Peraturan KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Halaman 7 dari 16 · 480 dokumen
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah ketentuan seleksi administrasi bagi pelamar penyandang disabilitas dan memperjelas mekanisme verifikasi persyaratan khusus mereka. Selain itu, durasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang juga mengalami penyesuaian dalam aturan ini.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini mencakup persyaratan pendidikan, pengalaman kerja, serta kemampuan teknis dan manajerial yang wajib dipenuhi oleh pemegang jabatan tersebut. Ketentuan ini menjadi acuan dalam pengembangan karier, penilaian kinerja, dan pelaksanaan tugas bagi ASN di bidang perikanan tangkap.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini mencakup definisi jabatan, persyaratan, serta kriteria kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki posisi tersebut.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Sandiman guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai implementasi ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang pembinaan jasa konstruksi, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Instruktur guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja dalam pelaksanaan serta pengembangan pelatihan. Standar ini disusun sebagai dasar untuk manajemen karier berbasis merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai dasar pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam pengembangan kurikulum.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai implementasi ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan ini menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian PAN-RB agar lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugasnya. Peraturan ini menggantikan Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2019 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan menjadi dasar untuk menetapkan tugas, fungsi, serta susunan organisasi kementerian tersebut.
Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Ketentuan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tersebut.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN dan karantina tumbuhan.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai implementasi ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja PNS dalam bidang karantina tumbuhan. Standar ini disusun sebagai dasar untuk manajemen karier berbasis merit dan pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN dan karantina.
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan profesionalisme PNS dalam penyusunan instrumen hukum, sekaligus mencabut ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang kepabeanan dan cukai, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Ketentuan ini mengatur syarat, tata cara pengusulan, penetapan, serta pembinaan jabatan fungsional tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang kepabeanan dan cukai, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Pengaturan ini mencakup definisi jabatan, syarat, serta tata cara pengusulan, penetapan, dan pembinaan bagi pemegang jabatan tersebut.
Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengelola permohonan dan pelayanan perlindungan bagi saksi serta korban. Tujuannya adalah untuk mengembangkan karier, meningkatkan profesionalisme, serta memperbaiki kinerja organisasi dalam menangani kasus-kasus perlindungan hukum tersebut.
Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pembinaan inovasi pelayanan publik secara sistematis melalui penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan gagasan kreatif atau adaptasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai integrasi layanan publik dari berbagai instansi di satu tempat guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. MPP dirancang untuk melayani warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif secara terpadu, dengan melibatkan berbagai penyelenggara baik dari pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta.
Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang penatalaksanaan bangunan serta kawasan permukiman. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, dengan fokus pada pengaturan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, serta sistem angka kredit bagi jabatan tersebut.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini mencakup persyaratan pendidikan, pengalaman, serta kemampuan teknis dan manajerial yang wajib dipenuhi oleh pemegang jabatan tersebut. Ketentuan ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan karier, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi bagi ASN di bidang kelautan dan perikanan.
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang terkait, sekaligus menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai. Pengaturan ini mencakup definisi jabatan, syarat, dan tata cara pengusulan serta penetapannya sesuai dengan UU ASN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS yang bertugas sebagai pelaksana operasional di bidang tersebut. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan mengatur ruang lingkup tugas serta tanggung jawab jabatan fungsional ini.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Standar ini disusun sebagai dasar untuk manajemen karier berbasis merit dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
Permen PAN RB No. 89 Tahun 2021 mengatur proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja dari organisasi hingga ke individu pegawai. Peraturan ini bertujuan menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja secara berjenjang untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan, sekaligus menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai. Pengaturan ini mencakup definisi jabatan, ruang lingkup tugas, serta persyaratan dan mekanisme pengangkatan, penempatan, dan pembinaan bagi pemegang jabatan tersebut.
Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS yang menangani pengelolaan air, sekaligus menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak relevan. Pengaturan ini mencakup definisi jabatan, syarat, serta mekanisme pengusulan, penetapan, dan pembinaan sesuai dengan kerangka hukum manajemen ASN.
Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang penata kelolaan perumahan. Jabatan ini dirancang khusus bagi pegawai yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang spesifik dalam pengelolaan perumahan.
Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar proses bisnis terintegrasi berbasis elektronik untuk pelayanan publik strategis (esensial dan kritikal) guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Pengaturan ini mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk menerapkan tolok ukur kualitas yang terukur serta memastikan integrasi dan validasi data antar sumber berbeda demi efisiensi dan akuntabilitas.