Peraturan KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Timor (Unimor) sebagai perguruan tinggi negeri di bawah kementerian pendidikan untuk meningkatkan kinerja tridharma perguruan tinggi. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenristekdikti No. 33 Tahun 2015) guna menyesuaikan dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta prinsip penyederhanaan birokrasi.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Pontianak untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta mengatur definisi dasar seperti program studi, dosen, dan mahasiswa.

Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan Statuta dasar pengelolaan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai landasan penyusunan aturan dan prosedur operasional di lingkungan universitas. Pengaturan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan tinggi terkini dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan.

Statuta Universitas Pendidikan Ganesha

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan Statuta Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai landasan hukum utama untuk pengelolaan perguruan tinggi tersebut, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Statuta ini mengatur definisi dasar mengenai organisasi, struktur kepemimpinan (Rektor dan Senat), serta peran sivitas akademika dalam menjalankan fungsi tridarma perguruan tinggi.

Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 34 Tahun 2023 mengatur sistem pengembangan kompetensi Pegawai ASN di Kemendikbudristek sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai standar jabatan dan rencana karier. Peraturan ini menetapkan bahwa pengembangan kompetensi mencakup pembelajaran formal maupun nonformal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas.

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 35 Tahun 2023 mengatur mekanisme penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-budaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat, dipromosikan, atau dinaikkan jenjangnya pada jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Peraturan ini menetapkan bahwa uji kompetensi wajib dilakukan untuk memastikan kesesuaian kompetensi dengan standar jabatan sebelum terjadi perpindahan atau promosi dalam jenjang karir.

Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran, penetapan, pengalihan hak, dan pencatatan objek yang diduga Cagar Budaya ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Tujuannya adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan mekanisme akreditasi untuk satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan BAN Provinsi guna menilai kelayakan serta mutu layanan pendidikan. Akreditasi mencakup proses penilaian pertama kali untuk institusi baru dan akreditasi ulang untuk perpanjangan status yang dilakukan secara otomatis atau melalui pemeriksaan lapangan jika ada indikasi perubahan mutu. Ketentuan ini didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 37 Tahun 2023 menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta mengatur definisi dasar seperti Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Semarang untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama karena tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023

Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk meningkatkan kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta menyederhanakan birokrasi. Pengaturan ini menggantikan struktur lama yang sudah tidak sesuai dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penataan organisasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2023

Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Universitas Papua untuk meningkatkan kinerja serta menyederhanakan birokrasi agar sesuai dengan struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketentuan ini menggantikan aturan lama (Permenristekdikti No. 3 Tahun 2015) dan menetapkan definisi serta struktur kelembagaan universitas sebagai perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian terkait.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan mekanisme dan prosedur uji kompetensi teknis, manajerial, serta sosio-kultural bagi guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik sebagai syarat pengangkatan atau promosi jabatan fungsional. Uji kompetensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar jabatan yang dituju.

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 23 Tahun 2023 mengatur syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi lembaga negara lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Indonesia, termasuk ketentuan bahwa institusi tersebut harus terakreditasi atau diakui di negara asal serta masuk dalam peringkat 200 terbaik dunia. Peraturan ini juga mencabut ketentuan sebelumnya terkait Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako untuk meningkatkan kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta menyederhanakan birokrasi. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Samarinda untuk meningkatkan kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan struktur kementerian baru. Penataan ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB dan bertujuan menyederhanakan birokrasi serta menyesuaikan dengan perubahan nama kementerian menjadi Kemendikbudristek.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda untuk meningkatkan kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketentuan ini menggantikan aturan lama agar sesuai dengan struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta mendapat persetujuan Menteri PANRB.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2023

Peraturan ini memberikan rekognisi pembelajaran lampau berupa pengurangan beban belajar bagi guru yang telah memiliki pengalaman sebagai pelatih ahli, fasilitator, pengajar praktik, atau kepala sekolah di sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan dalam program Pendidikan Guru Penggerak. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum bagi guru yang telah memiliki kemampuan setara dengan peserta program tanpa harus mengikuti seluruh proses pembelajaran dari awal.

Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan tujuan meningkatkan kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya (Permen No. 12 Tahun 2021) karena dianggap tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi kementerian terkait.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai perguruan tinggi negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja UBB dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menyesuaikan struktur dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 19 Tahun 2023 menetapkan struktur organisasi dan tata kerja baru untuk Universitas Siliwangi guna meningkatkan kinerja dan menyederhanakan birokrasi, sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan struktur kementerian saat ini.

Uji Kesetaraan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 31 Tahun 2023 mengatur mekanisme uji kesetaraan untuk menjamin mutu dan pengakuan hasil belajar pada pendidikan nonformal dan informal agar setara dengan pendidikan formal. Peraturan ini menetapkan syarat, prosedur, dan kriteria penilaian bagi peserta didik yang ingin mendapatkan pengakuan setara atas pencapaian belajarnya di luar jalur pendidikan formal. Tujuannya adalah memastikan akses dan keadilan bagi lulusan pendidikan nonformal dan informal dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Profesi Psikologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan syarat bahwa untuk memberikan layanan psikologi, seseorang wajib menempuh pendidikan profesi psikologi dan lulus uji kompetensi. Tata cara perolehan sertifikat profesi, pelaksanaan uji kompetensi, serta pengakuan pembelajaran lampau diatur dalam peraturan ini sebagai implementasi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2023

Permendikbudristek No. 54 Tahun 2023 menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Mataram (Unram) sebagai perguruan tinggi negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyederhanakan birokrasi dan menyesuaikan Unram dengan struktur organisasi kementerian yang baru.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyusunan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja UNG dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya (Permenristekdikti No. 11 Tahun 2015) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi kementerian saat ini.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 59 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Universitas Singaperbangsa Karawang untuk meningkatkan kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan struktur kementerian. Penataan ini disetujui oleh Menteri PANRB dan bertujuan menyederhanakan birokrasi serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Universitas Lambung Mangkurat untuk meningkatkan kinerja dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta menyederhanakan birokrasi. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan struktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dasar perubahannya adalah penyesuaian dengan UU Pendidikan Tinggi dan peraturan terkait pengelolaan perguruan tinggi.

Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai landasan utama pengelolaan dan penyusunan aturan operasional kampus guna meningkatkan kinerja pendidikan tinggi. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan terkini. Statuta ini mengatur struktur organisasi, termasuk peran Senat, Rektor, dan sivitas akademika dalam menjalankan fungsi tridarma dan manajemen sumber daya.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2022 untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana di PTN. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan proses penerimaan dengan kebutuhan hukum terkini dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku.