lembaga administrasi negara
Lembaga & Badan · 164 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2026 2026
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan kewajiban pelaksanaan uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat ke Jabatan Fungsional di bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN, guna memastikan kesesuaian dengan standar kompetensi jabatan. Landasan hukumnya bersumber pada UU ASN 2023 dan Permenpan RB No. 18 Tahun 2024, dengan cakupan jabatan meliputi Analis Kebijakan, Widyaiswara, dan Analis Pengembangan Kompetensi ASN.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2026 2026
Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini mengubah persyaratan bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, dengan menetapkan syarat status PNS, ketersediaan formasi, pemenuhan angka kredit, dan ijazah minimal sarjana/diploma empat di bidang tertentu. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi dengan perkembangan terkini di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2026 2026
Tata Kelola Ekosistem Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan LAN No. 3 Tahun 2026 menetapkan kerangka tata kelola untuk membangun ekosistem pembelajaran ASN yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Corporate University di instansi pemerintah. Ekosistem ini menghubungkan berbagai unsur seperti Enabler, Provider, dan User untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN secara kontekstual sesuai kebutuhan pembelajaran.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2026 2026
Pengukuran Kualitas Kebijakan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026
Peraturan LAN No. 4 Tahun 2026 mengatur mekanisme pengukuran kualitas kebijakan pemerintah yang berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi pada hasil untuk mendukung tata kelola yang efektif. Pengukuran ini menghasilkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang menilai aspek proses, pelaksanaan, evaluasi, serta dampak kebijakan melalui kerja sama antara LAN, Instansi Pemerintah, dan Panel Ahli.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2025 2025
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan LAN No. 1 Tahun 2025 mengatur organisasi dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dengan tugas utama merumuskan kebijakan teknis serta membina dan mengendalikan pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2025 2025
Pencabutan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2025
Kepala Lembaga Administrasi Negara mencabut Peraturan Nomor 6 Tahun 2021 beserta perubahannya karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan internal organisasi. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan dan menggantikan seluruh ketentuan sebelumnya terkait jabatan dan kelas jabatan di lingkungan LAN.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2025 2025
Pengakuan Pembelajaran
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan LAN No. 5 Tahun 2025 mengatur mekanisme pengakuan pembelajaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui dua bentuk utama, yaitu penyetaraan pembelajaran dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Tujuannya adalah memperluas akses pembelajaran dan memastikan terpenuhinya standar kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2025 2025
Konten Pembelajaran
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan LAN No. 4 Tahun 2025 menetapkan standar konten pembelajaran (teksual dan visual) yang berkualitas, relevan, dan efektif bagi Pegawai ASN untuk mendukung pengembangan kompetensi. Ketentuan ini mengatur jenis, bentuk, dan kategori materi pembelajaran yang disusun sesuai karakteristik peserta serta dijamin kualitasnya melalui mekanisme penjaminan kualitas.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2025 2025
Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi LAN untuk optimalisasi layanan pemetaan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur, menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai kebutuhan. Balai ini berada di bawah Kepala Pusat, dipimpin oleh seorang Kepala, dan terdiri dari dua unit di Jatinangor dan Makassar dengan tugas utama melaksanakan penilaian potensi, kompetensi, serta penyusunan instrumen dan laporan terkait.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2025 2025
Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pencabutan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan tugas pelaksanaan pelatihan bahasa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan non-Aparatur Sipil Negara dengan berlakunya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025.
- berlakuPeraturan Nomor 7 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2025 2029
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk periode 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Renstra LAN periode 2020–2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- berlakuPeraturan Nomor 9 Tahun 2025 2025
Tata Kelola Sarana Prasarana Pelatihan Aparatur Sipil Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan LAN No. 9 Tahun 2025 menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola sarana prasarana pelatihan ASN untuk menjamin mutu pengembangan kompetensi, dengan membagi fasilitas menjadi dua kategori: kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi penyelenggara dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kualitas serta kenyamanan pembelajaran.
