kabupaten kudus

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dengan meningkatkan total pendapatan daerah sebesar 9% dan mengalokasikan belanja modal serta pembiayaan daerah sesuai kebutuhan perubahan. Perubahan ini mencakup penyesuaian pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta penambahan belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah untuk mendukung operasional pemerintahan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2023

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kudus sebagai sumber pendapatan guna membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Ketentuan ini disusun untuk mengoptimalkan potensi daerah guna mendukung iklim investasi serta kemudahan berusaha, sekaligus menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di wilayah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur rincian perubahan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022, di mana terjadi penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp5,694 miliar, serta menetapkan ketentuan untuk pengeluaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak yang tidak tersedia anggarannya. Lebih lanjut, peraturan ini melampirkan delapan dokumen rincian perubahan anggaran yang mencakup klasifikasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta sinkronisasi program dengan rencana pembangunan jangka menengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.244.752.949.070,00 dengan sumber pendapatan utama dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp186.815.283.930,00, daerah melakukan pembiayaan melalui penerimaan pembiayaan sebesar jumlah yang sama tanpa ada pengeluaran pembiayaan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 melalui Laporan Keuangan yang memuat realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan catatan lainnya. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan ikhtisar kinerja pemerintah daerah serta laporan keuangan badan usaha dan dana desa.

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kudus No. 3 Tahun 2022 mengatur pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kudus sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa. Peraturan ini menetapkan definisi cagar budaya mencakup benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pengaturan ini diperlukan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di tengah perkembangan pembangunan yang pesat di daerah tersebut.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

PERDA No. 1 Tahun 2021 mengatur kewajiban Kepala Daerah Kabupaten Kudus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan ini menetapkan bahwa dokumen tersebut harus dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur.

Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan strategi penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan daerah, pengembangan kurikulum, serta implementasi di satuan pendidikan melalui kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Prioritas utamanya adalah mengimplementasikan Filosofi Gusjigang dengan mengembangkan 22 nilai karakter bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Peerlindungan dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum di Kabupaten Kudus untuk menjamin pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Regulasi ini bertujuan memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dan setara dalam kehidupan masyarakat tanpa hambatan.

Pemajuan Kebudayaan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur kerangka hukum untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kudus melalui lima langkah strategis: pelindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya daerah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021

PERDA No. 11 Tahun 2021 menetapkan rincian rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2022, termasuk kategori pendapatan lain-lain yang sah seperti hibah dan dana darurat yang direncanakan sebesar nol rupiah. Peraturan ini disusun sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang keuangan negara dan peraturan perundang-undangan terkait.

Prasarana Olahraga

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana olahraga di Kabupaten Kudus. Perencanaan prasarana harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah (RPJP, RPJM, RKPD) dan disusun berdasarkan kemampuan keuangan serta berbagai faktor seperti tata ruang, kebutuhan masyarakat, dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Penetapan prasarana olahraga harus memenuhi standar nasional yang diverifikasi oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani melalui penyediaan prasarana, kepastian usaha, serta mitigasi risiko harga dan kegagalan panen. Pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan, penyuluhan, pengembangan sistem pemasaran, serta penguatan kelembagaan seperti Kelompok Tani dan Gapoktan. Dasar hukum utama peratuaan ini adalah UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Penyelenggaraan Penangggulangan Bencana di Kabupaten Kudus

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui upaya penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, keuangan negara, dan perlindungan lingkungan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2020 mengatur kewajiban Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD bersama laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Proses penyusunan peraturan ini melibatkan pembahasan antara Bupati dan DPRD serta evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan. Dasar hukum utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020

PERDA No. 12 Tahun 2020 menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kudus untuk periode 2020–2035 guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penataan ruang, konservasi alam, cagar budaya, serta pengembangan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Kudus.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kudus untuk menjamin sistem yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, serta berdaya guna dan berhasil guna. Kebijakan daerah ini mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas serta angkutan jalan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan transportasi.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Ganggu

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan. Langkah ini diambil untuk mendukung kemudahan berusaha, peningkatan investasi, serta menyesuaikan dengan regulasi pusat terkait pencabutan pedoman penetapan izin gangguan.

Penataan dan Pembinaan Gudang

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penataan dan pembinaan gudang di Kabupaten Kudus untuk menciptakan kepastian berusaha dan kelancaran distribusi barang. Dasar hukumnya mencakup UU tentang Perdagangan, Sistem Resi Gudang, serta peraturan daerah terkait tata ruang dan perizinan di Kudus. Tujuannya adalah mengelola sarana distribusi perdagangan secara tertib dan terintegrasi.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 terkait pengisian dan pemberhentian perangkat desa. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat serta Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah menyelaraskan aturan daerah dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku saat itu.

Perubahan Kedua Tas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tujuannya adalah menyesuaikan regulasi daerah dengan perubahan hukum nasional yang berlaku.

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kudus

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2020 mengatur pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal di wilayah Kabupaten Kudus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional dan peraturan daerah terkait penanaman modal, perizinan, serta tata ruang. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dengan total pendapatan direncanakan mencapai sekitar Rp 1,69 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1,85 triliun. Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk membiayai operasional pemerintah daerah, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial.