Peraturan KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah ketentuan terkait Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik secara wajib, berdasarkan hasil evaluasi terhadap lembaga-lembaga tersebut. Perubahan ini dilakukan guna memastikan kelancaran proses pemberlakuan dan pengawasan standar keramik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor Liquefied Petroleum Gas Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Selang Kompor Liquefied Petroleum Gas guna mendukung pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia secara wajib. Ketentuan ini menggantikan penunjukan sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2015 demi kemudahan dan efektivitas pelaksanaan standar tersebut.

Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk menguji kepatuhan ban terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib berdasarkan hasil evaluasi terbaru. Perubahan ini bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan dan pengawasan standar keamanan ban di industri otomotif Indonesia.

Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Sertifikat Industri Hijau bagi perusahaan yang telah memenuhi Standar Industri Hijau (SIH) melalui proses audit dan verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). Sertifikat ini memberikan pengakuan resmi bahwa perusahaan tersebut menerapkan efisiensi sumber daya berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2018

Peraturan ini melakukan penyesuaian ketentuan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara wajib agar sinkron dengan aturan wajib kemasan. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan perlunya harmonisasi reguli standar industri dengan ketentuan kemasan yang berlaku.

Statuta Politeknik Industri Logam Morowali

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2018

Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2018

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50 Tahun 2018

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomasi Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2018

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01-m-ind-per-1-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan rekomendasi persetujuan impor ban oleh Kementerian Perindustrian sebagai dasar legalitas impor, yang hanya dapat diberikan jika memenuhi kebutuhan dalam negeri, kinerja pemohon, atau rencana pengembangan usaha. Importir yang berhak melakukan impor ban adalah Importir Produsen (untuk penggunaan sendiri) atau Importir Umum (untuk diperdagangkan), dengan syarat ban tersebut harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04-m-ind-per-2-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khusus untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna mendorong pemanfaatan energi surya dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Penilaian ini mencakup definisi teknis PLTS (seperti modul surya dan jenis off-grid/on-grid), peran pemohon serta surveyor, serta prosedur penerbitan Sertifikat TKDN sebagai bukti perolehan nilai komponen lokal.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05-m-ind-per-2-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk infrastruktur ketenagalistrikan guna mengakomodir perkembangan teknologi fotovoltaik dan pembangkit listrik tenaga surya. Perubahan mencakup penambahan definisi infrastruktur, produksi dalam negeri, serta komponen dalam negeri yang kini mencakup rancang bangun dan perekayasaan.

Konversi Nomor Pos Tarif Pada Barang Yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06-m-ind-per-2-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur penyesuaian dan perubahan nomor pos tarif pada barang yang wajib menerapkan SNI akibat pergantian dari AHTN 2012 ke AHTN 2017, dengan rincian klasifikasi berdasarkan tiga direktorat jenderal industri. Ketentuan perubahan ini berlaku khusus bagi barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur pedoman penandasahan Rencana Impor Barang dan verifikasi industri sebagai syarat kelayakan untuk mendapatkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah bagi Industri Sektor Tertentu. Fasilitas tersebut hanya diberikan jika barang/bahan belum diproduksi di dalam negeri, belum memenuhi spesifikasi, atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur persyaratan, tata cara pemilihan, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-SMAK dan SMK-SMTI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Calon kepala sekolah harus memenuhi kriteria spesifik seperti status PNS, pangkat, masa tugas, nilai prestasi kerja, dan batas usia.

Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan fasilitas nonfiskal berupa Rekomendasi Persetujuan Impor Gula untuk membantu perusahaan industri gula memperoleh bahan baku guna meningkatkan kemampuan produksi dan nilai tambah. Fasilitas ini khusus diberikan bagi perusahaan yang memproduksi gula kristal rafinasi atau gula kristal putih sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki.

Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017

Permenperin No. 09/M-IND/PER/3/2017 mengatur tata cara pemberian Izin Khusus bagi industri Karet Remah sebagai syarat wajib untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) di bidang tersebut. Peraturan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti Karet Remah, Perluasan Industri, dan Kemitraan/Kebun Plasma yang menjadi bagian dari kerangka regulasi penanaman modal.

Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017

Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2017 menetapkan kewajiban menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu pada jenis air tertentu (Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun) guna mendukung efektivitas pengawasan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12-m-ind-per-4-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2016 yang berisi daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan industri terhadap standar keamanan kain pakaian bayi (persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan logam terekstraksi). Perubahan ini dilakukan sebagai hasil evaluasi terhadap lembaga-lembaga tersebut guna memastikan kelancaran pelaksanaan standar nasional secara wajib.

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13-m-ind-per-4-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur penunjukan dan evaluasi Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Regulator Tekanan Rendah pada Tabung Baja LPG secara wajib guna memastikan kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia. Fokus utamanya adalah menetapkan mekanisme pengawasan dan pemberlakuan standar keamanan untuk alat pengatur tekanan tersebut dengan kapasitas 3 hingga 12 kg.

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14-m-ind-per-4-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Kabel dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Kabel secara wajib, berdasarkan hasil evaluasi terhadap lembaga yang sebelumnya ditunjuk.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15-m-ind-per-4-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk menguji kepatuhan mainan terhadap Standar Nasional Indonesia secara wajib. Perubahan tersebut mencakup revisi pada lampiran peraturan sebelumnya guna memperbarui standar teknis dan prosedur penilaian yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pengawasan dan pemberlakuan standar keamanan untuk produk mainan di Indonesia.

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Batangan untuk Keperluan Umum Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur penunjukan dan evaluasi Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu pada baja batangan untuk keperluan umum (BjKU) yang wajib mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketentuan ini berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pemberlakuan SNI BjKU secara wajib menggantikan mekanisme sebelumnya.

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang bertugas melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu untuk produk Kopi Instan dalam rangka penerapan SNI secara wajib. Ketentuan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap lembaga yang sebelumnya ditunjuk melalui peraturan-peraturan terkait yang telah diubah beberapa kali.

Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur penunjukan dan evaluasi Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Minyak Goreng Sawit dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap lembaga yang sebelumnya ditunjuk guna memastikan efektivitas pengawasan standar nasional.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/10/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah huruf B Lampiran terkait Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan industri tepung terigu terhadap Standar Nasional Indonesia. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya telah ditunjuk dengan peraturan sebelumnya.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah huruf A dan B pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 yang mengatur kriteria dan tata cara penunjukan serta pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk standar semen secara wajib. Perubahan ini dilakukan sebagai hasil evaluasi guna memastikan kelancaran pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) semen.

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah huruf B pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 yang mengatur tentang penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk pengawasan SNI Kakao Bubuk secara wajib. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang telah ditunjuk sebelumnya guna memastikan kelancaran implementasi standar nasional tersebut.

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mewajibkan Kementerian Perindustrian melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui sistem terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu seperti perizinan industri atau rekomendasi teknis. Konfirmasi ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan memastikan keabsahan status pemohon layanan.