Peraturan BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Halaman 2 dari 5 · 140 dokumen
Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mencabut empat peraturan lama Kepala BSN terkait benturan kepentingan, standar pelayanan pelatihan, laporan harta kekayaan, dan manajemen risiko. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum agar aturan di lingkungan BSN tetap sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku.
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini memperbarui skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia di sektor elektroteknika, telekomunikasi, dan produk optik, khususnya dengan menambahkan ketentuan khusus untuk standar pusat data yang sebelumnya belum diatur. Perubahan ini bertujuan memenuhi kebutuhan penerapan standar teknologi informasi di pusat data melalui mekanisme penilaian yang lebih komprehensif.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Permesinan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini memperbarui skema penilaian kesesuaian SNI untuk sektor peralatan dan permesinan dengan menambahkan produk kontainer kargo ke dalam cakupan yang sebelumnya hanya mencakup kincir air. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penerapan standar nasional pada produk kontainer kargo yang belum diatur dalam peraturan sebelumnya.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah Lampiran IV dari Peraturan BSN No. 1 Tahun 2019 untuk menyesuaikan skema penilaian kesesuaian dengan pemutakhiran Standar Nasional Indonesia pada sektor produk pipa plastik. Perubahan ini dilakukan agar ketentuan teknis dalam standar produk karet dan plastik tetap relevan dengan perkembangan terbaru.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah Lampiran IV, V, XVII, dan XXVI dalam Peraturan BSN No. 4 Tahun 2021 untuk menyesuaikan skema penilaian kesesuaian dengan pemutakhiran standar Indonesia Good Aquaculture Practices (IndoGap) dan pupuk tripel superfosfat plus-Zn di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya peraturan.
Pengembangan Standar Nasional Indonesia
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur definisi dan tahapan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui proses perencanaan, perumusan, penetapan, serta pemeliharaan yang melibatkan konsensus pemangku kepentingan. Dokumen ini juga mengklasifikasikan dokumen perumusan SNI menjadi empat tahap (RSNI1 hingga RSNI4) yang masing-masing memiliki karakteristik pembahasan dan konsensus yang berbeda.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah skema penilaian kesesuaian SNI sektor produk kaca dan keramik untuk mencakup genteng keramik dan kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian. Perubahan ini juga menetapkan bahwa Kepala BSN yang menetapkan skema tersebut dan menggunakannya sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi produk.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog untuk menjamin transparansi, kelancaran, dan peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan standar pengukuran serta penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian. Ketentuan ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog dan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait ASN, standardisasi, dan manajemen PNS.
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan ini memperbarui skema penilaian kesesuaian untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk nasional. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan terkini dan menetapkan aturan serta prosedur bagi lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang, proses, atau jasa di sektor-sektor tersebut.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Analis Standardisasi.
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog
Peraturan Menteri Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog untuk melaksanakan ketentuan terkait jabatan fungsional tersebut dalam peraturan menteri yang berlaku. Definisi Jabatan Fungsional Metrolog mencakup pengelolaan standar pengukuran, bahan acuan, serta penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. Pedoman ini mengatur mekanisme penentuan jumlah kebutuhan pegawai untuk jabatan tersebut di lingkungan BSN dan instansi pengguna lainnya.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Metrolog Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog.
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi yang mencakup tugas pengembangan, penerapan standar, serta penilaian kesesuaian dan akreditasi lembaga. Pedoman ini disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional dan manajemen ASN, khususnya bagi Instansi Pembina (BSN) dan Instansi Pengguna.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi untuk menjamin transparansi, kelancaran, dan peningkatan profesionalisme dalam kegiatan pengembangan, penerapan standar, serta penilaian kesesuaian dan akreditasi. Ketentuan ini disusun sebagai implementasi dari Pasal 55 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2020 dan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait ASN, standardisasi, dan manajemen PNS.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 untuk menindaklanjuti hasil review kinerja utama, kebijakan redesign sistem perencanaan dari Kementerian Keuangan dan Kemen PPN/Bappenas, serta mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Perubahan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan dan tata kerja BSN yang berlaku saat itu.
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan
Peraturan Menteri Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk memperbarui skema penilaian kesesuaian guna meningkatkan daya saing peralatan dan produk penanganan kesehatan di Indonesia. Dokumen ini mengatur definisi lembaga terkait (BSN, KAN, LPK, LSPro) serta kerangka aturan prosedur untuk memastikan barang, proses, atau jasa memenuhi standar nasional.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah skema penilaian kesesuaian SNI sektor makanan dan minuman untuk mencakup produk baru, yaitu pempek ikan rebus beku dan pempek ikan panggang serta goreng. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan persyaratan acuan standar baru dan meningkatkan daya saing produk di sektor tersebut.
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan aturan dan prosedur untuk penilaian kesesuaian produk di sektor elektroteknika, telekomunikasi, dan optik guna meningkatkan daya saing, sekaligus mencabut aturan lama tahun 2020. Skema ini mengatur bagaimana lembaga penilai memastikan barang, jasa, atau proses memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi terkait.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah skema penilaian kesesuaian SNI sektor produk karet dan plastik untuk mencakup produk baru, yaitu kantong plastik untuk pembibitan tanaman. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mengatur skema khusus untuk produk tersebut.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Badan Standardisasi Nasional untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja guna mempercepat layanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian format dan prosedur pembuatan dokumen resmi agar lebih relevan dengan kebutuhan operasional terkini.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan ini memperbarui skema penilaian kesesuaian SNI sektor jasa untuk tiga bidang spesifik: pengelolaan pariwisata alam, proses laundry rumah sakit, dan pasar rakyat. Perubahan ini dilakukan karena persyaratan acuan dan prosedur penilaian sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan terkini. Ketentuan teknis untuk ketiga bidang tersebut kemudian ditetapkan dalam lampiran terpisah.
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Permesinan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan skema penilaian kesesuaian khusus untuk produk kincir air di sektor peralatan dan permesinan guna memastikan kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI). Skema ini dikelola oleh Kepala BSN dan mencakup aturan serta prosedur untuk memberikan jaminan tertulis bahwa barang tersebut telah memenuhi standar yang berlaku.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah daftar produk dalam skema penilaian kesesuaian sektor kimia, dengan menambahkan resin (bijih plastik) polietilena, resin PVC, dan arang. Perubahan ini juga menghapus beberapa ketentuan lama pada Pasal 2 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan standar baru.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Keantariksaan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan ini memperbarui skema penilaian kesesuaian SNI sektor keantariksaan dengan menambahkan produk radiosonde ke dalam cakupan yang sebelumnya hanya mencakup satelit kubus dan radar hujan. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mengatur secara spesifik mengenai penilaian kesesuaian untuk produk radiosonde yang digunakan mengukur parameter atmosfer.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah skema penilaian kesesuaian SNI untuk sektor elektroteknika, telekomunikasi, dan produk optik dengan menambahkan ketentuan khusus untuk produk bank daya (power bank) ion litium. Perubahan ini dilakukan karena peraturan sebelumnya belum mengatur skema penilaian untuk produk tersebut, sehingga diperlukan penyesuaian dalam standar nasional.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan ini memperbarui daftar produk dalam skema penilaian kesesuaian SNI sektor peralatan penanganan material dengan menambahkan "dodos" dan "egrek" ke dalam cakupan regulasi yang sebelumnya hanya mencakup garpu baja, linggis, cangkul, sekop, belincong, dan alat sejenis. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mengatur skema penilaian untuk dua alat tersebut, yang kini secara resmi diintegrasikan dalam standar nasional.
Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Logam dan Produk Logam
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini memperbarui daftar produk dalam skema penilaian kesesuaian sektor logam dan produk logam dengan menambahkan blok rem komposit untuk sarana perkeretaapian serta katup pintu kuningan berulir dan keran air rumah tangga jenis katup pintu. Perubahan ini dilakukan karena peraturan sebelumnya belum mengatur skema penilaian untuk kedua produk tersebut yang kini telah memiliki Standar Nasional Indonesia.
Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah bagi Analis Standardisasi dalam bidang pengembangan, penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga. Ketentuan ini disusun untuk mendukung pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2020. Tujuannya adalah memastikan karya ilmiah disusun secara sistematis dan ilmiah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang standardisasi.
Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional Metrolog di bidang pengelolaan standar pengukuran, bahan acuan, dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian. Ketentuan ini disusun untuk mendukung pelaksanaan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 43 Tahun 2020.
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan ini memperbarui skema penilaian kesesuaian sektor jasa untuk mencakup standar terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, kelestarian lingkungan pariwisata, serta pengelolaan pendakian gunung. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mengatur skema khusus untuk standar tersebut. Tujuannya adalah menyesuaikan kerangka penilaian dengan kebutuhan standar baru di bidang pariwisata dan pendakian gunung.