Peraturan KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur penetapan kebutuhan dan pelaksanaan seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2016 karena pelaksanaan seleksi tersebut ditunda menunggu hasil penataan ulang PNS di instansi selesai. Pencabutan ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan kesempatan yang sama bagi calon peserta seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke jabatan fungsional melalui penyesuaian atau inpassing guna memenuhi kebutuhan jabatan dan meningkatkan profesionalisme di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Prosedur ini didasarkan pada pertimbangan pengembangan karier dan kinerja organisasi, serta mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait ASN.

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah untuk menciptakan keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. Pengelompokan jabatan ini didasarkan pada kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan sistem penilaiannya melalui angka kredit agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ini didasarkan pada ketidaksesuaian beberapa pasal dalam peraturan sebelumnya, khususnya terkait UU Ketenaganukliran dan UU ASN.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2016

Permen PAN RB No. 24 Tahun 2016 mengubah standar pelayanan di lingkungan Kementerian PAN RB menjadi layanan tidak langsung yang mencakup data dan informasi, konsultasi, audiensi, penyediaan narasumber, serta advokasi dan rekomendasi kebijakan reformasi birokrasi. Perubahan ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik dan UU ASN untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan sistem penentuan angka kreditnya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi pejabat. Perubahan ini didasarkan pada pembaruan regulasi terkait Aparatur Sipil Negara dan Jasa Konstruksi untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi pelayanan publik.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya untuk menyesuaikan dengan batas usia pensiun baru bagi pejabat fungsional (58 tahun untuk Ahli Muda/Pertama/Keterampilan, 60 tahun untuk Ahli Utama/Madya) serta mengakomodasi kebutuhan formasi dan pengembangan karir pemeriksa. Perubahan ini didasarkan pada berlakunya UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah terkait pemberhentian PNS yang mencapai batas usia pensiun.

Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di bidang bimbingan kemasyarakatan. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pemasyarakatan, sistem peradilan pidana anak, serta manajemen ASN.

Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bentuk pengembangan profesionalisme dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di bidang bimbingan kemasyarakatan. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemasyarakatan, sistem peradilan pidana anak, dan aparatur sipil negara. Tujuannya adalah menciptakan standar kompetensi dan tata kelola yang jelas bagi petugas yang menangani pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian PAN-RB untuk menjamin layanan informasi yang cepat, tepat, murah, dan aman bagi publik. Dasar hukumnya adalah UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Permen PAN-RB No. 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian tersebut. Pedoman teknis pelaksanaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur mekanisme penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara nasional untuk memastikan jumlah dan jenis jabatan yang tepat guna mendukung Nawacita dan RPJMN, serta menetapkan prosedur pelaksanaan seleksi bagi pelamar umum yang akan mengisi kebutuhan tersebut pada tahun 2016.

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut Permenpan No. 28 Tahun 2012 terkait pedoman telaahan sejawat hasil audit karena adanya tumpang tindih aturan yang mengurangi efektivitasnya. Sebagai gantinya, evaluasi standar audit dilakukan secara periodik minimal 5 tahun dan mengacu pada pedoman Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/Kep/M.pan/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan Jabatan Fungsional Agen dan sistem penilaiannya melalui angka kredit agar sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ini didasarkan pada UU Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan pemerintah terkait jabatan fungsional, formasi, serta pengadaan dan kenaikan pangkat PNS. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi syarat dan mekanisme penilaian kinerja bagi pegawai yang memegang jabatan fungsional Agen di lingkungan instansi terkait.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016

Kementerian PAN-RB mewajibkan seluruh instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahun melalui penyelenggaraan kompetisi khusus tahun 2017. Ketentuan ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dalam rangka mewujudkan gerakan Satu Instansi Satu Inovasi.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016

Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi bagi Dokter Dokter Gigi Bidan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan kebutuhan dan mengatur pelaksanaan seleksi untuk mengubah status Dokter, Dokter Gigi, Bidan PTT Kemkes, Guru Garis Depan Kemendikbud, serta Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun 2016 guna mendukung pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang pertahanan negara. Pengaturan ini mencakup standar kompetensi, formasi, serta mekanisme pengadaan, pengangkatan, dan penilaian kinerja bagi pemegang jabatan tersebut.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan Jabatan Fungsional Perekayasa dan sistem penentuan angka kreditnya agar selaras dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait ASN dan Keinsinyuran. Dasar hukum utamanya mencakup UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, serta berbagai peraturan pemerintah yang mengatur jabatan fungsional dan pengadaan PNS.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2016

Permen PAN RB No. 1 Tahun 2016 mengubah ketentuan Jabatan Fungsional Penerjemah yang sebelumnya diatur dalam Permen PAN RB No. 49 Tahun 2014, terutama terkait instansi pembina dan mekanisme pengelolaan jabatan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi jabatan fungsional penerjemah dengan perkembangan kebutuhan aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2015

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan ini menetapkan pedoman evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menilai kinerja secara berkala. Evaluasi dilakukan oleh pimpinan instansi sendiri setiap tahun dengan bantuan Inspektorat dan BPKP, serta hasilnya digunakan untuk perbaikan manajemen kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2015

Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar bagi Jabatan Jabatan Tertentu dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2015

Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08-skb-menpan-rb-10-2014 Tahun 2014

Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05-skb-menpan,rb-viii-2014 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor per-18-mpan-2008 Tahun 2008

Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor per-02-m-pan-i-2007 Tahun 2007

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 1999