Peraturan KEMENTERIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Halaman 2 dari 4 · 104 dokumen
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan serta menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan arsip ke dalam kategori unit informasi berdasarkan fungsi dan tugas instansi, menggunakan pola pengaturan berjenjang yang didukung kode klasifikasi.
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama guna menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan mencakup aspek keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah mekanisme pengelolaan dana dari APBN untuk mendukung urusan pemerintahan di tingkat daerah tanpa melibatkan instansi vertikal pusat di lokasi tersebut.
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022
Permenko UKM No. 4 Tahun 2022 menggantikan Permenko sebelumnya untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional. Peraturan ini menetapkan aturan mengenai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan kementerian tersebut berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang telah mendapat persetujuan Menteri PANRB. Tujuannya adalah menjamin kesesuaian antara tugas, tanggung jawab, dan kompetensi pegawai dengan standar kelas jabatan yang berlaku.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri, serta menegaskan tugas kementerian untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah guna membantu Presiden.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan aturan teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 terkait kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti koperasi dan prinsip syariah sebagai dasar operasional bagi pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Tujuannya adalah memastikan implementasi kebijakan pusat berjalan efektif di tingkat daerah sesuai dengan prinsip kekeluargaan dan hukum Islam yang berlaku.
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini menyesuaikan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah periode 2020–2024 agar selaras dengan penataan ulang struktur organisasi yang diatur dalam Permenko UKM Nomor 1 Tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana strategis dengan perubahan tata kerja kementerian tersebut.
Logo Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan logo resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai identitas organisasi yang digunakan pada media, papan nama, atribut, serta kegiatan formal untuk memperkuat citra dan kepercayaan publik. Penggunaan logo oleh pihak luar wajib mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, sementara pedoman teknis penggunaannya diatur oleh Sekretaris Kementerian.
Koperasi dengan Model Multi Pihak
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan kerangka bagi koperasi untuk bertransformasi menjadi model multi pihak yang mengelompokkan anggota berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi dan keterkaitan usaha guna meningkatkan akses modal serta daya saing. Model ini dirancang agar koperasi lebih modern, fleksibel, dan inovatif dalam mendukung perekonomian nasional dengan tetap berlandaskan prinsip kekeluargaan.
Pengelolaan Arsip Dinamis
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara efektif, efisien, dan terpadu untuk menjamin keamanan, keutuhan, serta keasliannya. Fokus utamanya mencakup seluruh siklus pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan, dengan mengklasifikasikan arsip berdasarkan tingkat penggunaannya (aktif, inaktif, vital) dan nilai sejarahnya.
Perubahan atas Peraturan Menter! Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Permenko UKM No. 6 Tahun 2020 untuk memperluas jumlah penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro guna mendukung pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Penyesuaian ini dilakukan agar mekanisme pemberian bantuan lebih sesuai dengan kondisi terkini dan kebutuhan pelaku usaha dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
Pencabutan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2019 terkait pelaksanaan sarana dan prasarana pemasaran melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020. Pencabutan tersebut dilakukan karena kebijakan anggaran pemerintah saat itu harus difokuskan sepenuhnya untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkop UKM No. 14 Tahun 2018) agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaku usaha. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perimbangan Keuangan dan UU Pemerintahan Daerah untuk mengatur mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana tersebut.
Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman lima tahunan (2020–2024) untuk pengembangan sektor tersebut. Dokumen ini juga mengatur peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) sebagai organisasi non-eselon di bawah Menteri yang bertugas dalam bidang pembiayaan.
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Bantuan tersebut diberikan sebagai respons terhadap ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Tujuannya adalah membantu menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro di masa sulit tersebut.
