kabupaten karawang

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha yang harus dilakukan secara terpadu, elektronik, dan melalui satu pintu untuk menciptakan ekosistem investasi yang mudah, cepat, dan akuntabel. Peraturan ini menetapkan dasar hukum dan pedoman bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas kegiatan usaha, dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh jenis usaha tersebut.

Pemajuan Kebudayaan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini mewajibkan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melindungi, mengembangkan, dan membina kebudayaan daerah guna memperkuat jati diri bangsa serta melestarikan kearifan lokal. Berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah berwenang merumuskan kebijakan, rencana, serta mekanisme pelibatan masyarakat dan pendanaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat dalam budaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 menggantikan aturan sebelumnya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin kemudahan, kepastian berusaha, dan keadilan hukum bagi pelaku usaha. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Karawang.

Penanggulangan Tuberkulosis

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2023

Penyelenggaraan Bank Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya melalui Bank Sampah yang dikelola masyarakat, badan usaha, atau pemerintah daerah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mendukung ekonomi sirkular. Bank Sampah dibentuk sebagai fasilitas edukasi dan perubahan perilaku guna mengurangi timbunan sampah serta memanfaatkan sampah sebagai bahan baku industri.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2023 menetapkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp5.867.375.518.816,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai Belanja Daerah sebesar Rp5.867.375.518.816,00 serta Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp512.617.103.704,00.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 mengubah Pasal 19 Perda sebelumnya dengan menambahkan larangan membuat atau menggunakan knalpot racing/brong yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia tanpa izin, serta memperluas daftar pelanggaran ketertiban umum seperti mengotori fasilitas umum, membuang air kotor, dan merusak lingkungan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan sanksi, termasuk sanksi pidana dengan prosedur pemeriksaan cepat, guna mewujudkan lingkungan hidup yang tertib, tenteram, dan bersih di Kabupaten Karawang.

Penamaan Jalan, Fasilitas Umum Dan Penomoran Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 mengatur tata cara pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Karawang yang harus mencerminkan kearifan lokal serta dilarang menggunakan nama asing atau kepentingan pribadi, serta menetapkan standar teknis dan kewajiban pemasangan papan nomor bangunan gedung dengan spesifikasi ukuran dan warna tertentu sebagai tanda pengenal alamat.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk mendukung peranannya dalam membentuk insan berkarakter dan cinta tanah air. Fasilitasi mencakup pengaturan struktur kepemimpinan (Kiai dan tim), definisi santri (mukim dan tidak mukim), serta standar teknis untuk fasilitas pondok, masjid, dan metode pendidikan kitab kuning.

Pembangunan Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mewajibkan pembuatan Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori untuk menampung air hujan guna mencegah banjir, erosi, dan menjaga ketersediaan air tanah. Kewajiban ini berlaku bagi pemilik bangunan, pengembang lahan luas, dan industri, dengan syarat air yang digunakan harus bersih dan terintegrasi dalam perencanaan bangunan. Bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembuatan fasilitas resapan secara kolektif.

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2023 ini mengatur pembentukan produk hukum daerah sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan tertib hukum dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini juga menetapkan bahwa pembentukan produk hukum daerah harus mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta mempertimbangkan kondisi daerah.

desa

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023

Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) karena bentuk sebelumnya dinilai tidak lagi sesuai dengan kebijakan terbaru. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung operasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur hak lansia (usia 60 tahun ke atas) atas pelayanan kesehatan yang mencakup penyembuhan, perawatan penyakit kronis, serta keringanan biaya bagi yang miskin atau terlantar. Selain itu, peraturan ini juga menjamin kesempatan kerja bagi lansia potensial di sektor formal maupun non-formal untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman mereka.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2023 mengatur ketentuan umum mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karawang, termasuk definisi subjek dan wajib pajak serta dasar hukum yang melandasinya. Peraturan ini menetapkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib tanpa imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan atas jasa atau izin khusus yang disediakan pemerintah daerah.

Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023 menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur secara komprehensif upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran guna mengantisipasi ancaman terhadap keselamatan jiwa serta kerugian materiil maupun immateril. Peraturan ini menekankan bahwa penanggulangan kebakaran bukan hanya tugas pemerintah daerah, melainkan juga kewajiban bersama masyarakat yang harus dilibatkan secara preventif maupun represif.

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023 mengatur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Status badan hukum BUM Desa diperoleh setelah pendaftaran elektronik disetujui oleh Menteri, dan unit usahanya memiliki kedudukan hukum terpisah. Pendirian BUM Desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, serta kelayakan usaha dan model bisnis yang berkelanjutan.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah nama beberapa desa dan penempatan ibu kota kecamatan di Kabupaten Karawang untuk menyesuaikan dengan data administratif terbaru dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Penyesuaian ini dilakukan guna mengatasi ketidaksesuaian dan kesalahan administrasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 sebelumnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2023 mengubah total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp5.239.119.989.913, dengan peningkatan signifikan pada belanja modal (terutama jalan, jaringan, dan irigasi) serta pendapatan transfer antar daerah. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian pada komponen belanja operasional seperti peningkatan belanja barang dan jasa serta hibah, serta penurunan pada belanja pegawai dan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2022 mengatur tentang retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing guna mendukung Pendapatan Asli Daerah. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuannya adalah memperbarui pengaturan retribusi perizinan tertentu agar lebih relevan dengan kebutuhan dan tuntutan hukum terkini.

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Karawang dengan tujuan menjamin keamanan pangan, kesehatan hewan dan manusia, serta mewujudkan peternakan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kewenangan Pemerintah Daerah mencakup pengelolaan sumber daya genetik, pengawasan mutu benih dan pakan, perizinan usaha, serta pemberdayaan peternak melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pembiayaan.

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur kewajiban Pengembang untuk mengelola dan menyerahkan prasarana, sarana, serta utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah guna menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketentuan ini bertujuan mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Karawang.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2022 mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2022 dengan total pendapatan meningkat 3% menjadi Rp4,80 triliun dan total belanja naik 12% menjadi Rp5,41 triliun. Perubahan terbesar terjadi pada belanja modal yang bertambah 45% terutama untuk peralatan dan mesin serta jalan, sementara belanja tidak terduga justru dikurangi 55%.

Penyelenggaraan Sistem Drainase

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2022 mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, sebagai respons terhadap alih fungsi lahan dan berkurangnya wilayah resapan air akibat pertumbuhan daerah. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip keterpaduan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang serta mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Karawang dengan mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait lingkungan hidup. Istilah kunci yang didefinisikan mencakup perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, serta dokumen evaluasi dan pengelolaan dampak lingkungan hidup untuk usaha yang telah berjalan.

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan kerangka hukum untuk pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta usaha mikro guna meningkatkan perekonomian daerah. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk mendorong dan melindungi pelaku usaha tersebut agar dapat berperan optimal dalam pembangunan ekonomi lokal. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait koperasi, UMKM, dan pemerintahan daerah yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2022 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, pengendalian, serta pemberantasan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjamin kesejahteraan, serta mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kesehatan di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2022 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan total pendapatan sebesar Rp 5,01 triliun dan total belanja sebesar Rp 5,32 triliun, yang menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 303,55 miliar. Defisit tersebut ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Penataan Garis Sempadan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2022

PERDA No. 3 Tahun 2022 mengatur penataan garis sempadan yang mengacu pada berbagai undang-undang sektoral seperti minyak dan gas, bangunan, jalan, perkeretaapian, tata ruang, pesisir, lingkungan hidup, serta peraturan pemerintah terkait irigasi, bendungan, dan sungai. Peraturan ini menetapkan dasar hukum komprehensif untuk mengelola batas-batas wilayah guna mendukung pembangunan infrastruktur dan tata kelola ruang di tingkat daerah.