kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 2029

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kepemudaan dan keolahragaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ini mencakup data dan informasi kinerja yang terintegrasi dalam sistem KRISNA-RENSTRAKL sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturannya.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah definisi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta memperjelas batasan "Olahragawan Warga Negara Asing" sebagai atlet asing yang berkegiatan olahraga di Indonesia. Tujuannya adalah menyederhanakan proses administrasi rekomendasi untuk usulan pemberian kewarganegaraan bagi atlet dan tenaga keolahragaan asing.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan (LPUK) sebagai unit organisasi noneselon di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). LPUK dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha dan aset keolahragaan dengan prinsip efisiensi, produktivitas, serta penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar pelayanan kepemudaan yang inklusif, sistematis, dan berkelanjutan bagi warga negara Indonesia berusia 16 hingga 30 tahun guna membentuk generasi yang berkarakter dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin hak pemuda dalam mengembangkan potensi serta memperluas peran strategis mereka sebagai penerus bangsa, sekaligus menata ulang regulasi sebelumnya agar lebih terintegrasi dan mudah diakses.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur secara sistematis pembinaan atlet, peningkatan kapasitas pelatih, penguatan kelembagaan, serta penciptaan ekosistem kompetitif olahraga prestasi yang sehat dan berkelanjutan. Ketentuan ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola keolahragaan modern.

Industri Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini menata secara komprehensif industri olahraga di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup produk, jasa, dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta daya saing global. Pengaturan ini berlaku bagi pemerintah pusat/daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keterpaduan, serta efisiensi dalam pengembangan sektor tersebut. Landasan hukumnya didasarkan pada UU Keolahragaan, PP tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, serta PP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2026 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 terkait pengelolaan pendapatan dari layanan keolahragaan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebijakan terkini. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan didasarkan pada perubahan kebijakan pengelolaan pendapatan serta struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pembudayaan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup masyarakat melalui olahraga pendidikan dan masyarakat guna menanamkan nilai karakter serta meningkatkan kebugaran jasmani. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang gemar berolahraga sebagai bagian integral kehidupan sehari-hari demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar pengaturan jenis, susunan, bentuk, dan tata cara pembuatan serta pengendalian naskah dinas di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjamin administrasi yang tertib dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan Permenpora Nomor 5 Tahun 2022 dan didasarkan pada UU Kementerian Negara serta peraturan kearsipan yang berlaku.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Menteri yang dapat dibantu Wakil Menteri, dengan tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden. Fungsi kementerian mencakup perumusan kebijakan, koordinasi lintas unit, pengelolaan administrasi, serta pengelolaan barang milik negara dalam lingkup kepemudaan, olahraga, dan industri olahraga.

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Permenpora No. 2 Tahun 2025 mengatur kerangka pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan untuk meningkatkan potensi, kepemimpinan, serta kewirausahaan pemuda berusia 16 hingga 30 tahun. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan program yang menjawab tantangan serta mendorong terobosan dalam bidang kepemudaan.

Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan ini menetapkan standar kompetensi nasional yang wajib dimiliki oleh pelatih dan asisten pelatih olahraga, mencakup aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan dalam bidang fisik, teknik, taktik, dan mental. Standar tersebut terdiri dari daftar okupasi, deskripsi jabatan, serta unit-unit kompetensi spesifik yang menjadi acuan untuk uji kompetensi guna menjamin kualitas tenaga keolahragaan di Indonesia.

Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan ini menetapkan logo baru Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mereformasi budaya kerja dan menggantikan logo lama yang dianggap tidak sesuai, serta mengatur tujuan penggunaannya seperti memperkuat visi misi dan menciptakan standar identitas resmi. Logo wajib digunakan oleh Kementerian pada seluruh media publikasi, atribut pegawai, dan fasilitas, sementara pihak lain hanya diperbolehkan menggunakannya untuk kegiatan resmi tertentu dengan rekomendasi tertulis dari Menteri.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan ini mengganti aturan sebelumnya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan program kepemudaan serta keolahragaan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dasar hukumnya merujuk pada UU Kementerian Negara terbaru dan PP tentang Dekonsentrasi, dengan tujuan menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan hukum terkini.

Pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2025 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 terkait standar pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Ketentuan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak ketiga di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah memulihkan kerugian negara, menciptakan tertib administrasi keuangan, serta menegakkan disiplin dan tanggung jawab para pihak terkait.

Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan ini menetapkan standar minimal prasarana dan sarana olahraga untuk cabang angkat besi guna menjamin kelayakan fasilitas bagi Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengembangan olahraga angkat besi secara sistematis dan berkelanjutan. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024

Permenpora No. 4 Tahun 2024 menetapkan kerangka kerja efektif dan efisien antar unit organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan mengganti aturan lama melalui penyusunan Peta Proses Bisnis yang terstruktur dalam tiga level (level 0, 1, dan 2) serta Peta Relasi. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi seluruh unit dalam menyusun kebijakan, perencanaan program, anggaran, dan standar operasional prosedur.

Tata Cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan ini mengatur tata cara pemberian rekomendasi tertulis oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai persyaratan pengajuan perizinan untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, yang ditujukan kepada berbagai pemohon seperti kepala daerah, pimpinan organisasi, atau masyarakat. Tujuannya adalah menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut melalui fasilitasi, pelayanan, dan kemudahan administrasi yang tertib.

Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan ini mengatur mekanisme pengelolaan pendapatan dari layanan keolahragaan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pendapatan daerah. Tujuannya adalah mengoptimalkan penerimaan tersebut melalui pengelolaan yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan ini mengatur identitas resmi logo Kementerian Pemuda dan Olahraga serta menetapkan tujuan, tempat penggunaan, dan syarat-syarat teknis visualnya. Logo dapat digunakan oleh Kementerian dan pihak lain untuk kegiatan resmi dengan syarat mendapat rekomendasi tertulis dari Menteri, serta dilarang untuk diubah, dirusak, atau digunakan di tempat yang merendahkan kehormatan organisasi.

Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024

Permenpora No. 7 Tahun 2024 menetapkan aturan jabatan dan kelas jabatan untuk fungsional dan pelaksana di Kemenpora sebagai hasil penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Peraturan ini mendefinisikan jabatan sebagai kedudukan fungsi dan tugas, serta kelas jabatan sebagai tingkat kesetaraan kesulitan dan tanggung jawab yang menjadi dasar penggajian. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga termasuk PNS, PPPK, dan pegawai lain yang diangkat.

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi serta informasi hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjamin ketersediaan data yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Ketentuan ini juga mewajibkan kementerian tersebut menyediakan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran guna mendukung keanggotaannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024

Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan ini menggantikan pedoman lama untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Aturan ini mengatur definisi BMN serta mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatannya (termasuk sewa dan pinjam pakai) agar sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian.

Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan prasarana serta sarana kepemudaan untuk mendukung pelayanan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda. Pedoman ini mengatur seluruh siklus mulai dari perencanaan kebutuhan, penyediaan, hingga pengelolaan (pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan) fasilitas tersebut sesuai standar dan ketersediaan sumber daya.

Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan ini menetapkan standar nasional untuk tata kelola organisasi olahraga prestasi yang harus bersifat visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif guna mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional. Standar ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan mengatur definisi dasar seperti olahraga prestasi, prestasi, olahragawan, serta struktur organisasi olahraga.

Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Nasional

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024

Peraturan ini menetapkan standar parameter tes kondisi fisik untuk memastikan olahragawan di sentra pembinaan prestasi tingkat daerah dan nasional memiliki kondisi fisik sesuai profil berprestasi dunia. Pengukuran kemampuan fisik ini dilakukan secara sistematis sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian prestasi dalam kompetisi olahraga nasional dan internasional.

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan ini menetapkan aturan baru mengenai jadwal retensi arsip di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menggantikan peraturan tahun 2019 yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah mewujudkan kearsipan yang terpadu, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan utuh, serta mengatur pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip berdasarkan nilai kegunaannya.