Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Halaman 26 dari 27 · 794 dokumen
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm53 Tahun 2015
Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm95 Tahun 2015
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulations Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm98 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm103 Tahun 2015
Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm104 Tahun 2015
Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (Bp2td) Bali
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm101 Tahun 2015
Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm130 Tahun 2015
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm9 Tahun 2015
Pedoman Proses Penyusunan Pertimbangan Menteri Perhubungan atas Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Tarif Jasa Kebandarudaraan Oleh Badan Usaha
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm7 Tahun 2015
Pedoman Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm6 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm.51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang dengan Kereta Api
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm142 Tahun 2015
Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm141 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm15 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm135 Tahun 2015
Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm121 Tahun 2015
Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Bp3) Jayapura
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm108 Tahun 2015
Standar Pelayanan Minimal pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Bp3) Curug
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm112 Tahun 2015
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm107 Tahun 2015
Peraturan ini merevisi persyaratan keselamatan penerbangan untuk perusahaan angkutan udara (domestik, internasional, dan niaga tidak berjadwal) dengan fokus pada penyempurnaan ketentuan informasi petugas operasi kepada penerbang serta penyesuaian aturan terkait kondisi medis awak pesawat dan sanksi administratif.
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm120 Tahun 2015
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm133 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm. 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm122 Tahun 2015
Biaya Tambahan Angkutan Udara Perintis Tahun 2015 Akibat Kenaikan Kurs Dollar Amerika Serikat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm116 Tahun 2015
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviation Safety Regulation Part 176) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (Search And Rescue)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm115 Tahun 2015
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm132 Tahun 2015
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm1 Tahun 2015
Peraturan ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki sistem informasi guna mengolah dan memelihara data risiko, serta menetapkan standar premi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif untuk lini usaha harta benda dan kendaraan bermotor.
Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm111 Tahun 2015
enyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm75 Tahun 2015
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm93 Tahun 2013
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan yang bertugas mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan komersial di pelabuhan, termasuk penyediaan fasilitas, penjaminan keamanan, serta pengelolaan tarif dan konsesi. Struktur organisasinya terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Perencanaan dan Pembangunan, serta Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2012
Permenhub No. 34 Tahun 2012 mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran Utama sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas mengawasi keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum pelayaran serta mengkoordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor ini menyelenggarakan fungsi spesifik mulai dari pemenuhan kelaiklautan kapal, pengawasan lalu lintas dan bongkar muat, hingga penanganan pencarian dan penyelamatan serta perlindungan lingkungan maritim. Susunan organisasinya terdiri atas bagian tata usaha dan berbagai bidang fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut.