Peraturan LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang Berprestasi

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sumbangan pembinaan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN. Pengenaan tarif ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di LAN.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019

LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara, bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri pendayagunaan aparatur negara. Tugas utamanya meliputi penelitian, pengkajian, dan inovasi manajemen ASN, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dan pengembangan karier Pegawai ASN. Fungsi LAN mencakup pengembangan standar kualitas pendidikan, pembinaan kompetensi manajerial, serta penyusunan standar, pedoman, dan akreditasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.

Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan LAN No. 10 Tahun 2019 menetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan revolusi mental untuk mengubah cara pandang, pikir, dan kerja ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Pelatihan ini wajib diikuti oleh Pegawai ASN (PNS dan PPPK) di instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kompetensi dan perilaku kerja sesuai kebutuhan organisasi.

Pelatihan Pengelolaan Pelatihan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (MoT) bagi pengelola pelatihan di lembaga penyelenggara untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pelatihan secara profesional. Kompetensi peserta dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam mengembangkan program pelatihan, mengelola peserta, serta menerapkan metode pembelajaran yang efektif sesuai standar kompetensi jabatan.

Pelatihan Penyelenggara Pelatihan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Pelatihan Penyelenggara Pelatihan (TOC) untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara pelatihan agar dapat menyelenggarakan pelatihan secara profesional. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama dengan fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur dalam tugas pelatihan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan kerangka kualifikasi nasional untuk Analis Kebijakan guna menyelaraskan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dalam pengakuan kompetensi. Definisi Analis Kebijakan mencakup jabatan yang fokus pada kajian dan analisis kebijakan publik dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, serta mengatur mekanisme sertifikasi dan kaji ulang standar kompetensi secara berkala.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi. Ketentuan ini menggantikan pedoman sebelumnya dan menetapkan landasan hukum bagi instansi pemerintah dalam mengangkat calon Widyaiswara yang memenuhi syarat tanpa melalui seleksi kompetitif penuh.

Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman pelatihan kepemimpinan reformasi birokrasi (RLA) untuk membentuk kompetensi aparatur sipil negara dalam mendukung percepatan program reformasi birokrasi, sekaligus menggantikan pedoman sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan LAN No. 16 Tahun 2019 ini mengatur pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebagai jalur pengembangan kompetensi manajerial dan kepemimpinan bagi pejabat administrator dalam rangka memenuhi standar kompetensi ASN. Peraturan ini menggantikan pedoman lama tahun 2015 dan menetapkan definisi serta ketentuan dasar mengenai peserta, alumni, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur pelaksanaan pelatihan struktural kepemimpinan bagi pejabat pengawas untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan mereka. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN. Fokus utamanya adalah menjamin akuntabilitas dan standarisasi pengembangan kompetensi bagi pegawai yang memegang jabatan pengawas di instansi pemerintah.

Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2018

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan LAN No. 1 Tahun 2018 menetapkan standar honorarium dan biaya transportasi untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2018, baik yang dibiayai dari anggaran negara maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan keuangan negara dan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan anggaran kegiatan.

Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan LAN No. 3 Tahun 2018 mengatur jenis produk hukum tertulis di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, yang mencakup Peraturan, Keputusan Administrasi Pemerintahan, serta mendefinisikan struktur dan unit-unit pendukung seperti PKP2A LAN, STIA LAN, dan Poltek STIA LAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan tertib penyusunan produk hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Dan Golongan III, Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan LAN No. 2 Tahun 2018 menetapkan rincian anggaran biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I hingga IV serta pelatihan dasar bagi calon PNS (termasuk yang diangkat dari tenaga honorer). Dokumen ini mengatur standar pembiayaan untuk memastikan tertib pengelolaan keuangan dalam berbagai jenis pelatihan tersebut.

Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah ketentuan penerima tunjangan kinerja di LAN dengan menyatakan bahwa tunjangan tersebut tidak diberikan kepada pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Perubahan ini juga memperjelas bahwa tunjangan tidak diberikan bagi pegawai tanpa jabatan, yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara/komisioner, atau yang sedang menjalani masa persiapan pensiun.

Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan LAN No. 5 Tahun 2018 mengatur hak dan kewajiban Pegawai ASN (PNS dan PPPK) untuk mengembangkan kompetensi guna memenuhi standar jabatan dan rencana karier, serta mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam RKA. Ketentuan teknis mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I sebagai bentuk pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural untuk pejabat pimpinan tinggi (JPT Madya) dan pejabat non-ASN setara. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan rincian anggaran biaya khusus untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I sebagai pelatihan struktural kepemimpinan madya bagi PNS, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur biaya untuk berbagai jenis pelatihan secara gabungan. Ketentuan anggaran ini berfungsi sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan pelatihan dan berlaku efektif sejak tanggal 11 Mei 2018.

Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pelatihan nonklasikal bagi Pegawai Negeri Sipil melalui e-learning sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai standar jabatan. E-learning didefinisikan sebagai pelatihan yang mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja, dengan melibatkan peran khusus seperti tutor, penguji, dan pembimbing teknis.

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2018

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur definisi dan upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Fokus utamanya adalah menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah struktur organisasi Politeknik STIA LAN dengan mengintegrasikan aset, hak, kewajiban, data alumni, dan dokumen akademik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA LAN) ke dalam Politeknik, serta memastikan mahasiswa lama dapat menyelesaikan studi sesuai program studi sebelumnya. Perubahan ini juga mengatur transisi jabatan dan kewenangan pejabat baru untuk menangani urusan hukum terkait penyelesaian masa studi mahasiswa selama masa transisi dari status sekolah tinggi menjadi politeknik.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan kerangka Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama Masa Prajabatan untuk membangun integritas moral, karakter, serta kompetensi sosial kultural dan teknis. Pelatihan ini bertujuan membentuk profesionalisme ASN yang unggul, bertanggung jawab, dan berintegritas sesuai standar kompetensi jabatan.

Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan Ii Serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan rincian biaya penyelenggaraan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, meliputi kepemimpinan tingkat I hingga IV, pelatihan dasar CPNS golongan I, II, dan III, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk honorer kategori 1 dan 2. Dasar hukumnya mencakup UU Keuangan Negara, UU APBN 2017, serta berbagai perpres dan perka terkait organisasi dan tata kerja LAN.

Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan rincian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis serta fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagai acuan pembiayaan bagi Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini juga mencabut dan menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi lembaga pelatihan terakreditasi untuk menyelenggarakan pelatihan revolusi mental yang bertujuan mengubah cara pandang, pikir, dan kerja ASN dalam memberikan pelayanan publik. Pedoman ini disusun sebagai dasar operasional untuk memastikan terselenggaranya pelatihan tersebut sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Reform Leader Academy

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah pedoman pelatihan Reform Leader Academy agar sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis, sekaligus mencabut aturan lama tahun 2015. Pelatihan ini setara dengan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, dengan ketentuan penyetaraan bagi alumni yang diatur lebih lanjut.

Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan orasi ilmiah untuk Widyaiswara di instansi pemerintah guna meningkatkan profesionalisme, sekaligus mencabut dan menggantikannya Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2006. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan dan menjadi acuan resmi bagi pelaksanaan orasi ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional Widyaiswara.

Pedoman Penyelenggaraan Training Of Trainer (TOT) Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Training of Trainer (TOT) untuk pelatihan Revolusi Mental guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan publik ASN. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi penyelenggara pelatihan dan standar bagi peserta pelatihan dalam mewujudkan mental aparatur negara yang tepat, beretika, dan berkualitas.

Pedoman Penyelenggaraan Training of Trainer Pelatihan Reform Leader Academy

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Training of Trainer untuk pelatihan Reform Leader Academy guna menyiapkan tenaga pengajar yang kompeten. Pedoman ini menjadi acuan bagi penyelenggara pelatihan dan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait reformasi birokrasi serta manajemen ASN. Isi rinciannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pedoman Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing untuk memenuhi kebutuhan formasi dan pembinaan karir. Pedoman ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.