Peraturan KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Halaman 3 dari 5 · 138 dokumen
Lembaga Anti Doping Indonesia
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) sebagai satuan tugas di lingkungan Kemenpora untuk mengoptimalkan pengawasan anti doping nasional. LADI bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan ketentuan anti doping yang selaras dengan World Anti Doping Code dan standar internasional.
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan ini mewajibkan instansi pemerintah di bidang pemuda dan olahraga menyusun formasi Jabatan Fungsional Pelatih dan Asisten Pelatih Olahraga berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk menjamin profesionalisme dan keselarasan kompetensi. Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai instansi pembina yang menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagai urusan pemerintahan konkuren. Olahraga rekreasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh sesuai kondisi mereka. Pedoman ini menjadi landasan hukum untuk mengatur pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat Kabupaten/Kota.
Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah mekanisme pelimpahan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat guna mengoptimalkan pelaksanaan dekonsentrasi dan pengelolaan dana. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait pemerintahan daerah dan dekonsentrasi.
Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan kriteria minimal standar prasarana dan sarana untuk stadion, lapangan latihan, serta lapangan sepak bola desa guna menjamin kelayakan fasilitas tersebut. Kewajiban penyediaan dan pembangunan fasilitas ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.
Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk menyusun Peta Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menggambarkan hubungan kerja efektif antar unit organisasi sebagai acuan perencanaan program, anggaran, dan SOP. Peta tersebut disusun dalam empat tingkatan (level 0 hingga level 2 serta Peta Relasi) untuk memastikan efisiensi dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan naskah dinas di Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan sistematika mencakup jenis, format, pembuatan, pengamanan, penandatanganan, pengendalian, dan penutup, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 yang sebelumnya berlaku.
Pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 karena dianggap tidak lagi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan dinamika personil dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga guna menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Kode Etik Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi seluruh pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan pergaulan sehari-hari. Ketentuan ini mencakup definisi pelbagai istilah kunci seperti pelanggaran, pelapor, dan terlapor untuk memastikan penegakan disiplin yang jelas.
Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan ini menggantikan petunjuk teknis lama untuk mengatur pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pelatih dan Asisten Pelatih Olahraga melalui mekanisme penyesuaian/inpassing. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN dan peraturan terkait manajemen kepegawaian untuk memastikan pengangkatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan fungsional masing-masing jabatan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah pedoman penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kemenpora untuk mempercepat penanganan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sesuai Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan penyerahan bantuan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi.
Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tata cara baku penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, serta peraturan dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan tertib administrasi. Tata cara tersebut diatur dalam Lampiran yang menjadi acuan wajib bagi seluruh unit kerja dan menggantikan ketentuan lama (Permenpora No. 8 Tahun 2017) yang berlaku sejak peraturan ini efektif.
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dekonsentrasi. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 serta ketentuan terkait pengelolaan dana dekonsentrasi. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan urusan tersebut di tingkat daerah tetap berada di bawah kendali dan representasi Pemerintah Pusat.
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang Gedung Olahraga Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler untuk pembangunan gedung olahraga guna menunjang pelayanan dasar. Tujuannya adalah menjamin tertib administrasi dan pemanfaatan dana, serta memastikan arah pembangunan olahraga sesuai prioritas nasional.
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan ini melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan dekonsentrasi tahun anggaran 2019. Pelimpahan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan dana dekonsentrasi. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan urusan tersebut di daerah dilakukan secara efektif sebagai bagian dari tugas pemerintahan pusat.
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kerangka layanan informasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai asas pemerintahan yang baik. Aturan ini mendefinisikan istilah kunci seperti Informasi Publik dan PPID, serta mengatur hak warga negara dan badan hukum dalam mengakses informasi terkait tugas dan fungsi kementerian.
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga Tahun 2019
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Kementerian dan Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga. Tujuannya adalah menjamin tertib administrasi dan mendukung peningkatan partisipasi serta prestasi olahraga nasional melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga yang didasarkan pada kehadiran dan capaian kinerja. Besaran tunjangan ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu kehadiran yang berkontribusi 30% dan capaian kinerja.
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan SOP sebagai instruksi baku untuk meningkatkan ketatalaksanaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja eselon I dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai. SOP mencakup prosedur di Sekretariat serta lima bidang deputi, dengan mekanisme evaluasi minimal satu kali per tahun untuk perbaikan kinerja.
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan jadwal retensi arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman wajib untuk menentukan jangka waktu penyimpanan, serta kapan arsip harus dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Ketentuan ini mengatur definisi arsip, jenis jadwal retensi (fasilitatif dan substantif), serta peran unit pengolah dan unit kearsipan dalam mengelola penyimpanan arsip aktif maupun inaktif.
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan sistem pengkategorian arsip dinamis di Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan tingkat keseriusan dampaknya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, serta perorangan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan terstruktur sesuai dengan standar nasional kearsipan.
Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pola pengaturan arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi dua kategori utama, yaitu Klasifikasi Arsip Fasilitatif untuk urusan penunjang (seperti kepegawaian dan keuangan) serta Klasifikasi Arsip Substantif untuk urusan fungsi operasional instansi. Tujuannya adalah sebagai panduan bagi unit kerja dalam penciptaan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip secara cepat dan tepat. Susunan klasifikasi tersebut secara rinci tercantum dalam Lampiran peraturan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah mekanisme pengawasan dan pendampingan pengembangan bakat calon atlet berprestasi di mana Menteri dibantu oleh KONI dan melakukan tugas tersebut melalui pembentukan tim yang komposisinya harus gasal, terdiri dari unsur pemerintah, KONI, serta akademisi/pakar/praktisi. Perubahan ini juga mengatur bahwa penyusunan instrumen pengawasan dan pendampingan menjadi salah satu cara pelaksanaan tugas tersebut.
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibedakan dari bantuan sosial dan ditujukan bagi pemangku kepentingan yang memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Uang Saku Delegasi dan Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga Asian Games XVIII Tahun 2018
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan besaran uang saku delegasi dan honorarium panitia pelaksana cabang olahraga Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Pembayaran dimulai dari tahun anggaran 2017 dan dapat ditinjau kembali jika ada perubahan kebijakan, dengan syarat diberikan berdasarkan capaian kinerja harian serta prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib dan efisien.
Kegiatan Kirab Pemuda
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur Kirab Pemuda sebagai upaya strategis lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kepemudaan dan mempromosikan potensi daerah guna mendukung pembangunan pemuda secara keseluruhan. Dasar hukumnya meliputi UU Kepemudaan, UU Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait kewirausahaan pemuda dan koordinasi lintas sektor.
Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) dengan mendefinisikan strategi, capaian, dan tiga jenis kurikulum (Inti, Kompetensi, dan Pendukung) guna mewujudkan pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan mereka paling lambat 6 bulan sejak berlakunya UU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Ketentuan ini bertujuan memperkuat komitmen pencegahan korupsi serta memastikan kepatuhan sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
Permenpora No. 5 Tahun 2018 mengubah aturan pengangkatan dan masa jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, serta para Ketua Bidang Badan Olahraga Profesional Indonesia menjadi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dengan masa jabatan 3 tahun yang dapat diperpanjang satu periode. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, serta penyegaran personil dalam organisasi tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan syarat dan mekanisme bagi olahragawan berprestasi tingkat internasional untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna memberikan penghargaan dan memotivasi prestasi olahraga nasional. Pengangkatan ini didasarkan pada usulan formasi khusus yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai undang-undang terkait keolahragaan, ASN, serta peraturan presiden dan menteri yang mengatur manajemen PNS dan penghargaan olahraga.