kabupaten sanggau
Pemerintah Daerah · 45 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2025 2025
Peraturan Daerah Rabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahran Daerah Pusaka Daranante Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pusaka Daranante
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Pusaka Daranante menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pusaka Daranante untuk menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang tentang badan usaha milik daerah. Perubahan ini bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengembangkan perekonomian serta pembangunan di Kabupaten Sanggau.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2021 2021
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Sanggau sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materil serta bertaqwa. Fokus utamanya adalah mendefinisikan konsep keluarga sejahtera, hak reproduksi, serta mobilitas penduduk dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2021 2021
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengubah mekanisme retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sanggau dari bukti fisik (buku uji, tanda uji, tanda samping) menjadi kartu uji berbasis teknologi pintar (smart card). Selain itu, peraturan ini juga meninjau kembali tarif retribusi tera dan tera ulang untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi guna meningkatkan pendapatan daerah.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2021 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengubah lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan perkembangan keadaan. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2021 2021
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2036
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sanggau (RIPPARKAB) untuk periode 15 tahun (2021-2036) sebagai dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif. Peraturan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti Destinasi Pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata, dan Kawasan Strategis Pariwisata untuk memandu arah pembangunan di wilayah tersebut.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2021 2021
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan dalam Perda Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan administrasi kependudukan berjalan terkoordinasi, berkesinambungan, dan mendukung pelayanan publik serta penegakan hukum.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2020 2020
Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 ini mengatur kewajiban wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak daerah melalui sistem elektronik (E-SPTPD) guna meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik. Ketentuan ini menggantikan metode konvensional dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai wujud penerapan e-government dalam optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2020 2020
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang harus bersifat baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pelayanan optimal. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama (Perda No. 3 Tahun 2010) guna menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2020 2020
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengubah susunan perangkat daerah Kabupaten Sanggau dengan menetapkan Sekretariat Daerah dan Inspektorat sebagai tipe A, serta membentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagai Dinas Daerah tipe A. Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2020 2020
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan dalam Lampiran I, II, III, dan VI dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Sanggau. Perubahan tersebut bertujuan menambah objek retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah seiring dengan kemajuan teknologi dan perekonomian.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2020 2020
Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021-2024
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2020 mengatur mekanisme penyertaan modal berupa pengalihan aset daerah atau uang kekayaan daerah sebagai saham ke PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2021-2024 guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah dan PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta menetapkan bahwa penyertaan tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebelum dilaksanakan.
- berlakuPerda Nomor 13 Tahun 2019 2019
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2019 ini mengatur pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian Aparatur Sipil Negara dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya adalah mengoptimalkan operasional Rusunawa agar berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai tempat hunian yang mendukung pendidikan keluarga.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2019 2019
Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mewajibkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mengintegrasikan norma, pedoman, dan standar Hak Asasi Manusia ke dalam kebijakan, hukum, serta keputusan publik. Tujuannya adalah mewujudkan kabupaten yang secara aktif menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia bagi seluruh warganya.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2019 2019
Penanggulangan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2019 mengatur langkah-langkah efektif dan terpadu untuk menanggulangi masalah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar sebagai kelompok masyarakat rentan. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial, ketertiban umum, serta menjaga harkat dan martabat kemanusiaan dengan tetap memprioritaskan perlindungan sosial.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2019 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mencabut ketentuan retribusi Izin Gangguan dalam peraturan sebelumnya untuk mendukung kemudahan berusaha di Kabupaten Sanggau. Perubahan ini dilakukan dengan menghapus Pasal 1 angka 26 dan 27 yang mengatur mengenai retribusi tersebut.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2019 2019
Pemajuan Kebudayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2019 mengatur upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa di wilayah Kabupaten Sanggau. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait pemajuan kebudayaan dan bertujuan untuk memperkokoh jati diri serta mempererat persatuan bangsa dalam bingkai NKRI.
- berlakuPerda Nomor 10 Tahun 2019 2019
Perlindungan Guru
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2019 ini menetapkan kerangka perlindungan komprehensif bagi guru yang mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak kekayaan intelektual. Tujuannya adalah menjamin pemenuhan hak guru sebagai pendidik profesional dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar peserta didik.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2019 2019
Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2019 mengatur definisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta kewajiban pemerintah daerah dalam menatalaksana kasus ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan, atau mengganggu ketertiban umum. Landasan hukumnya mencakup UU Kesehatan Jiwa dan UU Kesejahteraan Sosial, dengan fokus pada perlindungan hak hidup serta pemulihan fungsi sosial melalui rehabilitasi.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2019 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau untuk periode 2019-2024 sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. RPJMD disusun berdasarkan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait untuk mengimplementasikan tujuan nasional dan daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- berlakuPerda Nomor 12 Tahun 2019 2019
Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 ini bertujuan menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan martabatnya, mengingat tren peningkatan kasus kekerasan di wilayah tersebut. Landasan peraturannya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, serta pemberdayaan perempuan dan anak.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2019 2019
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengubah status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum di Kabupaten Sanggau menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan penyediaan air bersih. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah.
- berlakuPerda Nomor 14 Tahun 2019 2019
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Tahun 2020-2024
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sanggau ke dalam PT Tirta Pancur Aji selama periode 2020-2024 untuk memperkuat struktur permodalan dan tata kelola perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan daya guna usaha air minum tersebut agar sehat, efisien, dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2018 2018
Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sanggau untuk menjamin pemenuhan hak mereka dalam berpartisipasi penuh dengan kesamaan hak. Fokus utamanya adalah mengatasi hambatan yang dialami penyandang disabilitas akibat keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial, atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2018 2018
Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat. Fokus utamanya adalah memberdayakan pelaku usaha dengan meningkatkan kemampuan manajemen, permodalan, teknologi, serta jiwa kreatif dan daya saing.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2018 2018
Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Iii pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III untuk berbagai jenis layanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau, mencakup rawat jalan, rawat inap, tindakan gawat darurat, dan rehabilitasi. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait rumah sakit dan kesehatan guna mengatur standar biaya pelayanan di fasilitas kesehatan daerah tersebut.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2018 2018
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2018 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Sanggau, menyusut perubahan pedoman penentuan izin gangguan dari Kementerian Dalam Negeri.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2018 2018
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2018 mengatur pemberian insentif berupa dukungan dan kemudahan berupa fasilitas dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan penanaman modal oleh perseorangan atau badan usaha. Ketentuan ini berlaku bagi penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan usaha di wilayah Kabupaten Sanggau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2018 2018
Sistem Drainase Perkotaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2018 mengatur sistem teknis dan non-teknis untuk mengelola air permukaan akibat hujan guna mencegah genangan, penyempitan saluran, penurunan tanah, dan banjir di wilayah perkotaan. Regulasi ini mendefinisikan drainase perkotaan sebagai prasarana dan sarana yang mengendalikan aliran air agar tidak mengganggu aktivitas serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan aset negara.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2018 2018
Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2018 menetapkan larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di seluruh ruangan dan area yang dibatasi pagar terluar sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan ini mencakup berbagai fasilitas publik seperti tempat kerja, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- berlakuPerda Nomor 18 Tahun 2017 2017
Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sanggau yang harus terintegrasi, terpadu, dan bersinergi dengan nilai budaya lokal serta sistem pendidikan nasional. Sebagai urusan wajib yang didesentralisasikan, pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, swasta, dan masyarakat. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Perda No. 11 Tahun 2012) untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.