Peraturan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Halaman 2 dari 28 · 829 dokumen
Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Masa Reses Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pasca Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat sisa masa jabatan 2019-2024 di wilayah yang telah mengalami pemekaran menjadi provinsi baru. Tujuannya adalah memastikan efektivitas pemerintahan daerah pasca pemekaran dengan tetap melibatkan wakil rakyat dalam menyerap aspirasi hingga akhir masa jabatan mereka. Ketentuan ini didasarkan pada serangkaian undang-undang pembentukan provinsi baru dan peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus serta pemerintahan daerah.
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat untuk tahun 2023 guna melaksanakan ketentuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini juga mencakup definisi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai, serta kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau fungsi.
Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman, tata cara pembentukan, dan nomenklatur resmi untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan ini dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur sebelumnya dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 untuk memastikan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan antardaerah guna mendukung efektivitas pembangunan nasional. Pedoman ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah dan peraturan presiden yang mengatur sistem perencanaan pembangunan serta tata cara pengelolaan keuangan daerah.
Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan bagi PNS daerah yang terdampak penataan birokrasi, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 terkait penghasilan pejabat administrasi yang terdampak reformasi birokrasi.
Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023
Permendagri No. 13 Tahun 2023 menetapkan pedoman pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil bagi lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri di instansi pusat dan daerah dengan menyesuaikan ketentuan pelantikan, penempatan tugas, serta prosedur seleksi dari peraturan-peraturan sebelumnya. Peraturan ini menggantikan sejumlah Permenhub terkait IPDN yang dianggap perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
Permendagri No. 8 Tahun 2023 menetapkan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin pelayanan publik yang sesuai standar. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak relevan dan mewajibkan instansi terkait menyusun prosedur penanganan keluhan masyarakat secara sistematis.
Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan standar sarana dan prasarana untuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) guna mendukung tugas mereka dalam penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan paradigma baru yang lebih humanis dan kebutuhan operasional terkini.
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan Dana BOK Puskesmas oleh Pemerintah Daerah yang mencakup aspek penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dana tersebut khusus dialokasikan untuk belanja operasional guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara tertib, efisien, dan transparan.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang harus disinkronkan dengan kebijakan pusat serta menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah. Ruang lingkupnya mencakup prinsip, kebijakan, dan teknis penyusunan anggaran yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan keuangan tahunan.
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur Kode Etik Pol PP sebagai norma perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah definisi administrasi kependudukan dan menghapus definisi terkait "data kependudukan" dalam Pasal 1 Permendagri No. 102 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mekanisme pelimpahan urusan pemerintahan dan tugas dari Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat serta penugasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tahun anggaran 2024. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian tersebut.
Batas Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan sistem pilar batas utama (PBU) dan pilar acuan batas utama (PABU) sebagai penanda fisik di lapangan. Ketentuan ini didasarkan pada upaya penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan penguatan batas daerah sesuai amanat UU Pemerintahan Daerah.
Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung untuk menyelesaikan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas daerah. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian sengketa tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan titik koordinat kartometrik (TK) yang presisi. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan batas daerah.
Batas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Dasar hukumnya bersumber pada UU pembentukan kedua kabupaten tersebut serta UU Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah memastikan kejelasan yurisdiksi pemerintahan di wilayah perbatasan kedua kabupaten.
Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh untuk mencegah sengketa dan memastikan kejelasan yurisdiksi pemerintahan daerah. Penetapan ini didasarkan pada ketentuan undang-undang pembentukan kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang. Batas wilayah ini menjadi acuan resmi bagi kedua kabupaten dalam menjalankan otonomi dan mengelola urusan pemerintahan di wilayah perbatasan mereka.
Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan garis batas resmi antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung serta mendefinisikan istilah teknis seperti Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Acuan Batas Utama sebagai tanda fisik penanda batas tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan terkait penegasan batas daerah yang berlaku sebelumnya.
Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan UU Pemerintahan Daerah. Tujuannya untuk memperjelas demarkasi wilayah kedua kabupaten tersebut.
Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi untuk menyelesaikan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas daerah. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pembentukan Kabupaten di Jambi dan UU Pemerintahan Daerah, serta bertujuan untuk menegakkan kedaulatan wilayah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan ketidakpastian wilayah. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pembentukan daerah dan peraturan terkait tata ruang serta pemerintahan daerah yang berlaku.
Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh untuk mencegah sengketa dan konflik perbatasan. Penegasan batas ini didasarkan pada ketentuan undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan tumpang tindih wilayah. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 12 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembentukan dan perubahan nama daerah.
Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung untuk menghindari tumpang tindih wilayah. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang terkait pembentukan daerah dan pemerintahan daerah. Dasar hukumnya mencakup UU No. 48 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penegasan batas daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kota Tanjung Pinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau untuk menegakkan kepastian hukum tata ruang dan wilayah. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.
Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan undang-undang pembentukan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar hukum resmi untuk menyelesaikan dan memperjelas wilayah kedaulatan kedua kabupaten tersebut guna mencegah sengketa batas.
Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pembentukan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang serta pemerintahan daerah.