provinsi sumatera barat

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dasar hukumnya bersumber pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Tanah Ulayat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023

Perda No. 7 Tahun 2023 di Sumatera Barat menggantikan Perda lama untuk mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat sebagai identitas sosial, hukum, dan budaya yang vital bagi pemenuhan hajat hidup mereka. Peraturan ini menegaskan bahwa hukum tanah nasional menghormati hak ulayat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola komoditas unggulan perkebunan di Sumatera Barat dengan berpedoman pada asas keadilan, keberlanjutan, dan kearifan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun. Tujuannya adalah melindungi komoditas dan petani melalui pengelolaan yang terpadu serta menjamin perlindungan terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka kerja untuk penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup upaya terencana, terpadu, dan menyeluruh melalui optimasi sumber daya. Peraturan ini mendefinisikan jenis-jenis bencana (alam, non-alam, dan sosial) serta mengatur peran Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menciptakan iklim usaha, melakukan pemetaan, serta memberikan pembinaan dan pengawasan guna mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan warisan budaya. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing daerah, memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produk kreatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022

PERDA No. 7 Tahun 2022 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada 11 Agustus 2022. Peraturan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara.

Perpustakaan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mendukung pendidikan serta transformasi budaya daerah. Ketentuan ini mewajibkan pemerintah provinsi menjamin penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007, dengan fokus pada peningkatan layanan, pelestarian budaya, dan adaptasi teknologi di tingkat daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021. Dasar hukumnya meliputi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja) serta berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan perpajakan.

Mars Sumatera Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan Mars Sumatera Barat sebagai identitas resmi daerah yang diciptakan oleh B. Andoeska untuk memperkuat jati diri, membangkitkan semangat persatuan, dan memacu pembangunan. Mars ini wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada berbagai kegiatan resmi seperti peringatan hari besar nasional, hari jadi daerah, pelantikan pejabat, serta kegiatan pendidikan dan olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah.

Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur hak masyarakat atas akses informasi publik sebagai sarana pengawasan terhadap pemerintah daerah dan menetapkan kewajiban Badan Publik Daerah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketentuan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti informasi publik, pelayanan informasi, serta standar layanan yang harus dipenuhi dalam penyampaian informasi.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021

PERDA No. 5 Tahun 2021 menetapkan aturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 berdasarkan ketentuan UU Pemerintahan Daerah dan UU Cipta Kerja. Peraturan ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada 17 September 2021. Dasar hukum utamanya mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan reorganisasi rumah sakit daerah serta unit lain yang terdampak refocusing anggaran. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintah daerah.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan taraf hidup, produktivitas, serta kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya ikan dan menjalankan usaha secara mandiri serta berkelanjutan. Dasar hukumnya merujuk pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021

PERDA No. 1 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah, keuangan negara, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016. Tujuannya adalah mewujudkan kesamaan hak, kehidupan yang mandiri, serta bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur definisi dan kerangka Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang sah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu pendapatan di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah serta pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk menetapkan aturan baku mengenai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat serta pemerintah nagari melalui penataan manajemen pemerintahan dan penguatan peran lembaga adat serta kemasyarakatan. Dasar hukumnya bersumber pada UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah, desa, serta organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum dalam pemberdayaan nagari.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Regulasi ini dibentuk guna mengisi kekosongan hukum terkait belum adanya standar prosedur yang memadai, serta mewajibkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi kelompok rentan tersebut.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 karena terjadi pergeseran asumsi kebijakan, peralihan antar unit organisasi/kegiatan, serta adanya sisa lebih anggaran yang harus disesuaikan dengan Silpa. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan realisasi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah definisi objek retribusi jasa usaha di Sumatera Barat dengan menghapus beberapa jenis (seperti Rumah Potong Hewan) dan menyesuaikan daftar objek akibat peralihan kewenangan urusan kehutanan, kelautan, dan perikanan ke pemerintah provinsi. Tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengakomodir perubahan kondisi ekonomi dan struktur pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini bertujuan melindungi lahan pertanian pangan di Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, mengingat lahan tersebut terus berkurang. Perlindungan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait agraria, pangan, dan tata ruang yang menjadi landasan hukumnya.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Barat sebagai dokumen tertulis yang memuat potensi, masalah, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu. RPPLH ini disusun untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait perlindungan lingkungan dan menjadi dasar bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan pariwisata halal di daerah dengan menggali potensi budaya dan adat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pengaturan ini bertujuan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang terencana, terarah, dan terpadu.

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur langkah sinergi antara kesehatan, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan sosial-budaya serta perekonomian di Sumatera Barat melalui penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Regulasi ini mewajibkan upaya terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menangani kerentanan sosial dan ekonomi, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan pandemi. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang nasional terkait kesehatan, penanggulangan bencana, dan kewenangan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019

Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015