- berlakuPeraturan Nomor 8 Tahun 2025 2025
Perubahan Kelima atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 24 untuk menetapkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lembaga Administrasi Negara berhak menerima tunjangan kinerja sebesar 80% dari besaran tunjangan kinerja yang berlaku bagi PNS tetap. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pemberian tunjangan bagi calon PNS dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan hukum terkait jabatan fungsional.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2024 2024
Pelatihan Smart Governance Jabatan Fungsional
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan LAN No. 1 Tahun 2024 menetapkan kerangka hukum penyelenggaraan Pelatihan Smart Governance Jabatan Fungsional untuk mengembangkan kompetensi teknis, umum, dan manajerial bagi pejabat fungsional. Peraturan ini didasarkan pada UU ASN 2023 dan PP Manajemen PNS, serta mengatur definisi peserta, jenis pelatihan, dan status alumni dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2024 2024
Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini menyesuaikan daftar jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Lembaga Administrasi Negara agar selaras dengan kebijakan penataan jabatan pelaksana terbaru. Penyesuaian ini didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan telah mengubah ketentuan huruf C pada Lampiran peraturan sebelumnya.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2024 2024
Perubahan Keempat atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini menyisipkan Pasal 19A yang mengatur pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian. Ketentuan tambahan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dan menyesuaikan pengaturan pemberian serta pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan UU ASN terbaru.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2024 2024
Pelatihan Manajemen Perubahan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mewajibkan penyelenggaraan pelatihan manajemen perubahan bagi ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara untuk membekali kemampuan adaptasi terhadap budaya, cara kerja, dan lingkungan baru. Pelatihan ini bertujuan memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan di lokasi baru, dengan dasar hukum UU ASN 2023 dan regulasi terkait manajemen PNS.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2024 2024
Akreditasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan LAN No. 5 Tahun 2024 menetapkan mekanisme akreditasi bagi instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan untuk menjamin mutu, objektivitas, dan konsistensi secara nasional. Akreditasi ini merupakan syarat wajib bagi instansi pengguna agar dapat melaksanakan uji kompetensi sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (4) Permen PANRB No. 1 Tahun 2023. Pengaturan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme pejabat fungsional dan memastikan standar kompetensi yang diterapkan efektif serta berkualitas.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2023 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini menghapus Pasal 22 dari Peraturan LAN Nomor 23 Tahun 2017 (yang telah diubah) untuk menyesuaikan pengaturan tunjangan kinerja dengan ketentuan sertifikasi Jabatan Fungsional Dosen. Ketentuan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2023.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2023 2023
Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini menyesuaikan jenjang dan kelas jabatan fungsional di lingkungan LAN serta menghapus jabatan fungsional tertentu demi keselarasan dengan kebijakan pembinaan jabatan. Penyesuaian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan, serta didasarkan pada UU ASN dan PP Manajemen PNS.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2023 2023
Program Eksekutif Nasional
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan LAN No. 4 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan Program Eksekutif Nasional (PEN) sebagai pelatihan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menyamakan persepsi tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Program ini didasarkan pada ketentuan Pasal 218 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2023 2023
Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Akademi Talenta ASN sebagai pelatihan terintegrasi untuk mengembangkan kompetensi calon pemimpin birokrasi masa depan yang telah masuk dalam rencana suksesi. Tujuannya adalah menyiapkan talenta Aparatur Sipil Negara yang kompeten melalui proses pengembangan berbasis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur.
- berlakuPeraturan Nomor 8 Tahun 2023 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini menyesuaikan daftar dan kelas jabatan fungsional untuk Analis Pengembangan Kompetensi ASN, Arsiparis Ahli Utama, dan Analis SDM Aparatur Ahli Utama di lingkungan LAN. Penyesuaian ini dilakukan guna mengikuti kebijakan pembinaan jabatan fungsional dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Menteri Keuangan.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam menduduki atau menjalankan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan madya. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Pasal 217A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2022 2022
Statuta Politeknik Stia Lan Jakarta
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai landasan dasar pengelolaan institusi tersebut, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan peraturan dan prosedur operasional di dalamnya. Statuta ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2022 2022
Statuta Politeknik Stia Lan Bandung
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik STIA LAN Bandung sebagai landasan hukum dasar pengelolaan institusi tersebut, yang berfungsi sebagai acuan penyusunan peraturan dan prosedur operasional internal. Statuta ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN serta mengacu pada berbagai undang-undang terkait pendidikan tinggi dan aparatur sipil negara.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2022 2022
Statuta Politeknik Stia Lan Makassar
Peraturan Menteri Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik STIA LAN Makassar sebagai landasan dasar pengelolaan institusi tersebut, yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN. Statuta ini berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan berbagai peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik STIA LAN Makassar.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2022 2022
Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah tahapan pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Tingkat I dan II) menjadi kombinasi pembelajaran klasikal, mandiri, e-learning (sinkron dan asinkron), pembangunan komitmen, serta aktualisasi kepemimpinan (kolaboratif untuk Tingkat I dan strategis untuk Tingkat II). Perubahan ini bertujuan menyesuaikan penatakelolaan pelatihan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih luas.
- dicabutPeraturan Nomor 7 Tahun 2022 2022
Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini menata ulang tugas Bagian Umum dan Layanan Pengadaan di LAN menjadi mencakup pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, kampus Pengembangan Kompetensi, pemeliharaan sarana prasarana, serta layanan pengadaan barang/jasa. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan fungsi LAN dalam bidang pengadaan barang/jasa sesuai persetujuan Menteri PANRB.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2022 2022
Pelatihan Sosial Kultural
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan bahwa pengembangan kompetensi sosial kultural bagi Pegawai ASN dilaksanakan melalui jalur pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi jabatan dan karier. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai penentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS. Istilah kunci yang didefinisikan mencakup peserta, alumni, serta kompetensi sosial kultural sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan dikembangkan.