Peraturan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan kewajiban konfirmasi status wajib pajak sebagai langkah pencegahan korupsi sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan layanan perizinan tertentu kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui prosedur standar yang berlaku bagi unit kerja kementerian.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah rincian tugas Subbagian Tata Usaha di lingkungan Biro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencakup penyusunan program kerja, pengelolaan anggaran, verifikasi dokumen keuangan, serta penyiapan laporan dan formasi pegawai. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah definisi dan tata kelola Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya untuk meningkatkan akuntabilitas sistem dan pelaksanaan di tingkat daerah. Perubahan mencakup pembaruan pada definisi istilah kunci dalam Pasal 1 guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengelolaan dana negara yang lebih transparan dan profesional.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Politeknik Negeri Kupang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan vokasi serta fungsi pengembangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Susunan organisasinya terdiri dari unsur pimpinan, unsur penunjang, dan unsur pelaksana yang diatur secara rinci dalam bab-bab berikutnya.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bali sebagai perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus utamanya adalah mendefinisikan kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta susunan organisasi institusi tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Bandung sebagai perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Penataan organisasi ini bertujuan meningkatkan kinerja institusi dalam menjalankan fungsi utamanya, dengan persetujuan sebelumnya dari Menteri PANRB pada Juli 2019.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Sriwijaya yang berkedudukan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan vokasi serta fungsi pengembangan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penataan organisasi ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB Nomor B/281/M.KT.01/2019 dan bertujuan meningkatkan kinerja institusi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pencabutan ini dilakukan karena perubahan organisasi kementerian yang membuat regulasi lama tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta dipimpin oleh seorang Kepala. Lembaga ini terdiri dari 16 wilayah (Wilayah I hingga Wilayah XVI) yang bertugas memberikan dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi, sedangkan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Komite Nasional Kualifikasi Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan ini membentuk Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (KNKI) sebagai lembaga nonstruktural di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. KNKI bertugas membantu Menteri dalam menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2020

Peraturan ini mendirikan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta di Kabupaten Bantul untuk mengembangkan SDM dan menyediakan tenaga terampil di bidang seni budaya sesuai potensi daerah. Akademi ini berkedudukan sebagai perguruan tinggi negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya yang diperlukan dalam satuan organisasi Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, serta didasarkan pada UU ASN dan peraturan terkait manajemen PNS.

Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 terkait pemberian kuasa dan delegasi wewenang administrasi kepegawaian di lingkungan Kemendikbud. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan prosedur teknis dengan perubahan struktur organisasi, penyederhanaan regulasi, serta memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kepegawaian.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah pedoman penyaluran bantuan pemerintah di Kemendikbud untuk merespons kebutuhan mendesak akibat bencana alam, nonalam, dan sosial. Tujuannya adalah mengoptimalkan layanan pendidikan dan kebudayaan selama terjadi keadaan darurat tersebut.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaprada

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaprada untuk menjamin standar kualitas, profesionalitas, serta pengembangan karir bagi PNS yang bertugas dalam penjaminan mutu pendidikan. Widyaprada diberi tugas untuk melakukan pemetaan mutu, pendampingan, pembimbingan, supervisi, dan pengembangan model penjaminan mutu di satuan pendidikan.

Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pendirian Politeknik Negeri Nunukan sebagai perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada pendidikan vokasi dan profesi. Lembaga ini memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi serta fungsi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembinaan sivitas akademika.

Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020

Peraturan ini menggantikan Permenkemdikbud No. 16 Tahun 2017 untuk mengatur tata cara layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mencakup definisi informasi, peran PPID, serta mekanisme penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) khusus untuk Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan tolok ukur teknis layanan minimum yang wajib dipenuhi oleh unit-unit BLU tersebut.

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengadaan yang sederhana dan tidak memberatkan administrasi, sekaligus memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan serta menetapkan tugas, fungsi, dan keanggotaan Dewan Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Menteri yang lebih efektif.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

Permendikbud No. 26 Tahun 2020 menetapkan struktur dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencakup berbagai lembaga seperti pusat pengembangan pendidik, balai penjaminan mutu, museum, dan kantor bahasa. Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 302 Permen No. 45 Tahun 2019 (yang telah diubah) guna mengatur pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang di lingkungan kementerian.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah definisi dan pengaturan evaluasi organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan pedoman evaluasi dengan kebutuhan organisasi terkini serta perkembangan hukum yang ada.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah definisi "Pegawai" di lingkungan Kemendikbud menjadi mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai lainnya yang diangkat dalam jabatan. Tujuannya adalah menyesuaikan pengaturan teknis pemberian tunjangan kinerja dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai pembelajaran di dunia kerja bagi peserta didik SMK, MAK, SMALB, dan LKP untuk menumbuhkan karakter profesional serta meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Tujuannya adalah mempersiapkan peserta didik agar mandiri dan siap bekerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan tata cara memperoleh Sertifikat Pendidik sebagai bukti formal pengakuan profesional bagi guru dalam jabatan, menggantikan aturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum. Fokus utamanya adalah mengatur mekanisme bagi guru yang sudah bekerja untuk mengikuti program pendidikan profesi guna mendapatkan sertifikasi tersebut.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagai unsur pendukung yang dipimpin oleh Sekretaris, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis untuk penyensoran film dan iklan film melalui penyusunan kebijakan, perencanaan, serta pengelolaan sumber daya dan urusan umum. Struktur organisasinya terdiri atas Sekretaris, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020

Permendikbud No. 48 Tahun 2020 menetapkan norma dan asas perilaku bagi pegawai Kemdikbud untuk menjamin integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Peraturan ini mengatur standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah pengaturan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja kementerian tersebut. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum yang berlaku.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ini mengatur definisi dan kerangka perencanaan lima tahunan bagi kementerian tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.