kementerian koperasi, usaha kecil dan menengah
Kementerian · 104 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermenkop Nomor 1 Tahun 2024 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.kukm/Xii/2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.kukm/I/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mencabut dua regulasi lama terkait e-procurement dan unit layanan pengadaan di Kementerian KUKM karena dianggap sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi terbaru. Pencabutan ini dilakukan untuk menyelaraskan aturan dengan kebutuhan terkini setelah adanya perubahan organisasi dan tata kerja kementerian.
- berlakuPermenkop Nomor 3 Tahun 2024 2024
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tujuannya adalah memulihkan kerugian negara berupa kekurangan uang, surat berharga, atau barang melalui proses tuntutan ganti rugi yang dikelola oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
- berlakuPermenkop Nomor 4 Tahun 2024 2024
Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024. Aturan ini mendefinisikan istilah kunci seperti kelas jabatan, pelaksana tugas, serta alasan sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis.
- berlakuPermenkop Nomor 5 Tahun 2024 2024
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ini menyempurnakan pedoman pemberian bantuan pemerintah di Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperluas ruang lingkup, mengakomodir tugas pembantuan, serta mengintegrasikan program yang berkesinambungan. Penyempurnaan ini menggantikan ketentuan lama (Permen No. 18/PER/M.KUKM/XII/2016) guna mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- berlakuPermenkop Nomor 6 Tahun 2024 2024
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan penyesuaian nomenklatur jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung evaluasi jabatan serta pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai.
- berlakuPermenkop Nomor 7 Tahun 2024 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah ketentuan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi di Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengakomodasi penyesuaian terbaru. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya (Permenko UKM No. 1 Tahun 2022) belum mencakup pengaturan yang diperlukan sesuai perkembangan terkini.
- berlakuPermenkop Nomor 2 Tahun 2024 2024
Kebijakan Akuntansi Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan kebijakan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan koperasi yang tertib, transparan, dan akuntabel guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini berlaku bagi berbagai jenis koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam (konvensional dan syariah) serta koperasi sektor riil.
- berlakuPermenkop Nomor 2 Tahun 2023 2023
Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2023
Permenko UKM No. 2 Tahun 2023 menetapkan ketentuan hari kerja dan jam kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menjamin disiplin, integritas, serta kelancaran pelaksanaan tugas. Peraturan ini mencakup pengaturan operasional bagi berbagai jenis pegawai termasuk PNS, CPNS, PPPK, dan PPNPN guna mewujudkan organisasi yang efektif dan profesional.
- berlakuPermenkop Nomor 3 Tahun 2023 2023
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis untuk menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan oleh Pegawai ASN. Ketentuan ini disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai instansi pembina berdasarkan mandat Peraturan Menteri PANRB Nomor 43 Tahun 2022.
- berlakuPermenkop Nomor 1 Tahun 2023 2023
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai wadah untuk mengelola dan mendayagunakan dokumen hukum bidang koperasi, UMKM, serta usaha mikro, kecil, dan menengah secara terpadu, tertib, dan berkesinambungan guna memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- berlakuPermenkop Nomor 4 Tahun 2023 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini menyesuaikan dan menyempurnakan mekanisme pengusulan, lokasi lahan, serta kriteria koperasi pengelola untuk Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan guna optimalisasi pengelolaan usaha mikro dan kecil. Penyesuaian ini dilakukan agar pedoman bagi gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- berlakuPermenkop Nomor 5 Tahun 2023 2023
Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan tata kelola pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis koperasi untuk meningkatkan kemandirian pekebun kelapa sawit swadaya melalui hilirisasi industri. Definisi dan ruang lingkup diatur mencakup spesifikasi minyak makan merah sebagai hasil rafinasi tanpa pemucatan dan deodorisasi, serta peran PT Perkebunan Nusantara III dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam ekosistem tersebut.
- berlakuPermenkop Nomor 6 Tahun 2023 2023
Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kebijakan pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mendukung peran strategisnya dalam kelancaran proses bongkar muat di pelabuhan, terutama dalam menghadapi era digitalisasi. Aturan ini didasarkan pada UU Perkoperasian dan PP Nomor 7 Tahun 2021 guna memperkuat posisi koperasi sebagai wadah penyelenggara tenaga kerja yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- berlakuPermenkop Nomor 7 Tahun 2023 2023
Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini mewajibkan tata kelola data koperasi dan UMKM melalui pembentukan basis data tunggal yang mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait koperasi, UMKM, serta peraturan pemerintah dan presiden tentang kemudahan dan pelindungan usaha. Tujuannya adalah menciptakan standar data dan metadata yang terstruktur untuk memudahkan pengelolaan, pencarian, serta pemanfaatan informasi oleh produsen dan pengguna data.
