Peraturan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Halaman 4 dari 28 · 829 dokumen
Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur serta mencabut peraturan sebelumnya yang bertentangan. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembentukan daerah serta penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi untuk menyelesaikan tumpang tindih wilayah. Dasar hukumnya bersumber pada UU tentang pembentukan kabupaten di Jambi serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan tata ruang. Penegasan batas ini bertujuan memastikan kejelasan yurisdiksi dan kewenangan kedua kabupaten tersebut.
Batas Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh untuk menyelesaikan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas daerah. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dan UU Pemerintahan Daerah guna memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah otonom.
Batas Daerah Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi untuk menyelesaikan potensi sengketa wilayah. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pembentukan Kabupaten di Jambi serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan tata ruang. Ketentuan ini bertujuan memastikan kejelasan ruang lingkup kewenangan kedua kabupaten tersebut.
Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembentukan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh untuk menyelesaikan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas daerah. Dasar hukumnya bersumber pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan titik koordinat kartometrik (TK) sebagai penanda. Batas tersebut dimulai dari pertigaan perbatasan ketiga kabupaten (Bone, Gowa, Maros) di koordinat 05° 05' 30.333" LS dan 119° 51' 51.156" BT, kemudian berlanjut menyusuri punggungan bukit ke arah tenggara.
Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di Provinsi Jawa Timur serta mencabut peraturan sebelumnya yang bertentangan. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait penataan ruang serta batas daerah.
Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah baru antara Kabupaten Dharmasraya (Sumatera Barat) dan Kabupaten Bungo (Jambi) untuk menyesuaikan dinamika sosial daerah, menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak lagi relevan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah daerah setempat serta mengacu pada berbagai undang-undang dasar dan undang-undang pembentukan daerah terkait.
Batas Daerah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelesaikan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas daerah. Dasar hukumnya bersumber pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pidie di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh untuk menegasikan wilayah otonom kedua kabupaten tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait tata ruang serta penyelesaian ketidaksesuaian batas wilayah.
Batas Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh untuk mencegah sengketa wilayah. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pembentukan Kabupaten Bener Meriah, UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan terkait penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan batas daerah.
Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah sengketa dan konflik antar daerah. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang pembentukan kabupaten terkait serta peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh untuk menyelesaikan tumpang tindih wilayah. Penegasan batas ini didasarkan pada ketentuan undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh di Provinsi Aceh berdasarkan garis batas alam dan buatan yang ditandai dengan pilar batas utama (PBU) dan pilar acuan batas utama (PABU). Ketentuan ini bertujuan untuk memperjelas wilayah hukum kedua daerah otonom tersebut guna mencegah sengketa dan memastikan pengelolaan pemerintahan yang tertib sesuai undang-undang.
Tata Cara Kerja Sama di Kementerian dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman agar kerja sama di Kementerian Dalam Negeri dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan berkesinambungan untuk menjamin tertib administrasi serta keseragaman penyelenggaraan. Peraturan ini juga berfungsi menggantikan dan menyesuaikan ketentuan lama (Permenpan No. 15 Tahun 2009) dengan dinamika perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman pencatatan nama penduduk untuk pertama kali pada dokumen kependudukan sebagai identitas diri guna menjamin perlindungan hak konstitusional dan tertib administrasi. Aturan ini berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di sini, serta mengatur peran Disdukcapil di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam pelaksanaannya.
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan ini mewajibkan pendaftaran penduduk nonpermanen (WNI atau WNA yang tinggal di luar domisili utama paling lama 1 tahun tanpa niat menetap) untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan mendukung manfaat data. Ketentuan ini menggantikan pedoman lama guna menyesuaikan kebutuhan administrasi kependudukan yang lebih akurat.
Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
Permendagri No. 79 Tahun 2022 menetapkan aturan teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah sebagai sarana pembayaran non tunai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 untuk memastikan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan antardaerah guna mendukung efektivitas pembangunan nasional. Pedoman ini mengatur tata cara penyusunan RKPD sebagai program kerja tahunan yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah.
Statuta Institut Pemerintahan dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, sekaligus menggantikan dan menyesuaikan aturan sebelumnya (Permenpan RB No. 42 Tahun 2018) dengan dinamika kebutuhan terkini.
Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar dan spesifikasi teknis untuk perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko KTP-el guna mendukung penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Sebagai pengganti peraturan lama, aturan ini juga mencabut ketentuan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem digital dan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan.
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat untuk tahun 2022 guna melaksanakan ketentuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aturan ini juga mencakup definisi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai, serta ketentuan terkait kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau fungsi.
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kode klasifikasi arsip untuk mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pengaturan ini didasarkan pada kebutuhan menyesuaikan tata kearsipan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mengutamakan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta penggunaan sistem informasi pemerintahan. Penyusunan anggaran harus mengikuti prinsip, kebijakan, dan teknis yang tercantum dalam peraturan ini, termasuk penyesuaian dengan prioritas dan plafon anggaran sementara dari rencana kerja daerah.
Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme mereka. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan memperbarui dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi serta Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota untuk mempercepat layanan sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas dan perluasan pelayanan melalui pembangunan sanitasi permukiman yang mencakup pengelolaan sampah rumah tangga dan air limbah domestik secara terpadu.
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan ini mewajibkan Menteri Dalam Negeri menyusun rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 yang berfokus pada prioritas dan risiko, serta diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana tersebut mencakup penetapan fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan yang diatur melalui keputusan Menteri.
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022
Permendagri No. 89 Tahun 2022 menggantikan Permenpan No. 85 Tahun 2017 untuk mengatur pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan ini menetapkan definisi dasar mengenai pemerintahan daerah, kepala daerah, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai subjek yang terlibat dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
Batas Daerah Kabupaten Nias Utara dengan Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan koordinat titik kartometrik (TK), lintang utara (LU), dan bujur timur (BT). Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah untuk memastikan kejelasan wilayah otonomi masing-masing.