Peraturan KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman penamaan (nomenklatur) untuk perangkat daerah dan unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Aturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka menata struktur organisasi daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Sentra Pemberdayaan Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagai fasilitas terencana dan terpadu di tingkat pusat, daerah, hingga desa untuk mengembangkan potensi pemuda usia 16–30 tahun dalam aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Ketentuan ini berfungsi sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 guna menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung pemberdayaan serta pengembangan pemuda secara berkelanjutan.

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai dasar untuk menentukan susunan, tipe, serta beban kerja perangkat daerah guna meningkatkan intensitas urusan wajib dan potensi urusan pilihan. Hasil pemetaan ini digunakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pembinaan teknis nasional serta oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam menetapkan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme peningkatan tipe perangkat daerah jika kemampuan keuangan dan ketersediaan aparatur daerah meningkat, serta kewajiban melakukan evaluasi secara berkala.

Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan Dan Penghargaan Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman umum untuk penyelenggaraan kemitraan dan penghargaan pemuda guna mendukung pengembangan program pelayanan kepemudaan berdasarkan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. Isi pedoman mencakup gambaran umum kegiatan, rincian kegiatan dan pengelolaannya, serta mekanisme pelaksanaan yang tertuang dalam lampiran peraturan.

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman umum dan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada akun belanja barang lainnya guna diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan sektor pemuda serta olahraga.

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman kerja sama dalam negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjamin tertib, efektif, dan efisien, sekaligus mencabut aturan lama tahun 2013. Struktur pedoman mencakup aspek pendanaan, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja yang menyelenggarakannya.

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015 - 2019

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan peta jalan (road map) reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2015–2019 untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta memberikan pelayanan publik berkualitas. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang terkait penyelenggara negara, keuangan negara, serta peraturan presiden tentang grand design dan rencana pembangunan nasional.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0186 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016

Peraturan ini menyempurnakan dan menyesuaikan sasaran strategis serta lampiran Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk periode 2015-2019 guna mengakomodasi perubahan kebijakan terkait. Penyesuaian ini didasarkan pada berbagai undang-undang dasar negara, peraturan pemerintah tentang olahraga dan keuangan, serta peraturan presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk periode 2016-2019 guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini disusun sebagai panduan indikatif yang memuat program-program pembangunan pemuda dan olahraga yang akan dilaksanakan sesuai dengan berbagai undang-undang terkait.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016

Permenpora No. 36 Tahun 2016 menetapkan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sesuai ketentuan Permenpan RB No. 40/41 Tahun 2014. Dokumen ini mengatur tata cara dan jangka waktu inpassing yang tercantum dalam Lampiran, dengan sistematika pembahasan meliputi pendahuluan, tata cara pelaksanaan, serta penutup.

Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Kepada Pihak Tertentu dengan Kriteria Tertentu

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan aturan pengenaan tarif PNBP bagi pemuda berprestasi, atlet nasional, dan organisasi terkait yang mendapatkan keringanan tarif nol rupiah atau 50% untuk penggunaan fasilitas olahraga, kesehatan, dan penginapan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman umum untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang dialokasikan pada akun belanja barang lainnya, yang diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pedoman ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 terkait mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang tentang keuangan negara, perbendaharaan, pemeriksaan keuangan, serta sistem keolahragaan dan kepemudaan nasional.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0186 Tahun 2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0615 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 009 Tahun 2015

Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0185 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0806 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Program Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0805 Tahun 2015

Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan Dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0231-a Tahun 2014