provinsi maluku
Pemerintah Daerah · 32 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2022 2022
Pembangunan Kepemudaan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2022 mengatur kebijakan untuk mewujudkan pemuda Maluku yang mandiri, beriman, berbudaya, dan berjiwa kebangsaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Fokus utamanya adalah pelestarian budaya lokal, pendidikan berbasis iptek, serta penguasaan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2022 2022
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2022 mengatur sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan pelestarian sumber daya alam yang terancam penurunan akibat kebakaran tahunan. Peraturan ini menetapkan landasan hukum dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola hutan dan lahan secara terpadu guna mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
- berlakuPerda Nomor 11 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Keolahragaan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembentukan jasmani, rohani, dan kondisi sosial yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas terkait, dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan olahraga yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah.
- berlakuPerda Nomor 13 Tahun 2022 2022
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Maluku Tahun 2022–2025
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan pedoman utama (RIPPARPROV) untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Provinsi Maluku periode 2022–2025 yang mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program. Dokumen ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait pariwisata dan pemerintahan daerah untuk menciptakan nilai tambah melalui kegiatan wisata yang melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat, pemerintah, dan pengusaha.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2022 2022
Pusat Distribusi Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Pusat Distribusi Perdagangan di Provinsi Maluku untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Pengaturan ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi guna menyeimbangkan pasokan dan permintaan barang serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2022 2022
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2022 mengatur ketentuan mengenai pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Maluku untuk menegakkan peraturan daerah secara profesional dan akuntabel.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2022 ini mengatur langkah-langkah konkret untuk mencegah dan menangani konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum di tengah masyarakat Maluku yang beragam. Fokus utamanya adalah menegakkan prinsip toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi seluruh warga negara.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2022 2022
Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Maluku
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi bagi jemaah haji, petugas, serta PPIH selama perjalanan dari daerah asal ke embarkasi/debarkasi dan kembali. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab daerah dalam menjamin keberangkatan dan pemulangan jemaah yang aman serta tertib sesuai undang-undang penyelenggaraan ibadah haji.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2022 2022
Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2050
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan pedoman penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Maluku untuk periode 2022 hingga 2050 guna melaksanakan ketentuan UU Energi dan Peraturan Presiden terkait Rencana Umum Energi Nasional. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Maluku dalam merencanakan dan mengelola sumber daya energi di wilayahnya.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Maluku secara menyeluruh dan terencana untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja serta mensinergikan hubungan industrial. Dasar hukumnya bersumber pada UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, dengan fokus pada perencanaan tenaga kerja, penyediaan informasi, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja.
- berlakuPerda Nomor 10 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Maluku sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengaturan ini bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang tentram, tertib, dan terlindungi melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai unsur pelaksana. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan menteri terkait pemerintahan daerah, ketenteraman umum, serta standar pelayanan minimal.
