Peraturan KEMENTERIAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan definisi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagai kombinasi antara layanan kesehatan konvensional dan tradisional komplementer untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Regulasi ini mewajibkan integrasi kedua jenis layanan tersebut di fasilitas kesehatan guna mencapai hasil pengobatan yang optimal, dengan dasar hukum berbagai undang-undang kesehatan dan peraturan menteri terkait.

Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah daftar narkotika golongan I, II, dan III yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Permenkes No. 2 Tahun 2017. Tujuannya adalah mengakomodasi zat psikoaktif baru dengan potensi ketergantungan tinggi yang belum terkelola dalam penggolongan lama. Daftar narkotika yang diperbarui tercantum dalam lampiran peraturan sebagai acuan resmi.

Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan program internsip sebagai penempatan wajib sementara bagi dokter dan dokter gigi baru lulus untuk meningkatkan kemandirian serta menerapkan kompetensi pendidikan secara terintegrasi dalam praktik lapangan. Ketentuan ini menggantikan aturan lama (Permenkes No. 299 Tahun 2010) guna menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan tujuan pengembangan jenjang karir profesional perawat klinis untuk meningkatkan profesionalisme, moral kerja, serta mengurangi kebuntuan karir dan turnover. Jenjang karir tersebut mencakup empat jalur utama: Perawat Klinis, Perawat Manajer, Perawat Pendidik, dan Perawat Peneliti/Riset yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi perawat.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017

Permenkes No. 42 Tahun 2017 mengatur tata cara pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing untuk memenuhi kebutuhan jabatan dan meningkatkan kinerja organisasi. Peraturan ini didasarkan pada UU Kesehatan, UU ASN, dan peraturan terkait lainnya guna memastikan profesionalisme pegawai sesuai standar kompetensi jabatan.

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai identitas dalam pelaksanaan tugas di bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Permenkes No. 743/MENKES/PER/VI/2010). Ketentuan ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan teknis pelaksanaan tugas di lapangan serta mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait ASN dan disiplin pegawai.

Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk Rasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata hubungan kerja dan mekanisme koordinasi antar unit kerja di Kementerian Kesehatan untuk menangani unjuk rasa, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi melalui kejelasan wewenang. Ketentuan operasional rinci mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017

Permenkes No. 43 Tahun 2017 mengatur tata cara penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan untuk memastikan penempatan ASN sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kebutuhan organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kesehatan dan ASN serta peraturan pemerintah tentang jabatan fungsional dan pengadaan pegawai. Tujuannya adalah menata formasi agar pengangkatan ASN ke jabatan fungsional dilakukan secara tepat guna dan sesuai dengan struktur organisasi instansi pemerintah.

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi Psikolog Klinis untuk memiliki izin resmi sebelum menyelenggarakan praktik pelayanan psikologi klinis guna melindungi masyarakat. Izin tersebut diperlukan bagi tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan psikologi klinis untuk melakukan pemeriksaan, intervensi, dan penanganan masalah psikologi secara profesional.

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor serta binatang pembawa penyakit guna mencegah penyakit tular vektor menjadi endemis atau wabah. Selain itu, aturan ini mengatur ketentuan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan program kesehatan masyarakat.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2017

Permenkes No. 47 Tahun 2017 mengubah Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 untuk menyelaraskan kegiatan dengan kebijakan akreditasi rumah sakit. Penyesuaian ini dilakukan karena aturan sebelumnya belum memenuhi kebutuhan untuk mensinergikan akreditasi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana tersebut.

Strategi E-Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan strategi nasional untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah menyediakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem e-kesehatan yang efektif, handal, aman, dan inovatif.

Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu Ke Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja terintegrasi dan komprehensif untuk mencegah penularan HIV, sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak guna mengurangi kesakitan, kecacatan, dan kematian. Upaya ini mencakup penanggulangan yang efektif dan efisien melalui pelayanan kesehatan jangka panjang serta pengurangan beban biaya yang besar.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017

Permenkes No. 53 Tahun 2017 mengubah aturan penggunaan pajak rokok untuk memperluas cakupan pendanaan, mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional dan kebutuhan kesehatan masyarakat lainnya yang sebelumnya belum terakomodasi. Perubahan ini bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan dengan memanfaatkan dana pajak rokok sebagai sumber pembiayaan yang lebih memadai.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2017

Permenkes No. 49 Tahun 2017 mengubah Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 agar sesuai dengan kebijakan terbaru mengenai penetapan rumah sakit rujukan dan besaran alokasi dana. Perubahan ini didasarkan pada ketidaksesuaian regulasi sebelumnya dengan kebutuhan penyesuaian infrastruktur kesehatan di tingkat daerah.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi pelaku perencanaan kesehatan di Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, dan rumah sakit daerah untuk menyusun rencana dan anggaran bidang kesehatan. Tujuannya adalah memberikan acuan yang sesuai dengan perkembangan hukum terkait keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Peraturan ini menggantikan Permenkes No. 7 Tahun 2014 yang dianggap sudah tidak relevan lagi.

Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman sistematis penilaian teknologi kesehatan (PTK-JKN) untuk mengendalikan mutu dan biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, yang mencakup aspek keamanan, efektivitas, kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya. Penilaian dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu *assessment* (analisis data dan bukti) dan *appraisal* (telaah hasil untuk rekomendasi kebijakan), yang diterapkan pada teknologi dengan kriteria khusus seperti risiko tinggi, biaya tinggi, atau dampak signifikan terhadap akses dan kualitas layanan.

Perubahan Penggolongan Psikotropika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah penggolongan beberapa obat keras yang berpotensi menyebabkan ketergantungan menjadi Psikotropika Golongan II atau IV, serta mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 yang sebelumnya berlaku. Daftar obat yang mengalami perubahan penggolongan tersebut tercantum secara rinci dalam Lampiran peraturan.

Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan daftar narkotika golongan I, II, dan III yang menggantikan aturan sebelumnya (Permenkes No. 41 Tahun 2017) untuk merespons peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif tertentu. Penggolongan baru ini didasarkan pada potensi ketergantungan dan bahaya terhadap kesehatan masyarakat, serta dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009.

Penanggulangan Pemasungan Pada Orang dengan Gangguan Jiwa

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017

Pengawasan Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017

Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2017

Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2017

Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2017

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit untuk melindungi SDM, pasien, pengunjung, dan lingkungan dari risiko tinggi yang ada di fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah menciptakan kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman melalui pengelolaan risiko yang sistematis. Ketentuan ini juga berfungsi untuk menyesuaikan standar sebelumnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum yang berlaku.