kabupaten palu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 1 Tahun 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini menetapkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1,3 triliun dengan defisit sebesar Rp 103 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan rincian sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, dan hibah.

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan Kota Palu periode 2016-2021 agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika permasalahan yang berkembang serta mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018 mengatur upaya komprehensif dan terintegrasi untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran virus HIV dan AIDS di wilayah Kota Palu. Fokus utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjamin hak asasi manusia bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) agar bebas dari stigmatisasi, diskriminasi, dan penganiayaan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengubah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu tahun 2018 menjadi Rp1.337.040.069.801,00 dengan mengurangi pendapatan daerah dan menambah belanja serta pembiayaan daerah. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lain-lain yang sah, serta peningkatan pada penerimaan pembiayaan daerah.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengatur penanganan gelandangan dan pengemis sebagai kelompok rentan melalui pendekatan preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial untuk menjamin hak asasi manusia serta mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Penanganan ini wajib menghormati martabat kemanusiaan dan diarahkan agar mereka mampu mencapai taraf hidup yang layak sebagai warga negara Indonesia.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban Wali Kota Palu untuk menyusun laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta laporan kinerja dan badan usaha daerah. Laporan tersebut memaparkan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan surplus tertentu, serta mencatat selisih antara anggaran yang disahkan dengan realisasi yang dicapai.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan ini menghapus ketentuan retribusi untuk izin gangguan dan memperbarui definisi "Badan" dalam Pasal 1 untuk mencakup berbagai bentuk badan usaha. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 terkait pedoman penetapan izin gangguan.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Palu sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar hunian yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur. Pengaturan ini diperlukan karena keterbatasan lahan dan daya beli masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan ini menghapus beberapa objek retribusi pada Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4c, i, m, n, o, q, serta angka 1-4, sehingga struktur tarif retribusi untuk pemakaian tanah dan jalan disesuaikan kembali. Penyesuaian ini dilakukan agar penarikan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah adanya penghapusan objek retribusi kekayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 9 Tahun 2017

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 2 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini menetapkan komponen wajib laporan keuangan pertanggungjawaban APBD Kota Palu Tahun 2015, termasuk realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan selisihnya. Dokumen ini menyajikan rincian angka realisasi dan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan untuk tahun tersebut.

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah tarif retribusi penggunaan kekayaan daerah di Kota Palu, khususnya untuk pemakaian tanah (jalan) dan pemasangan sarana promosi seperti bando dan billboard. Penyesuaian tarif ini bertujuan agar retribusi lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ekonomi wilayah Kota Palu.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (PDAM)

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah struktur penyertaan modal PDAM Kota Palu dengan menetapkan sumber modal terdiri atas penyertaan daerah, pinjaman, hibah, dan sumber lainnya. Tujuannya adalah mendukung pencapaian target akses air minum 100% pada tahun 2019 melalui program bantuan hibah yang bersumber dari APBN dan pendapatan daerah.

Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini mengatur strategi pencegahan dan penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kota Palu melalui pemberantasan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* serta jentiknya. Pengendalian penyakit ini dilaksanakan dengan menerapkan metode 3M Plus, pemeriksaan jentik berkala, serta melibatkan masyarakat sebagai juru pemantau jentik. Tujuannya adalah memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat peningkatan kasus penyakit tersebut.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah definisi sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi (energi, kompos, pupuk, atau bahan baku) dan memperbarui definisi serta jenis kawasan (permukiman, komersial, industri, khusus) dalam pengelolaan sampah Kota Palu. Perubahan ini juga menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 agar relevan dengan kondisi terkini.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Palu Nomor 77 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini mengubah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2016 menjadi Rp 1.410.921.040.401,63 dengan mengurangi pendapatan dan menambah belanja, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp 20.632.623.356,89. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian pada komponen pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, serta rincian per kategori pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.