Peraturan BADAN EKONOMI KREATIF
Halaman 2 dari 2 · 40 dokumen
Pokok – Pokok Pengawasan Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan kerangka pengawasan internal di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk menjamin pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang terkait pemberantasan korupsi, keuangan negara, serta peraturan presiden dan menteri yang mengatur tata kerja dan audit aparatur pemerintah.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan Peraturan Kepala di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui mekanisme perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, penetapan, dan pengundangan. Seluruh proses pembentukan harus didasarkan pada Program Regulasi Bekraf (Proreg Bekraf) yang disusun secara terencana dan terpadu untuk menjamin tertib administrasi serta keseragaman prosedur.
Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan ini membentuk unit kerja khusus bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. LPSE ini bekerja sama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas melaksanakan proses pengadaan, di mana peran utamanya adalah mengelola pelelangan umum secara terbuka melalui media berbasis web/internet.
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat. Regulasi ini mendefinisikan konsep e-procurement dan e-lelang umum sebagai proses pelelangan terbuka berbasis web/internet yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan penawaran harga terendah tanpa mengabaikan kualitas teknis.
Tata Kelola Surat Elektronik Dinas Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata kelola penggunaan surat elektronik resmi (email) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk melindungi aset informasi dan menjamin keamanan serta ketersediaan layanan TIK. Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dan pegawai, aturan ini menetapkan standar penggunaan akun dengan domain resmi yang harus dikelola secara terpusat oleh Unit Pengelola TIK.
Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi Dan Laporan Keuangan Bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2016
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat, memelihara, menyimpan, dan menyampaikan catatan kegiatan transaksi serta laporan keuangan kepada Kepala Bappebti secara berkala. Penyampaian catatan transaksi dan laporan keuangan dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahun dengan tenggat waktu masing-masing 7 hari, 45 hari, dan 90 hari setelah periode pelaporan berakhir.
Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini mewajibkan Pialang Berjangka menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam kegiatan perdagangan berjangka. Ketentuan ini disusun sesuai standar internasional dan didasarkan pada undang-undang terkait pencegahan kejahatan keuangan serta peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka.
Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan daftar resmi Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang diizinkan untuk penyaluran amanat nasabah oleh Pialang Berjangka dalam negeri. Penyaluran hanya dapat dilakukan melalui sistem yang disediakan Bursa Berjangka dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri yang telah terdaftar. Peraturan ini juga mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya terkait penetapan daftar tersebut.
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Badan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kapasitas, pemberdayaan, dan daya saing pelaku ekonomi kreatif serta memperbaiki ekosistem sektor tersebut. Bantuan tersebut berupa transfer uang, barang, atau jasa yang ditujukan untuk riset, edukasi, pengembangan infrastruktur, pemasaran, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Tujuannya juga mencakup peningkatan kualitas keberlanjutan mata rantai ekonomi kreatif dan mutu pembelajaran melalui pembangunan kesadaran.
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan ini mewajibkan Kepala dan seluruh pegawai Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjamin keandalan laporan keuangan dan kinerja. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan bertujuan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan instansi tersebut.