provinsi kalimantan barat

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini menetapkan aturan khusus mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait keuangan daerah. Landasan hukumnya mencakup UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha di Provinsi Kalimantan Barat untuk optimalisasi pengembangan usaha dan peningkatan modal dasar guna menunjang program Pemerintah Daerah. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian dengan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah tentang badan usaha milik daerah.

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat, memutus rantai penularan, serta menyediakan dukungan kesehatan dan sarana penunjang untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Fokus utamanya adalah memastikan sinergi antara kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan sosial dan ekonomi melalui adaptasi kebiasaan baru yang melibatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 10 Tahun 2023 mengatur teknis pembayaran Tunjangan Hari Raya paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya (berdasarkan komponen penghasilan bulan Maret 2023) dan Gaji Ketiga Belas paling cepat pada bulan Juni 2023 (berdasarkan komponen penghasilan bulan Mei 2023). Kedua tunjangan ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Penyelenggaraan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 ini mengatur penyelenggaraan penanaman modal di tingkat daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan berkeadilan. Peraturan ini menetapkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola investasi berdasarkan UU Penanaman Modal dan UU Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan insentif investasi.

Pengendalian Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur larangan membakar hutan dan/atau lahan kecuali untuk kegiatan yang menerapkan kearifan lokal dengan metode sekat bakar, serta mewajibkan izin dan upaya pencegahan bagi siapa pun yang melakukan aktivitas di kawasan hutan. Pemerintah daerah juga berkewajiban melakukan monitoring, penyuluhan, dan penyediaan sarana prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Pengelolaan Kehutanan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2018-2038 guna melaksanakan ketentuan undang-undang terkait pengelolaan wilayah tersebut. Dokumen ini menjadi dasar penataan ruang dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil di provinsi tersebut.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019 mengatur tata cara pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utamanya adalah menetapkan definisi, kewenangan, dan prosedur pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2018–2023 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan indikatif selama lima tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara serta daerah.

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya berbentuk benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang perlu dilestarikan keberadaannya.

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2019 mengatur sistem ketenagakerjaan yang menyeluruh dan terencana untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, sinergi dengan kebutuhan industri, serta pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan penyediaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka dan strategi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2017 hingga 2037 guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, alokasi sumber daya, dan penataan ruang untuk mendorong pertumbuhan sektor industri di wilayah tersebut.

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) di Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disinergikan dengan program pembangunan daerah di Kalimantan Barat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memastikan pelaksanaan CSR berjalan secara serasi, seimbang, dan optimal demi percepatan tujuan pembangunan daerah.

Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Daerah ini membentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat sebagai badan usaha milik daerah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. Lembaga ini bertujuan mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah dan membantu UMKM memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.

Sinkronisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2012 mengatur sinkronisasi penggunaan lahan antara kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan sektor lain untuk mengatasi hambatan perizinan yang tumpang tindih. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan dengan menyelaraskan perizinan di lokasi yang sama.

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan Dana Cadangan khusus untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, mengingat kebutuhan biayanya yang besar tidak dapat sepenuhnya dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana ini didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan tertentu yang tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait.

retribusi jasa umum

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 ini menetapkan dasar hukum dan mekanisme pemungutan retribusi jasa umum sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelayanan publik, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta peran serta masyarakat. Ketentuan ini juga berfungsi untuk menyesuaikan dan memperkuat landasan hukum pemungutan retribusi di sektor-sektor tertentu seperti pelayanan kesehatan dan tera guna meningkatkan kemandirian daerah sesuai asas otonomi.

retribusi perizinan tertentu

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan dan tarif retribusi daerah untuk perizinan tertentu seperti izin usaha perikanan dan izin trayek guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dasar penerbitannya adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta berbagai undang-undang terkait perikanan, pelayaran, dan lalu lintas. Tujuannya adalah membiayai pelayanan publik dengan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.