Peraturan KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Halaman 6 dari 17 · 506 dokumen
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Serat Sintetis Pemintalan Leleh
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi untuk menyamakan standar antara pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman di industri serat sintetis pemintalan leleh. Tujuannya adalah memberikan pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan di sektor tersebut.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Logam Mesin
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi untuk menyelaraskan pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja di industri logam mesin guna memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai. Kualifikasi didefinisikan sebagai penguasaan capaian pembelajaran yang menentukan kedudukan seseorang dalam struktur pekerjaan bidang tersebut. Industri Logam Mesin mencakup kegiatan manufaktur pengolahan bahan baku logam menjadi barang setengah jadi untuk memproduksi produk yang lebih kompleks.
Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Mengenai Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2023
Permenperin No. 19 Tahun 2023 mencabut Permenperin No. 73/M-IND/PER/7/2011 yang mengatur penunjukan lembaga penilaian kesesuaian untuk standar SNI wajib pada produk tali kawat baja dan tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi. Pencabutan ini dilakukan karena penunjukan lembaga tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum di bidang standardisasi industri.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Mi Instan Area Produksi
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi untuk menyamakan standar antara pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja di sektor produksi industri mi instan. Tujuannya adalah memberikan pengakuan kompetensi kerja yang terstruktur sesuai dengan struktur pekerjaan spesifik pada bidang tersebut.
Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan Statuta sebagai landasan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten untuk mendukung pengembangan vokasi industri bertaraf global. Statuta ini berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan politeknik tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023
Permenperin No. 21 Tahun 2023 memperluas cakupan penerima bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai roda dua guna mempercepat industrialisasi dan peningkatan populasinya di masyarakat. Peraturan ini merupakan penyesuaian terhadap Permenperin No. 6 Tahun 2023 yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait industri, kementerian negara, dan percepatan program kendaraan listrik.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-Ind/Per/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023
Permenperin No. 23 Tahun 2023 mengubah ketentuan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan guna mendukung percepatan pembangunan. Perubahan ini menyesuaikan aturan sebelumnya agar lebih relevan dengan kondisi industri saat ini.
Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mekanisme pemanfaatan kuota tingkat tarif untuk impor bahan baku plastik tertentu guna mendukung pelaksanaan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Ketentuan ini bertujuan memberikan kemudahan dan memastikan skema kuota berjalan sesuai kesepakatan bilateral antara kedua pemerintah.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan mekanisme dan ketentuan penyelenggaraan tugas pembantuan sebagian urusan pemerintahan pusat di bidang perindustrian untuk tahun anggaran 2024 kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan perindustrian nasional di tingkat daerah.
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian guna meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN, penilaian kinerja, serta disiplin pegawai.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dengan mengubah nomenklatur serta menetapkan 12 jenis Balai Besar dan Balai Standardisasi yang spesifik berdasarkan sektor industri. Tujuannya adalah menciptakan struktur yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna dalam pelaksanaan tugas teknis standar dan pelayanan jasa industri.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan BPIPI sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh seorang Kepala, dengan tugas utama memberdayakan industri kecil dan menengah persepatuan untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pengembangan produk, bantuan pasar, penguatan industri 4.0, serta penumbuhan wirausaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIPI menyelenggarakan fungsi pengembangan kapasitas, penguatan kemitraan dengan industri besar, serta pengelolaan urusan internal seperti perencanaan, keuangan, dan kepegawaian.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Balai Diklat Industri sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh Kepala, dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri, tenaga kerja, serta wirausaha berbasis spesialisasi dan kompetensi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Industri juga menyelenggarakan fungsi uji kompetensi dan sertifikasi, pengembangan kompetensi kewirausahaan, identifikasi kebutuhan kompetensi dunia usaha, serta mengelola urusan administratif dan operasional internal. Susunan organisasinya terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian fasilitas berupa potongan harga pembelian mesin dan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah melalui sistem informasi terintegrasi SIINas. Ketentuan ini bertujuan untuk memberdayakan sektor industri kecil dan menengah dalam meningkatkan nilai tambah produk melalui bantuan modal berupa mesin dan peralatan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan ini menyesuaikan kebijakan penyediaan minyak goreng curah untuk masyarakat, UMKM, dan usaha kecil agar selaras dengan keputusan Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit guna menjamin ketersediaan pasokan. Penyesuaian ini dilakukan melalui perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur mekanisme serupa.
Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penyediaan minyak goreng curah untuk masyarakat, UMKM, dan usaha kecil dengan dukungan pembiayaan dari BPDPKS guna menjamin ketersediaan dan harga terjangkau. Ketentuan ini mencakup definisi minyak goreng sawit dan curah serta peran BPDPKS dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendukung program tersebut.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan ini mempercepat pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada pelaku usaha agar penyediaan dan distribusinya lebih lancar, serta menyesuaikan ketentuan sebelumnya dengan kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022
Permenperin No. 7 Tahun 2022 merevisi Pasal 4 Permenperin No. 28 Tahun 2020 untuk mengatur ketentuan baru terkait impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap dan tidak lengkap. Perubahan ini bertujuan mempercepat industrialisasi sektor kendaraan listrik dengan menyesuaikan regulasi impor yang sebelumnya berlaku.
Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar spesifikasi teknis, peta jalan pengembangan, dan metode penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik berbasis baterai guna mempercepat industrialisasi di Indonesia. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dalam negeri.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan penyediaan dan pendistribusian minyak goreng curah untuk menjamin ketersediaan, harga terjangkau, serta optimalisasi bagi masyarakat, UMKM, dan usaha kecil. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan program pemerintah serta hasil koordinasi bidang maritim dan investasi pada Mei 2022.
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Ampul Gelas/Kaca dan Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penunjukan dan penetapan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi serta pengujian kesesuaian mutu untuk ampul dan vial gelas/kaca obat suntik guna mendukung pemberlakuan SNI secara wajib. Tujuannya adalah memastikan efektivitas pengawasan standar nasional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perindustrian yang berlaku.
Sistem Informasi Minyak Goreng Curah
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan sistem informasi terintegrasi (SIMIRAH) bagi pelaku usaha untuk mendaftar dan mengelola distribusi minyak goreng curah guna menjamin ketersediaan dan harga terjangkau bagi masyarakat. Sistem ini mewajibkan produsen CPO, produsen minyak, serta pelaku usaha logistik dan eceran untuk terdaftar dalam platform tersebut sebagai syarat mengikuti Program Minyak Goreng Curah Rakyat.
Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2022
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun 2022 untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan serta mengembangkan kemampuan operasional dan manajerial pada unit-unit industri tersebut.
Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagai landasan pengembangan vokasi industri bertaraf global, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah memberikan acuan bagi penyusunan prosedur operasional di lingkungan politeknik tersebut.
Statuta Politeknik App Jakarta
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan landasan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di Politeknik APP Jakarta untuk mendukung pengembangan vokasi industri bertaraf global. Peraturan ini menggantikan statuta sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi terkini.
Statuta Politeknik Stmi Jakarta
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik STMI Jakarta sebagai landasan penyusunan prosedur operasional demi pengembangan vokasi industri bertaraf global. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan disusun berdasarkan berbagai undang-undang pendidikan serta peraturan perindustrian yang berlaku.
Statuta Politeknik Ati Makassar
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan statuta lama Politeknik ATI Makassar untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang sejalan dengan kebijakan pengembangan vokasi industri bertaraf global. Tujuannya adalah menetapkan landasan hukum dasar bagi penyusunan prosedur operasional di lingkungan politeknik tersebut.
Statuta Politeknik Ati Padang
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan dasar hukum dan acuan utama untuk pengelolaan serta penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik ATI Padang guna mendukung pengembangan vokasi industri bertaraf global. Peraturan ini menggantikan statuta sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan terkini.
Statuta Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan sebagai landasan penyusunan prosedur operasional demi pengembangan vokasi industri bertaraf global. Peraturan ini menggantikan statuta sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan terkini. Tujuannya adalah memberikan acuan jelas dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Statuta Politeknik Aka Bogor
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik AKA Bogor sebagai landasan penyusunan prosedur operasional, dengan tujuan mengembangkan vokasi industri bertaraf global menuju corporate university. Peraturan ini menggantikan statuta sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan didasarkan pada berbagai undang-undang serta peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan industri.