Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Halaman 25 dari 27 · 794 dokumen
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-19 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-65 Tahun 2016
Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Psak Politeknik Pelayaran Surabaya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-63 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-47 Tahun 2016
Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-54 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-52 Tahun 2016
Standar Pelayanan Balai Teknik Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-48 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil PKPS Bagian 63 Civil Aviation Safety Regulation Casr Part 63 tentang Persyaratan Personil Pesawat Udara Selain Penerbang Dan Personil Penunjang Operasi Pesawat Udaralicensing Flight Crew Members Other Than Pilot Flight Operation Officers And Certification Of Flight Attendant
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-49 Tahun 2016
Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratanpersyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-53 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 Civil Aviation Safety Regulation Part 141 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang Certification and Operating Requirement for Pilot Schools
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm51 Tahun 2016
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-50 Tahun 2016
Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-55 Tahun 2016
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-56 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amendment 1) tentang Standar Kelaikudaraan untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm76 Tahun 2015
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 27 (Civil Aviation Safety Regulations Part 27) tentang Standar Kelaikudaraan untuk Helikopter Kategori Normal (Airworthiness Standards : Normal Category Rotorcraft)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm62 Tahun 2015
Fasilitasi (Fal) Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm61 Tahun 2015
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-75 Tahun 2015
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-52 Tahun 2015
Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersial
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm23 Tahun 2015
Peraturan ini menetapkan peningkatan fungsi Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang dikelola secara komersial demi meningkatkan efektivitas pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelayaran, kepelabuhanan, dan organisasi Kementerian Perhubungan. Tujuannya adalah memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas serta keselamatan berlayar di pelabuhan komersial.
Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-22 Tahun 2015
Standar Pelayanan Minimal pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-16 Tahun 2015
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik dan memberikan kepastian hak serta kewajiban bagi para pihak terkait. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara, pelayanan publik, serta keamanan dan keselamatan penerbangan.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm125 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm123 Tahun 2015
Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Tanjung Priok
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm117 Tahun 2015
Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm92 Tahun 2015
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm93 Tahun 2015
Peningkatan Pelayanan Keselamatan Navigasi Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 131 Tahun 2015
Program Keamanan Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015
Profil Kompetensi Individu di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm81 Tahun 2015
Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm126 Tahun 2015