badan keamanan laut
Lembaga & Badan · 35 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2025 2025
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Bakamla No. 1 Tahun 2025 mengatur tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Bakamla melalui tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengundangan, serta pendokumentasian dan penyebarluasan. Peraturan ini menggantikan aturan lama (Perka Bakamla No. 012 Tahun 2015) untuk menjamin keterpaduan, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan perkembangan hukum nasional.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Tahun 2025 2029
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Badan Keamanan Laut untuk periode 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, serta target kinerja dan pendanaan. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut Indonesia, dengan data dan informasi kinerjanya terintegrasi dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2024 2024
Pengelolaan Rumah Susun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan rumah susun di lingkungan Bakamla untuk menjamin ketertibian, kelancaran, efektivitas, dan keadilan bagi pegawai. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perumahan, rumah susun, serta pengelolaan barang milik negara yang berlaku di Indonesia.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2024 2024
Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan kerangka pengelolaan sistem informasi terintegrasi untuk memantau keamanan, lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, dan kondisi laut guna memperkuat efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kesatuan data dan meningkatkan sinergi antara instansi terkait dan instansi teknis dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2024 2024
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sewa Satuan Rumah Susun di Lingkungan Bakamla
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sewa untuk satuan rumah susun yang dikelola oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ketentuan ini diterbitkan sebagai implementasi dari Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumah Susun.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2023 2023
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menata ulang pelaksanaan tunjangan kinerja bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri di lingkungan Bakamla guna meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi. Tunjangan kinerja diberikan sebagai insentif berdasarkan penilaian kinerja individu, capaian organisasi, dan reformasi birokrasi, dengan pembayaran dilakukan secara berkala setelah verifikasi kehadiran dan rekapitulasi diterima.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2023 2023
Indeks Keamanan Laut Nasional
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai alat ukur kondisi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. IKLN digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional serta perencanaan dan evaluasi program kerja Bakamla dan instansi terkait.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2022 2022
Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan keseragaman identitas dan penggunaan tanda pangkat bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan di lingkungan Badan Keamanan Laut. Kepangkatan Bakamla berfungsi sebagai dasar penentuan kedudukan, hak, serta tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2022 2022
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur pola dasar urutan penempatan dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Keamanan Laut untuk menjamin keselarasan potensi mereka dengan tugas pemerintahan. Ketentuan ini disusun berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara dan peraturan terkait manajemen PNS guna memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas di instansi tersebut.
- berlakuPeraturan Nomor 13 Tahun 2021 2021
Relawan Penjaga Laut Nusantara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) sebagai masyarakat sukarela yang menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Bakamla RI mengintegrasikan rencana pembentukan Rapala ke dalam rencana strategis dan kebijakan kepala badan untuk memastikan pelaksanaannya yang sistematis dan terarah.
- berlakuPeraturan Nomor 12 Tahun 2021 2021
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur langkah penanggulangan yang efektif, efisien, dan komprehensif untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Bakamla RI. Ketentuan ini didasarkan pada upaya mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi penyalahgunaan, serta menegaskan peran Bakamla sebagai lembaga nonkementerian yang melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.
- berlakuPeraturan Nomor 19 Tahun 2021 2021
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Bakamla yang dipimpin oleh Kepala. Tugas pokok KPIML adalah melaksanakan pemantauan, dokumentasi data, identifikasi kapal, serta pengelolaan jaringan satelit sistem peringatan dini di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
- berlakuPeraturan Nomor 20 Tahun 2021 2021
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata organisasi dan tugas pemantauan serta penyajian data kondisi ekosistem laut oleh Stasiun Bumi Bakamla guna mendukung keamanan dan keselamatan perairan Indonesia. Stasiun Bumi berada di bawah Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama serta dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sesuai lokasi kewenangannya.
- berlakuPeraturan Nomor 17 Tahun 2021 2021
Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan ini menata organisasi dan tata kerja Bakamla sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menko Polhukam, dengan struktur yang terdiri dari Sekretariat Utama, tiga Deputi (Kebijakan & Strategi, Operasi & Latihan, Informasi, Hukum & Kerja Sama), serta unit-unit pendukung seperti Inspektorat dan Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
- berlakuPeraturan Nomor 18 Tahun 2021 2021
Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan ini menata organisasi dan tata kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut sebagai unit pelaksana teknis Bakamla yang dipimpin oleh Kepala untuk memberikan dukungan fasilitas operasi. Tugas utamanya adalah mendukung pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Struktur ini berada di bawah Deputi Bidang Operasi dan Latihan serta dikoordinasikan oleh Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sesuai lokasi kewenangannya.