- berlakuPermenkop Nomor 8 Tahun 2023 2023
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah ketentuan hukum terkait usaha simpan pinjam oleh koperasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung penguatan sektor keuangan. Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan serta beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha tersebut.
- berlakuPermenkop Nomor 10 Tahun 2023 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023
Permenko UKM No. 10 Tahun 2023 mengubah fungsi Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk mencakup penyusunan rencana strategis, pemantauan kinerja, pengelolaan SDM, serta penataan organisasi dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perubahan ini bertujuan meningkatkan capaian kinerja organisasi dan optimalisasi pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan.
- berlakuPermenkop Nomor 13 Tahun 2023 2023
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti tata kelola, manajemen, audit TI, dan rencana induk SPBE sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- berlakuPermenkop Nomor 9 Tahun 2023 2023
Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023
Permenko UKM No. 9 Tahun 2023 menetapkan pedoman pembentukan dan pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan promosi secara terintegrasi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi serta UMKM. Peraturan ini memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- berlakuPermenkop Nomor 12 Tahun 2023 2023
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2023
Permenko UKM No. 12 Tahun 2023 mewajibkan seluruh unit organisasi di Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan manajemen risiko terintegrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan ini mengatur proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, serta pemantauan risiko guna mengantisipasi peristiwa yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.
- berlakuPermenkop Nomor 11 Tahun 2023 2023
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sebagai bukti akuntabilitas kinerja. Dokumen ini mengatur jenis arsip, jangka waktu penyimpanan, serta rekomendasi penentuan arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- berlakuPermenkop Nomor 2 Tahun 2022 2022
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk meningkatkan kapasitas koperasi, usaha mikro, dan kecil, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan terkini. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perkoperasian, UU Perimbangan Keuangan, dan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- berlakuPermenkop Nomor 3 Tahun 2022 2022
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman tata cara yang tertib dan sistematis untuk pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Pengaturan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan produk hukum.
- berlakuPermenkop Nomor 5 Tahun 2022 2022
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar keseragaman untuk jenis, susunan, bentuk, serta proses pembuatan dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah guna menjamin administrasi yang tertib dan akuntabel. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan kearsipan, baik secara elektronik maupun non-elektronik.
- berlakuPermenkop Nomor 6 Tahun 2022 2022
Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi gubernur atau bupati/wali kota dalam mengelola usaha mikro dan kecil berupa rumah produksi bersama melalui dana tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Tujuannya adalah mendukung koperasi dan UMKM masuk ke dalam rantai pasok dengan penyediaan bahan baku, kemudahan perizinan, serta akses pembiayaan yang lebih baik.
- berlakuPermenkop Nomor 7 Tahun 2022 2022
Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola Oleh Koperasi Melalui Dana Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui mekanisme Dana Tugas Pembantuan untuk mendukung usaha mikro di daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan lainnya. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perkoperasian, UU Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- berlakuPermenkop Nomor 9 Tahun 2022 2022
Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman sikap, tindakan, dan tingkah laku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas serta pergaulan sehari-hari. Tujuannya adalah mewujudkan ASN yang berorientasi pada nilai-nilai Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
- berlakuPermenkop Nomor 8 Tahun 2022 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2022
Permenko UKM No. 8 Tahun 2022 mengubah nama jabatan dan kelas jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar sesuai dengan standardisasi kelas jabatan nasional. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi demi peningkatan sumber daya ASN.
- berlakuPermenkop Nomor 10 Tahun 2022 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19, guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan menyelamatkan ekonomi nasional. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan sebelumnya agar lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada usaha mikro yang terdampak pandemi.
- berlakuPermenkop Nomor 11 Tahun 2022 2022
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi dengan dinamika kebutuhan, menggantikan regulasi sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Struktur kementerian dipimpin oleh Menteri yang dibantu Wakil Menteri, keduanya bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi serta usaha kecil dan menengah.
- berlakuPermenkop Nomor 13 Tahun 2022 2022
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2022
Permenko UKM No. 13 Tahun 2022 menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan hak akses untuk arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah guna mendukung tertib administrasi, kemudahan akses publik, dan perlindungan keamanan arsip. Peraturan ini menggantikan Permenko No. 5 Tahun 2018 dengan mengklasifikasikan informasi arsip menjadi tiga tingkatan, yaitu Rahasia, Terbatas, dan Biasa/Terbuka, berdasarkan dampak yang ditimbulkan jika diakses oleh pihak yang tidak berhak.