kabupaten jombang

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten Jombang dengan pendekatan Kota Cerdas yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas hidup warga. Fokus utamanya adalah menciptakan tata kelola birokrasi yang inovatif serta mendorong ekosistem ekonomi yang kompetitif melalui integrasi sumber daya dan solusi berkelanjutan.

Penyelenggaraaan Infrastruktur Pasif Telekumunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024

PERDA No. 6 Tahun 2024 mengatur tata cara penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Jombang dengan menekankan pada penataan terpadu yang memperhatikan keamanan, estetika lingkungan, dan tata ruang. Peraturan ini bertujuan menjamin hak akses warga terhadap layanan telekomunikasi serta menyesuaikan regulasi lokal dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama, penyakit hewan/ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina di berbagai jenis pelabuhan dan bandara. Tujuannya adalah mencegah masuknya, tersebarnya, atau keluarnya organisme berbahaya yang dapat merusak ekosistem, membahayakan kesehatan, dan menimbulkan kerugian ekonomi nasional maupun internasional.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2024

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2024 mengatur mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan cadangan pangan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi kekurangan pangan, gangguan pasokan, fluktuasi harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan ini didefinisikan sebagai persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Pemberian Insetif dan Kemudahan Investasi

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2024 ini mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 serta undang-undang terkait penanaman modal dan keuangan daerah. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai bentuk bantuan dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2024 mengatur mekanisme penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait perbankan, investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat posisi keuangan bank daerah tersebut.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2024 mengubah ketentuan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Jombang untuk sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini mencakup penyesuaian pada pasal-pasal terkait hak-hak tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional terbaru.

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2023 mengatur strategi dan kebijakan komprehensif untuk melindungi tenaga kerja sebelum, saat, dan setelah bekerja, serta mengatasi kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Peraturan ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif melalui perencanaan ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan berkepastian hukum, sekaligus menyesuaikan regulasi sebelumnya dengan perkembangan hukum nasional terbaru.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2023 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana guna mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan. Peraturan ini didasarkan pada tanggung jawab daerah sesuai kewenangannya dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta berbagai undang-undang terkait pangan dan pertanian. Fokus utamanya adalah memastikan petani di Kabupaten Jombang mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 menetapkan kerangka hukum dan aturan pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah di wilayah Kabupaten Jombang sebagai pengganti UU No. 28 Tahun 2002. Peraturan ini mengatur definisi, jenis, dan dasar hukum perpajakan daerah yang wajib dipatuhi oleh orang pribadi maupun badan di daerah tersebut.

Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah nomenklatur kelembagaan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah serta menyesuaikan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perubahan ini dilakukan agar perangkat daerah lebih sesuai dengan perkembangan terkini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebagai wujud penyesuaian kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 31 Juli 2023. Perubahan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan norma dan pedoman perilaku wajib bagi Anggota DPRD Kota Bandung untuk menjaga martabat, kehormatan, serta kredibilitas lembaga. Tujuannya adalah menciptakan budaya organisasi yang baik dengan membangun sikap etis, amanah, dan disiplin di antara para anggota.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2022 mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Jombang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan pengembangan ekonomi daerah. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait transportasi.

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2022 mengatur ketentuan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait keuangan daerah, badan usaha milik daerah, dan investasi pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan badan usaha milik daerah di wilayah Kabupaten Jombang.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 menetapkan aturan baru untuk pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Jombang sesuai amanat konstitusi.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2021

PERDA No. 1 Tahun 2024 ini mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Jombang untuk menjamin fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan bantuan sesuai tradisi serta kebutuhan hukum masyarakat setempat. Tujuannya adalah mengembangkan dan memberdayakan pesantren melalui kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif.

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sejarah, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara sistematis dan berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, serta kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan pariwisata. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait pariwisata, pemerintahan daerah, dan perlindungan lingkungan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021 mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah di wilayah Kabupaten Jombang dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Perda No. 11 Tahun 2015) untuk menyesuaikan dengan perkembangan mekanisme dan tata cara pengadaan barang/jasa yang dinamis.

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah nomenklatur kelembagaan dari "Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan" menjadi "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" di Kabupaten Jombang. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan tata nomenklatur perangkat daerah yang berlaku.

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan dana cadangan khusus di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran penuh. Ketentuan ini didasarkan pada aturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan pendanaan pemilihan bersumber dari APBD, dengan mekanisme penyesuaian jika dana tersebut tidak dapat dialokasikan dalam satu tahun fiskal.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern di Kabupaten Jombang untuk melindungi pasar tradisional dari keterdesakan akibat berkembangnya pusat perbelanjaan modern. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang serasi, saling memerlukan, dan saling menguntungkan bagi seluruh pelaku usaha. Perubahan ini juga menyesuaikan ketentuan sebelumnya dengan perkembangan kondisi terkini di daerah.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah susunan perangkat daerah Kabupaten Jombang dengan menambahkan satu poin pada Pasal 3 huruf e Bab III terkait penyesuaian organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan, tugas, fungsi, struktur, dan tata kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 mengubah ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2 pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 (yang telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018) terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan struktur organisasi daerah dengan perkembangan kondisi terkini di Kabupaten Jombang.

Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan. Tujuannya adalah memastikan semua program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang menjadi responsif gender guna mempercepat pencapaian kesetaraan gender.

Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Jombang sebagai wujud kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Peraturan ini didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai ketentuan undang-undang nasional terkait Cagar Budaya dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah memajukan kebudayaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian situs dan benda cagar budaya.