- berlakuPerda Nomor 15 Tahun 2022 2022
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Daerah Maluku Nomor 15 Tahun 2022 menetapkan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp 37,57 miliar kepada Perumda Panca Karya untuk mendukung pengembangan usaha. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, serta kesejahteraan masyarakat Maluku.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2022 2022
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah Maluku Nomor 6 Tahun 2022 mengatur penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 di Provinsi Maluku. Ketentuan ini mewajibkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mematuhi acuan protokol kesehatan guna mencegah munculnya episenter atau kluster baru. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/atau penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- berlakuPerda Nomor 12 Tahun 2022 2022
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengubah dan menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan masyarakat. Perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, terpadu, dan berlanjut sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2020 2020
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan dasar hukum untuk meningkatkan organisasi, modal, dan peran Perumda Panca Karya guna mempercepat pembangunan daerah. Perusahaan ini difokuskan pada sektor usaha yang mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Ketentuan ini menggantikan regulasi lama karena kondisi dunia usaha dan kebutuhan pembiayaan pembangunan telah berubah.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2020 2020
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal daerah jangka panjang yang bersifat permanen kepada PT. Maluku Energi Abadi untuk memenuhi modal dasar dan disetor guna mendukung pendirian perusahaan tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan masyarakat serta pendapatan daerah tanpa niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2020 2020
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku untuk periode 2019–2024 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun berdasarkan mandat konstitusi dan undang-undang terkait pemerintahan daerah serta perencanaan pembangunan nasional. RPJMD ini menjadi panduan utama bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama masa jabatan Kepala Daerah, dengan melibatkan peran aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan perangkat daerah lainnya.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2020 2020
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 mengubah susunan perangkat daerah Provinsi Maluku dengan menambahkan dua badan daerah baru, yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan ini dilakukan untuk menata kelembagaan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan regulasi pusat terkait.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2020 2020
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme penyertaan modal daerah berupa uang atau aset tetap (seperti tanah, gedung, dan mesin) ke dalam Perusahaan Umum Daerah Panca Karya di Provinsi Maluku. Penyertaan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah. Modal yang disalurkan berasal dari kekayaan daerah yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2020 2020
Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan PT. Maluku Energi Abadi sebagai perusahaan induk yang mengelola potensi sumber daya alam di sektor hulu migas, jasa penunjang, hilir migas, energi, dan pertambangan mineral. Tujuannya adalah untuk mengelola Participating Interest 10% dari kontrak kerjasama migas di wilayah tersebut serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2019 2019
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah Maluku Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait keluarga, perkawinan, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi dalam membina serta mengembangkan keluarga di wilayah Provinsi Maluku.
- berlakuPerda Nomor 10 Tahun 2019 2019
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Daerah Maluku No. 10 Tahun 2019 mengatur pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagai modal penting yang harus dikelola secara terarah, terpadu, dan sistematis untuk meningkatkan nilai tambah serta menjamin keselamatan kerja dan lingkungan. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dan pemerintahan daerah, serta bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2019 2019
Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perpustakaan umum di Provinsi Maluku sebagai sarana pembelajaran, pendidikan, dan pelestarian budaya untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat. Kewenangan utamanya berada di tangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan lembaga perpustakaan di tingkat kabupaten/kota.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2019 2019
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2019 mengatur tata kelola dan tata laksana program Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai sosial budaya, potensi lokal, serta keseimbangan lingkungan. Program ini dilaksanakan melalui pendampingan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta kawasan perdesaan.
- berlakuPerda Nomor 16 Tahun 2019 2019
Penataan Desa Adat
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 mengatur penataan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berperan strategis dalam melestarikan nilai budaya, adat istiadat, dan hukum adat di wilayah Maluku. Penataan ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memperkuat otonomi daerah dalam sistem NKRI.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2019 2019
Pedoman Kelembagaan dan Pemerintahan Desa
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2019 ini menetapkan pedoman kelembagaan dan pemerintahan desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan hak asal usul dan hak tradisional masyarakat setempat. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah dan desa, serta bertujuan untuk mewujudkan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis sebagai landasan pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.
- berlakuPerda Nomor 13 Tahun 2019 2019
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2019 mengatur pengaturan pengembangan kawasan permukiman di wilayah Maluku untuk mengatasi keterbatasan lahan dan mendukung kehidupan masyarakat. Peraturan ini menetapkan dasar hukum dan definisi terkait penyelenggaraan perumahan serta kawasan permukiman sebagai penunjang lingkungan hunian dan kegiatan pendukung penghidupan.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2019 2019
Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2019 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur secara spesifik mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan di wilayah Provinsi Maluku dengan mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan nasional.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2019 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengubah dan menyempurnakan objek serta tarif retribusi jasa umum di Provinsi Maluku untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik. Perubahan mencakup penghapusan, penambahan, dan revisi angka-angka tertentu dalam definisi objek retribusi pada Pasal 1 peraturan sebelumnya.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2019 2019
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2019 mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar. Pencabutan ini dilakukan karena kewenangan pengelolaan Pendidikan Dasar dan PAUD telah dialihkan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.