Pengawasan Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kerangka pengawasan koperasi oleh pejabat berwenang untuk meningkatkan akuntabilitas, kepatuhan, dan manfaat bagi anggota serta masyarakat. Pengawasan mencakup pemeriksaan kesehatan koperasi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama (Permen No. 17 Tahun 2015) agar lebih sesuai dengan perkembangan pengawasan koperasi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.kukm/Vi/2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM terkait pengesahan koperasi (akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran) akibat hilangnya wewenang tersebut sesuai PP No. 24 Tahun 2018. Penyelarasan materi dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan konfirmasi status wajib pajak dengan regulasi perizinan terintegrasi elektronik yang berlaku.
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDGB KUKM) untuk optimalisasi pengelolaan dana bergulir secara konvensional dan syariah serta penataan sumber daya manusia. Peraturan ini juga merevisi struktur organisasi sebelumnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.kukm/Iv/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan kelas jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mereformasi birokrasi. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan tugas dan fungsi jabatan dengan standar yang lebih baik serta memperbaiki kekurangan pada lampiran peraturan sebelumnya.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang dikelola oleh Lembaga OSS. Ketentuan ini mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan usahanya secara elektronik guna memperoleh izin sebelum memulai operasional. Dasar hukumnya bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, usaha mikro kecil dan menengah, serta pemerintahan daerah.
Tata Cara Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penyesuaian atau inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi untuk memastikan kesesuaian antara tugas, tanggung jawab, dan kompetensi pegawai dengan standar jabatan fungsional. Proses ini dilakukan melalui mekanisme seleksi administratif yang menghasilkan Angka Kredit sebagai dasar penyesuaian, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengawasan koperasi di lingkungan instansi pusat dan daerah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah persyaratan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Koperasi yang berizin usaha simpan pinjam, dengan menetapkan kriteria modal, durasi operasional, jumlah anggota, serta kompetensi calon pimpinan. Perubahan ini juga mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah bersertifikat untuk jenis koperasi tertentu dan menyesuaikan laporan keuangan serta rencana kerja sesuai jenis kantor cabang.
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.kukm/Iv/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah nama jabatan pada rumpun keahlian fungsional Auditor dan menambahkan kelas jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah definisi Dana Bergulir menjadi dana alokasi untuk penguatan modal usaha bagi KUMKM di bawah pembinaan kementerian/lembaga, serta memperjelas Pinjaman/Pembiayaan sebagai penyediaan dana untuk modal kerja dan investasi yang wajib dilunasi dengan imbal jasa tertentu. Perubahan ini juga merumuskan ulang definisi Koperasi dan Usaha Mikro/Kecil/Menengah sesuai kriteria dalam UU No. 20 Tahun 2008.
Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan mekanisme pelaksanaan sarana dan prasarana pemasaran melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada Bupati/Wali Kota. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, serta PP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fasilitas pasar tradisional guna mendukung pemberdayaan pedagang kaki lima dan usaha kecil di daerah.
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11-per-m-kukm-xii-2017 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan aturan sebelumnya (Permenko No. 16/2015) untuk meningkatkan akses dan daya saing pembiayaan syariah profesional bagi masyarakat melalui koperasi. Tujuannya adalah memfasilitasi pelaksanaan usaha produktif dengan menyelaraskan praktik simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan berbagai undang-undang terkait perkoperasian, wakaf, zakat, dan lembaga keuangan mikro.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02-per-m-kukm-i-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaporkan serta mengumumkan harta kekayaan mereka paling lambat 6 bulan sejak UU KPK berlaku, guna mendukung pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaporan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 dan diperkuat melalui sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01-per-m-kukm-i-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman tata naskah dinas untuk mengatur jenis, format, hingga penyimpanan dokumen komunikasi tertulis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah guna menjamin tertib administrasi. Pedoman ini berlaku bagi seluruh pejabat dan pegawai sebagai acuan dalam penyelenggaraan administrasi, menyusai perubahan struktur organisasi kementerian tersebut.
Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03-per-m-kukm-iii-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan jadwal retensi arsip substantif di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip untuk akuntabilitas kinerja serta pertanggungjawaban nasional. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang tentang Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Undang-Undang tentang Kearsipan.
Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, sikap) dan kualifikasi nasional bagi konsultan pendamping UMKM, yang mencakup aspek pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang terstandarisasi.