Peraturan KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Halaman 4 dari 16 · 480 dokumen
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan profesionalisme guru di satuan pendidikan daerah. Peraturan ini menggantikan Permenpan-RB Nomor 28 Tahun 2021 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.
Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan sebagai upaya pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme bagi pegawai yang melaksanakan operasional penyuluhan perikanan. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pelaku usaha serta kesadaran pelestarian lingkungan.
Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan bagi PNS yang bertugas mengawasi pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen PNS untuk memastikan standar kompetensi dan pengembangan karier yang jelas.
Jabatan Fungsional Asisten Statistisi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Statistisi untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS yang menangani kegiatan teknis statistik, sekaligus menggantikan regulasi lama yang sudah tidak sesuai. Ketentuan ini mengatur definisi jabatan, ruang lingkup tugas, serta persyaratan dan angka kredit yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut.
Jabatan Fungsional Statistisi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Statistisi untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS dalam pengelolaan kegiatan statistik, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait ASN dan manajemen PNS, serta mengatur definisi dasar seperti Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang pengawasan perikanan, sekaligus menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Ketentuan ini mengatur syarat, kualifikasi, serta tata cara pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional tersebut.
Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai dalam pelayanan teknis serta operasional pengawasan perikanan. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan didasarkan pada UU ASN serta peraturan terkait manajemen PNS.
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/87/M.pan/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2022 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Pencabutan ini dilakukan karena pedoman lama dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, mengingat materi efektivitas, penghematan, dan disiplin kerja kini telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baru.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Analis Standardisasi guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dipenuhi oleh Analis Standardisasi dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN dan jabatan fungsional.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai implementasi ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Metrolog
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Metrolog guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja dalam pengelolaan standar pengukuran, bahan acuan, serta penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian. Ketentuan ini disusun sebagai dasar manajemen karier berbasis merit dan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja dalam pelaksanaan tugas karantina hewan. Standar ini disusun sebagai dasar manajemen karier berbasis merit dan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja berbasis merit. Standar ini disusun sebagai implementasi ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.
Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan analisis dan evaluasi di bidang kekayaan intelektual. Ketentuan ini mencakup definisi jabatan, serta dasar hukum dan struktur organisasi yang mengatur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS pada jabatan tersebut.
Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman untuk meningkatkan profesionalisme PNS di bidang pemeriksaan substantif perlindungan varietas tanaman. Ketentuan ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara sistematis untuk menghasilkan nilai indeks pelayanan publik (IPP) bagi unit kerja yang ditunjuk. Tujuannya adalah mengukur kualitas pelayanan barang, jasa, dan administratif yang disediakan bagi warga negara, serta menggantikan pedoman penilaian kinerja unit yang sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum dan kondisi terkini.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Inspektur Tambang guna meningkatkan profesionalitas dan kinerja dalam mengawasi kegiatan usaha pertambangan. Standar ini disusun sebagai dasar manajemen karier berbasis merit dan wajib dipenuhi oleh pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tersebut.
Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi untuk mendukung pengembangan karier dan profesionalisme PNS yang bertugas memberikan asistensi dan dukungan substantif kepada Hakim Konstitusi. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan akan tenaga ahli yang mampu membantu dalam tugas-tugas hukum konstitusional di lingkungan negara.
Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas khusus dalam pengembangan kewirausahaan guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi. Ketentuan ini mengatur standar kompetensi, jenjang jabatan, serta persyaratan pengangkatan untuk memastikan kualitas aparatur dalam bidang kewirausahaan.
Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif dan Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur hak keuangan bulanan dan fasilitas bagi Sekretaris Eksekutif serta Tenaga Ahli pada Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional untuk mendukung kinerja dan pengabdian mereka. Hak-hak tersebut diberikan sebagai dasar hukum guna meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional sesuai peran strategis mereka dalam pelaksanaan tugas Komite.
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam mengelola pengawasan pemilu. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja organisasi, serta pengembangan karier PNS di bidang tersebut.
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan ini menyederhanakan nomenklatur jabatan pelaksana PNS menjadi tiga kategori utama, yaitu Klerk, Operator, dan Teknisi, guna mendukung transformasi birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Pengaturan ini menggantikan aturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di bidang pembiayaan infrastruktur tersebut. Ketentuan ini mengatur syarat, tata cara pengusulan, penunjukan, dan pembinaan jabatan fungsional khusus bagi pegawai yang menangani aspek pembiayaan dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan.
Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian bagi PNS yang bertugas mengaudit prasarana, sarana, lalu lintas, angkutan, sumber daya manusia, dan keselamatan perkeretaapian. Tujuannya adalah untuk mengembangkan karier, meningkatkan profesionalisme, serta memperbaiki kinerja organisasi di sektor perkeretaapian.
Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi. Ketentuan ini mengatur ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan fungsional tersebut berdasarkan UU ASN dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen PNS.
Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian bagi PNS yang bertugas melakukan pengawasan teknis dan operasional terhadap sarana perkeretaapian guna meningkatkan kinerja organisasi. Ketentuan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme pegawai yang memiliki ruang lingkup tugas serta wewenang dalam bidang tersebut.
Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS dalam mendukung operasional pengujian prasarana perkeretaapian. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen PNS serta rumpun jabatan fungsional.
Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja operasional pengujian kesesuaian sarana perkeretaapian. Ketentuan ini mengatur standar kompetensi dan persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam bidang pengukuran teknis, kondisi, dan fungsi sarana perkeretaapian.
Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengawasi kelaikan teknis dan operasional prasarana perkeretaapian guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi. Ketentuan ini mengatur syarat, tata cara pengusulan, penunjukan, serta pembinaan jabatan fungsional tersebut berdasarkan undang-undang terkait manajemen ASN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan pengujian prasarana perkeretaapian. Ketentuan ini mengatur definisi jabatan, syarat, serta tata cara pengusulan, penetapan, dan pembinaan bagi PNS yang menduduki jabatan tersebut.