program dengan baik.

Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020-2024

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara (Renstra LAN) untuk periode 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Renstra LAN dirancang untuk memandu pengkajian, pendidikan, dan pelatihan aparatur sipil negara guna mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan mandat undang-undang terkait.

Akreditasi Pelatihan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan kerangka akreditasi untuk menjamin mutu, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), mencakup jenis struktural, teknis, fungsional, sosial kultural, dan dasar calon PNS. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN.

Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan LAN No. 15 Tahun 2020 mengatur secara sistematis dan terintegrasi pengembangan kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui pelatihan untuk pengayaan pengetahuan sesuai kebutuhan instansi. Tujuannya adalah memastikan PPPK mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan secara profesional dengan standar kompetensi jabatan yang jelas.

Komunitas Belajar bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan kerangka komunitas belajar bagi Widyaiswara untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing global melalui penyediaan sumber belajar terintegrasi, pembangunan jejaring kerja, serta dokumentasi dan berbagi praktik terbaik. Komunitas ini bertujuan menyediakan akses terhadap pengetahuan dan pengalaman secara holistik guna mendukung pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar jabatan.

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan ini mewajibkan setiap Jabatan Fungsional di bawah pembinaan LAN untuk membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik, serta mewajibkan Pejabat Fungsional menjadi anggotanya paling lambat satu tahun sejak diangkat.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Ii

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebagai program pengembangan kompetensi manajerial struktural untuk ASN, menggantikan aturan lama yang dianggap tidak sesuai lagi. Peserta pelatihan terdiri dari PNS dan non-PNS yang memenuhi syarat, dengan tujuan meningkatkan kemampuan kepemimpinan pratama sesuai kebutuhan manajemen pegawai negeri sipil.

Statuta Politeknik Stia Lan Bandung

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik STIA LAN Bandung sebagai landasan pengelolaan dan prosedur operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi di bidang administrasi. Statuta ini menggantikan regulasi sebelumnya guna menyesuaikan perubahan bentuk institusi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi menjadi Politeknik.

Statuta Politeknik Stia Lan Makassar

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2019 menetapkan Statuta Politeknik STIA LAN Makassar sebagai landasan utama pengelolaan dan prosedur operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi di bidang administrasi. Peraturan ini menggantikan status sebelumnya sebagai sekolah tinggi dan mengatur penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Statuta Politeknik Stia Lan Jakarta

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai landasan pengelolaan dan prosedur operasional untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi administrasi serta peran institusi dalam pembangunan nasional. Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan LAN, Politeknik ini berfokus pada penyelenggaraan program pendidikan tinggi terapan yang membekali mahasiswa dengan keahlian khusus sesuai standar nasional.