Peraturan KEMENTERIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pedoman Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17-per-m-kukm-xii-2016 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan penataan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh daerah, termasuk daerah perbatasan, dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran 2017 guna mendukung penyediaan sarana pemasaran bagi usaha mikro dan pedagang.

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11-per-m-kukm-ix-2016 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan jadwal retensi (jangka waktu penyimpanan wajib) untuk arsip fasilitatif nonkeuangan dan nonkepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.

Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08-per-m-kukm-iii-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur pemberian stimulan berupa bantuan pemerintah oleh pemerintah pusat, daerah, serta pihak lain untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro/kecil, wirausaha pemula, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait koperasi, keuangan negara, dan usaha mikro/kecil, serta peraturan presiden dan menteri yang relevan. Tujuannya adalah menumbuhkan dan mengembangkan sektor tersebut melalui peran aktif berbagai pemangku kepentingan.

Pendataan Koperasi Usaha Kecil Dam Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10-per-m-kukm-vi-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mewajibkan pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang akurat, terkini, dan mudah diakses melalui sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi informasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kontribusi sektor tersebut terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03-per-m-kukm-i-2016 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil serta menengah. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait perkoperasian, keuangan negara, serta peraturan presiden tentang APBN 2016 dan pengadaan barang/jasa.

Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02-per-m-kukm-i-2016 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan kerangka pendampingan terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Koperasi serta Usaha Mikro dan Kecil melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi. Fokus utamanya adalah pemberdayaan berbasis potensi lokal dan orientasi pasar yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait.

Unit Layanan Pengadaan Barangjasa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01-per-m-kukm-i-2016 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan kedudukan, tugas, dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pelaksana utama dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian kegiatan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.kukm/Ix/2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06-per-m-kukm-vi-2015 Tahun 2015

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

Koperasi Skala Besar

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

Pemeringkatan Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09-per-m-kukm-ix-2015 Tahun 2015