kementerian transmigrasi
Kementerian · 20 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermentrans Nomor 1 Tahun 2026 2026
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2026
Permentrans No. 1 Tahun 2026 mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Transmirasi untuk memastikan tata kelola yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini mendefinisikan jenis-jenis BMN seperti Aset Tetap dan Persediaan serta menetapkan Menteri Transmigrasi sebagai Pengelola Barang yang berwenang merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan.
- berlakuPermentrans Nomor 2 Tahun 2026 2026
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2026
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan mekanisme pelimpahan dan penyelenggaraan dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang transmigrasi untuk tahun anggaran 2026, yang dilaksanakan oleh Menteri Transmigrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Fokus utamanya adalah pada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat sesuai asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- berlakuPermentrans Nomor 3 Tahun 2026 2026
Transmigrasi Patriot
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2026
Permentrans No. 3 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan Transmigrasi Patriot sebagai program unggulan yang berfokus pada penciptaan dan peran serta sumber daya manusia unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong inovasi produktif di kawasan transmigrasi. Peraturan ini menetapkan landasan hukum dan kepastian hukum terkait metode, waktu, tempat, proses, serta pengelolaan sumber daya dan risiko dalam program tersebut guna menjawab tantangan ketimpangan multidimensi.
- berlakuPermentrans Nomor 1 Tahun 2025 2025
Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Menteri Transmigrasi ini mengatur tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- berlakuPermentrans Nomor 2 Tahun 2025 2025
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan mekanisme penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2025. Penugasan tersebut mencakup lingkup antardaerah kabupaten/kota bagi provinsi dan lingkup dalam satu kabupaten/kota bagi daerah setempat, dengan rincian penerima tugas tercantum dalam lampiran.
- berlakuPermentrans Nomor 4 Tahun 2025 2025
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Transmigrasi, yang terdiri dari Balai Besar dan Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. UPT tersebut dipimpin oleh kepala dan bertugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- berlakuPermentrans Nomor 3 Tahun 2025 2025
Bentuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025
Permentrans No. 3 Tahun 2025 mengatur bentuk pelaksanaan penanaman modal dan tata cara pemberian Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) bagi berbagai jenis badan usaha di kawasan transmigrasi. Peraturan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 terkait pelaksanaan UU Ketransmigrasian. Tujuannya adalah memperjelas mekanisme pendayagunaan tanah hak pengelolaan negara oleh badan usaha untuk kegiatan usaha di kawasan tersebut.
- berlakuPermentrans Nomor 5 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2025
Permentrans No. 5 Tahun 2025 mengubah ketentuan penugasan sebagian urusan pemerintahan transmigrasi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, yang mencakup bidang pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan ini secara spesifik mendefinisikan ruang lingkup tugas tersebut meliputi dukungan manajemen dan teknis, perencanaan hingga pembangunan kawasan, serta fasilitasi penataan persebaran penduduk dan pengembangan satuan permukiman.
- berlakuPermentrans Nomor 6 Tahun 2025 2025
Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan pengadaan di Kementerian Transmigrasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. UKPBJ bertugas mengelola seluruh proses pengadaan yang dibiayai APBN, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil, dengan melibatkan peran strategis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan).
- berlakuPermentrans Nomor 7 Tahun 2025 2025
Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian Tunjangan Kinerja bulanan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi, dengan ketentuan bahwa tunjangan tersebut diberikan berdasarkan capaian kinerja dan tidak berlaku bagi pegawai tanpa jabatan tertentu, yang diberhentikan sementara, atau yang diberhentikan dari jabatan organiknya.
- berlakuPermentrans Nomor 8 Tahun 2025 2025
Transformasi Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025
Permentrans No. 8 Tahun 2025 mengatur transformasi transmigrasi melalui lima program unggulan: penjaminan kepastian hukum hak atas tanah, peningkatan kualitas transmigran lokal untuk hilangkan konflik sosial, pengembangan SDM unggul, penciptaan lapangan kerja lewat industrialisasi dan hilirisasi, serta sinergi multisektor dengan manajemen risiko. Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk mendukung, menguatkan, dan mengakselerasi pembangunan kewilayahan guna mencapai visi nasional pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
- berlakuPermentrans Nomor 9 Tahun 2025 2025
Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Tata Cara Penetapan Kawasan Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kriteria dan tata cara penilaian serta prosedur penetapan kawasan transmigrasi sebagai wilayah budidaya untuk permukiman dan usaha masyarakat. Aturan ini didasarkan pada UU Ketransmigrasian yang telah diubah, dengan tujuan mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi melalui perubahan paradigma dan tata kelola.
- berlakuPermentrans Nomor 10 Tahun 2025 2025
Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan ketentuan penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi untuk menjamin identitas, wibawa, ketertiban, serta keseragaman yang mendukung transformasi transmigrasi. Penggunaan pakaian dinas harus mengacu pada prinsip kebutuhan organisasi, keseragaman, estetika, dan akuntabel sesuai dengan fungsi tugas yang diemban.
- berlakuPermentrans Nomor 11 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025 sampai dengan 2029
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2025
Permentrans No. 11 Tahun 2025 menetapkan Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi untuk periode 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMN 2025-2029, yang berisi visi, misi, arah kebijakan, strategi, serta target kinerja dan pendanaan untuk menjadi pedoman penyusunan rencana kerja di lingkungan kementerian tersebut.
- berlakuPermentrans Nomor 12 Tahun 2025 2025
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2025
Permentrans No. 12 Tahun 2025 menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Transmigrasi untuk mempercepat kegiatan dan melaksanakan ketentuan PMK No. 168/PMK.05/2015 (perubahan terakhir No. 132/PMK.05/2021). Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga, serta mendefinisikan peran Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengelolaan anggaran tersebut.
- berlakuPermentrans Nomor 13 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Transformasi Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025
Permentrans No. 13 Tahun 2025 mengubah definisi ketransmigrasian dan transmigrasi dalam Permentrans No. 8 Tahun 2025 untuk menyempurnakan kerangka hukum guna mendukung efektivitas lima program unggulan transmigrasi. Perubahan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
- berlakuPermentrans Nomor 14 Tahun 2025 2025
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2025
Peraturan ini mewajibkan pembentukan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian Transmigrasi untuk menjamin pengelolaan dokumen hukum yang tertib, terpadu, dan terintegrasi dengan pusat. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi seluruh unsur di lingkungan kementerian tersebut.
- berlakuPermentrans Nomor 4 Tahun 2024 2024
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2024
Permentrans No. 4 Tahun 2024 mengatur tata cara klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Transmigrasi berdasarkan fungsi fasilitatif dan substantif untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi. Klasifikasi ini menggunakan kode kombinasi huruf dan angka sebagai dasar penomoran, pemberkasan, penataan, serta penyusutan arsip.
- berlakuPermentrans Nomor 3 Tahun 2024 2024
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur jenis, susunan, bentuk, serta tata cara pembuatan, pengamanan, penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Kementerian Transmigrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi tertulis antar unit organisasi. Ketentuan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti naskah dinas, arsip, dan kewenangan penandatanganan sebagai dasar administrasi pemerintahan di kementerian tersebut.
- berlakuPermentrans Nomor 2 Tahun 2024 2024
Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tata cara penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, mencakup definisi transmigrasi, jenis-jenis satuan permukiman (baru, pemugaran, penduduk setempat), serta kawasan perkotaan baru sebagai pusat pertumbuhan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran melalui pengaturan sistematis permukiman dan usaha dalam satu kesatuan pengembangan wilayah.