GovAcademy Pusat Peraturan

Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Halaman 87 dari 88 · 2.625 dokumen

UU Nomor 2 Tahun 1963 pemerintah pusat 1963

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 50) Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963

PP Nomor 9 Tahun 1963 pemerintah pusat 1963

Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963

Atas gaji pokok Pegawai Negeri setiap bulan dipotong 10% yang dialokasikan menjadi 7% untuk Tabungan dan Asuransi serta 3% untuk Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri termasuk pejabat tinggi negara, dengan rincian penggunaan dana diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Tapmpr Nomor iii-mprs-1963 Tahun 1963 pemerintah pusat 1963

Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mprs-1963 Tahun 1963

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menetapkan Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup berdasarkan perpaduan peran sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan pemersatu rakyat. Ketetapan ini didasarkan pada keberhasilan Bung Karno memimpin revolusi hingga kemenangan serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusi dan agama.

Tapmpr Nomor iv-mprs-1963 Tahun 1963 pemerintah pusat 1963

Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mprs-1963 Tahun 1963

TAP MPRS No. IV/MPRS/1963 menetapkan empat amanat Presiden Soekarno (Resopim, Takem, Dekon, dan Ambeg Parama Arta) sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik, garis-garis besar haluan pembangunan ekonomi, serta landasan kerja untuk pembangunan nasional. Ketetapan ini juga memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/Mandataris MPRS untuk melaksanakan putusan-putusan tersebut.

Keppres Nomor 94 Tahun 1962 pemerintah pusat 1962

Reorganisasi Kabinet Kerja

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962

Keppres No. 94 Tahun 1962 melakukan reorganisasi Kabinet Kerja dengan fokus utama pada perjuangan pembebasan Irian Barat, yang ditandai dengan penunjukan Ir. H. Djuanda sebagai Menteri Pertama dan penempatan Mr. Kadarusman sebagai Menteri/Djaksa Agung di bawah bidang Pertahanan/Keamanan. Susunan kabinet ini juga menetapkan struktur koordinasi untuk berbagai bidang pemerintahan, termasuk Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan, Produksi, Distribusi, Keuangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Khusus, serta mendudukkan beberapa pejabat lembaga negara sebagai Menteri atau Wakil Menteri.

PP Nomor 52 Tahun 1961 pemerintah pusat 1961

Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1961

UU Nomor 15 Tahun 1950 pemerintah pusat 1950

----------------------

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950

PP Nomor 1 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

-----------------------

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1949

Perppu Nomor 14 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1949

Perppu Nomor 15 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1949

Perppu Nomor 11 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949

Perppu Nomor 20 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1949

Perppu Nomor 19 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1949

Perppu Nomor 17 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1949

Perppu Nomor 12 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949

Perppu Nomor 7 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949

Perppu Nomor 13 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1949

Perppu Nomor 35 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1949

Perppu Nomor 34 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1949

Perppu Nomor 8 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949

Perppu Nomor 23 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1949

Perppu Nomor 16 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1949

Perppu Nomor 26 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1949

Perppu Nomor 5 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1949

Perppu Nomor 28 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1949

Perppu Nomor 22 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1949

Perppu Nomor 4 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

-----------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1949

Perppu Nomor 30 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1949

PP Nomor 30 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Perpu Nomor 2/Ku/Wkpm/1949, Nomor 3/Ku/Wkpm/1949, Nomor 4/Ku/Wkpm/1949.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1949

Perppu Nomor 24 Tahun 1949 pemerintah pusat 1949

--------------------------------------------------------

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1949