- berlakuPeraturan Nomor 21 Tahun 2021 2021
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan ini menata organisasi dan tata kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) sebagai unit pelaksana teknis Bakamla yang dipimpin oleh Kepala SPKKL. Tugas utamanya adalah melaksanakan pemantauan aktivitas di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia guna mendukung keamanan dan keselamatan laut. Struktur organisasi SPKKL berada di bawah Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama serta dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
- berlakuPeraturan Nomor 28 Tahun 2021 2021
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Bakamla RI untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Isinya mencakup definisi istilah teknis SPBE, kerangka tata kelola, serta dokumen perencanaan dan arsitektur sistem yang wajib diterapkan. Tujuannya adalah mewujudkan layanan pemerintahan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengelolaan infrastruktur, aplikasi, dan data secara terpadu.
- berlakuPeraturan Nomor 27 Tahun 2021 2021
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bakamla RI untuk memastikan ketersediaan data hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dokumen hukum, serta peran Bakamla sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menko Polhukam.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2019 2019
Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019
Unit Penindakan Hukum adalah forum koordinasi penegakan hukum di laut yang berada di bawah Kepala Bakamla, bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penindakan serta penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut. Organisasi unit ini terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang menangani urusan administratif dan Satuan Tugas yang merupakan representasi instansi terkait untuk menangani kasus spesifik sesuai beban kerja.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2019 2019
Buku Petunjuk Teknis Penugasan Delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dinas Luar Negeri
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Buku Petunjuk Teknis untuk mengatur tata cara penugasan delegasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melaksanakan dinas luar negeri guna mendukung fungsi keselamatan, keamanan, dan pertahanan maritim. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dinas luar negeri oleh delegasi Bakamla.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2018 2018
Pedoman Penanganan Pengaduan Berbasis Whistleblowing System di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman penanganan pengaduan berbasis *whistleblowing system* di lingkungan Badan Keamanan Laut untuk mendorong peran serta masyarakat dan personel dalam mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah memastikan laporan dugaan korupsi dapat ditangani secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2018 2018
Pedoman Pemberian Tugas Belajar di Luar Negeri bagi Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pemberian tugas belajar di luar negeri bagi personel Bakamla (PNS dan pegawai perbantuan) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan mengatur seluruh aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tugas belajar didefinisikan sebagai penugasan resmi untuk menuntut ilmu ke jenjang lebih tinggi yang tidak membebani biaya personel, dan pelaksanaannya harus melalui persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2018 2018
Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Personel Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tata cara penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Bakamla sebagai bentuk partisipasi pengawasan untuk meningkatkan integritas dan pelayanan publik. Pengaduan yang mengandung kebenaran akan ditindaklanjuti sebagai bahan masukan, dengan cakupan personel meliputi Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan yang bekerja di lembaga tersebut.
- berlakuPeraturan Nomor 8 Tahun 2017 2017
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Keamanan Laut dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) agar sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya demi mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pedoman ini juga bertujuan menjamin kelancaran serta transparansi penyelesaian kegiatan pelayanan internal dan eksternal di unit organisasi. Isi detail pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- berlakuPeraturan Nomor 7 Tahun 2017 2017
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk penyusunan pagu anggaran, alokasi anggaran, serta APBN perubahan di lingkungan Badan Keamanan Laut. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2017 2017
Pembentukan Jabatan Staf Khusus dan Staf Pribadi di Lingkungan Badan Kemanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pembentukan jabatan Staf Khusus dan Staf Pribadi di lingkungan Badan Keamanan Laut untuk mendukung kelancaran tugas Kepala Bakamla serta memenuhi hak dan kewajiban staf tersebut. Pembentukan jabatan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait Kementerian Negara, Aparatur Sipil Negara, Kelautan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji dan tata kerja lembaga pemerintah.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2017 2017
Pembentukan Jabatan Kelompok Kerja di Lingkungan Badan Kemanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pembentukan jabatan Kelompok Kerja di lingkungan Badan Keamanan Laut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Perpres No. 178 Tahun 2014. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang terkait kementerian negara, ASN, kelautan, serta peraturan gaji dan wewenang pengangkatan pegawai.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2017 2017
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kemanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mekanisme penanganan benturan kepentingan di lingkungan Bakamla untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja optimal. Benturan kepentingan didefinisikan sebagai situasi di mana penyelenggara negara menghadapi konflik antara kewajiban jabatan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait anti-korupsi, ASN, dan kelautan serta peraturan presiden terkait lembaga pemerintah.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2017 2017
Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mekanisme penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Badan Keamanan Laut untuk menjamin proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai yang efektif, efisien, serta objektif. Aturan ini menetapkan prosedur baku terkait pembinaan karier, kenaikan pangkat, dan penugasan jabatan struktural bagi pegawai negeri sipil di bawah naungan Bakamla.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2017 2017
Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan norma perilaku wajib bagi seluruh pegawai Bakamla, termasuk PNS, TNI, dan Polri yang ditugaskan, untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kode etik ini mencakup lima aspek utama: kepribadian, hubungan sesama pegawai, masyarakat, kelembagaan, dan kenegaraan, dengan tujuan meningkatkan kinerja serta mencegah benturan kepentingan.