Peraturan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan usulan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Khusus yang disediakan khusus untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi serta peserta didik di Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama. Fokus utamanya adalah menetapkan prosedur teknis bagi instansi pendidikan tersebut untuk mengajukan rencana pembangunan dan pengelolaan hunian khusus guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi mereka yang wajib tinggal di asrama.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06-prt-m-2019 Tahun 2019

Politeknik Pekerjaan Umum adalah perguruan tinggi vokasi di Semarang yang berada di bawah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian, dengan tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pekerjaan umum.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur struktur organisasi Kementerian PUPR yang berada di bawah Presiden, dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan di sektor air, jalan, perumahan, infrastruktur, serta penataan bangunan, ditambah dengan fungsi koordinasi, pengawasan, dan bimbingan teknis di daerah.

Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional bagi penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) bernama Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) untuk meningkatkan optimalisasi layanan dan pengelolaan dana. LPDPP dipimpin oleh Direktur Utama, berada di bawah Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan mengelola dana dari Anggaran Bendahara Umum Negara serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7-prt-m-2019 Tahun 2019

Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan definisi dan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta persyaratan untuk mendapatkan kemudahan perolehan rumah bagi kelompok tersebut guna memenuhi kebutuhan hunian layak. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum dalam penentuan status MBR dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas program perumahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli. Ruang lingkupnya mencakup standar kriteria ekonomi untuk MBR dan prosedur khusus yang berlaku bagi mereka dalam mengakses rumah subsidi atau rumah umum.

Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) sebagai rangkaian kesepakatan antara pembeli dan pelaku pembangunan sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, yang berlaku untuk rumah tunggal, deret, dan rumah susun. PPJB ini merupakan instrumen hukum yang mengikat secara notaris yang digunakan untuk mengoptimalkan pemasaran dan transaksi jual beli properti sebelum bangunan selesai atau dalam proses pembangunan.

Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman pelayanan perizinan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang membuka Kantor Perwakilan atau berbadan hukum di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman pelayanan perizinan bagi usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi nasional yang wajib memiliki tanda daftar usaha dan izin usaha sesuai UU Jasa Konstruksi. Tujuannya adalah mewujudkan tertib administrasi dalam penerbitan perizinan serta tertib pelaksanaan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia.

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mewajibkan konfirmasi status wajib pajak bagi pelamar layanan publik tertentu di Kementerian PUPR sebagai langkah pencegahan korupsi. Konfirmasi ini menjadi syarat mutlak sebelum pemberian izin layanan dapat diproses sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebagai bantuan pemerintah berupa uang muka atau dana pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki tabungan. Program ini bertujuan meringankan beban dan meningkatkan keterjangkauan perolehan atau pembangunan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

Pedoman Tata Naskah Dinas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman komprehensif untuk tertib administrasi dalam komunikasi kedinasan di Kementerian PUPR, mencakup pengaturan jenis, format, hingga penyimpanan naskah dinas dan media yang digunakan. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kearsipan dan peraturan terkait tata naskah dinas elektronik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan arsip di setiap unit kerja.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah tugas, fungsi, serta struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menajamkan dan menguatkan pelaksanaan tugasnya. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola unit-unit teknis di bawah kementerian tersebut.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/Prt/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menyempurnakan Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015–2019 untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019. Penyempurnaan ini memastikan keselarasan antara rencana strategis dengan struktur organisasi terbaru serta dasar hukum perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/Prt/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menyesuaikan komponen biaya pengelolaan dan tahapan pemberian bantuan pembangunan rumah susun akibat berlakunya UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kebutuhan optimalisasi. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbarui indikator penghitungan tarif sewa serta mekanisme bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai kemudahan dan bantuan pembiayaan (KPR) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Rumah Susun, dengan tujuan memastikan akses hunian bagi kelompok ekonomi lemah tetap berjalan efektif.

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan secara nasional. Pedoman ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam mengembangkan standar keselamatan sesuai kewenangannya di bidang konstruksi.

Pencabutan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/Prt/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17-prt-m-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut Pedoman Pelayanan Perizinan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang sebelumnya diatur dalam Permen PU No. 09/PRT/M/2019. Dengan berlakunya aturan ini, pelayanan perizinan bagi badan usaha tersebut kini mengikuti ketentuan pedoman yang ditetapkan langsung oleh Menteri.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah definisi K3 Konstruksi dalam Pasal 1 untuk menekankan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memperjelas bahwa SMK3 Konstruksi PU adalah bagian dari sistem manajemen organisasi untuk mengendalikan risiko keselamatan. Perubahan ini juga dilakukan dengan menyisipkan angka baru dan merevisi definisi pekerjaan konstruksi dalam kerangka menjamin keselamatan pekerja, publik, harta benda, dan lingkungan.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuisvesting

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuisvesting (Permen PU-PR No. 22/PRT/M/2016) yang dianggap tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses likuidasi aset agar tertib, terarah, akuntabel, tuntas, menyeluruh, serta mewujudkan kepastian hukum atas status kepemilikannya.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini menyempurnakan definisi dan jenis bantuan prasarana, sarana, serta utilitas umum untuk perumahan umum dengan mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 38/PRT/M/2015. Penyempurnaan ini bertujuan meningkatkan kualitas proses, hasil, dan manfaat bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta peraturan terkait organisasi kementerian dan mekanisme anggaran.

Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan jalan tol nasional. Tujuannya adalah memastikan tertib pengaturan, pembinaan, serta pengusahaan dan pemanfaatan jalan tol agar berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05-prt-m-2018 Tahun 2018

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2018 mengatur pengelompokan jalan menjadi kelas-kelas tertentu berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung muatan sumbu terberat, dan dimensi kendaraan bermotor. Peraturan ini bertujuan mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan serta menyediakan infrastruktur yang aman, lancar, dan tertib dengan memberikan kepastian hukum dalam penentuan kelas jalan. Lingkup peraturannya mencakup definisi kelas jalan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi, serta tata cara penetapan kelas tersebut.

Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun umum, khusus, dan negara yang dibiayai oleh APBN untuk meningkatkan ketersediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kebutuhan khusus, dan ASN. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mewajibkan pemerintah menanggung pembangunan jenis rumah susun tersebut.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa bantuan pemerintah berupa uang tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah atau membangun rumah baru beserta prasarananya. Tujuannya adalah mendorong keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni yang serasi, teratur, dan berkelanjutan sesuai ketentuan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja. Pedoman ini mengatur pelaporan kinerja yang harus disampaikan oleh seluruh unit organisasi kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata cara pelaksanaan bagi Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, serta Penilik Bangunan untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung. Tujuannya adalah memastikan setiap bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan teknis demi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta ketertiban pemanfaatannya oleh masyarakat.

Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur standar dan ketentuan mengenai fasilitas tempat istirahat dan pelayanan (TIP) yang wajib disediakan pada jalan tol untuk kenyamanan pengguna. Fasilitas tersebut mencakup berbagai layanan umum yang dirancang agar pengemudi, penumpang, dan kendaraan dapat beristirahat sementara selama perjalanan. Ketentuan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti pengusahaan TIP, pengguna jalan tol, serta ruang milik jalan untuk memastikan pelayanan dasar yang memadai.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8-prt-m-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015–2019 agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 serta menyesuaikan perubahan lingkungan strategis akibat percepatan proyek strategis nasional dan sinkronisasi perencanaan. Perubahan ini bertujuan memastikan arah kebijakan kementerian tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan regulasi terbaru yang berlaku pada saat itu.