badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
Lembaga & Badan · 98 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2026 2026
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengatur tata kelola manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN guna mendukung pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Manajemen risiko ini harus disinkronkan dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian internal pemerintah.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2026 2026
Tim Pendamping Keluarga
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan pembentukan Tim Pendamping Keluarga sebagai kelompok kader yang bekerja sinergis untuk mendukung program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di tingkat desa/kelurahan. Tim ini bertugas melakukan pendampingan sistematis berupa komunikasi, edukasi, pemantauan, serta fasilitasi pelayanan dan rujukan bagi keluarga sesuai siklus hidup mereka.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2025 2025
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan regulasi lama untuk mengatur kembali pendayagunaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan keluarga berencana oleh pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan pengelolaan program. Tujuannya adalah menyesuaikan standar pendayagunaan dengan perkembangan hukum terkini dan kebutuhan aktual pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2025 2025
Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan standar pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di fasilitas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan cakupan layanan. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya dengan fokus pada upaya mengatur jarak kelahiran dan kehamilan pada periode 42 hari pasca melahirkan.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2025 2025
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga yang berbasis sistem merit untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja PNS, sekaligus menggantikan peraturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025 2029
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk periode 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan nasional. Dokumen ini disusun untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang terkait sistem perencanaan pembangunan nasional serta rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2025 2025
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2026. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Tujuannya adalah menjamin pelaksanaan program pembangunan keluarga dan kependudukan di daerah.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2025 2025
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Dokumen ini mendefinisikan peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta BKKBN sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, peraturan ini juga mengklarifikasi definisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mencakup inspektorat di tingkat kementerian, provinsi, dan daerah.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2024 2024
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan kewajiban pimpinan BKKBN untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna menyediakan akses dokumen hukum bidang kependudukan dan keluarga berencana yang lengkap, akurat, dan mudah bagi masyarakat. Ketentuan ini menggantikan regulasi sebelumnya (Perka No. 228/PER/B4/2012) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan terkini.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2024 2024
Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah struktur Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024 dengan menambahkan kewajiban BKKBN untuk melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi kemajuan reformasi birokrasi, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut. Perubahan juga mencakup penyesuaian lampiran yang berisi detail roadmap reformasi birokrasi yang telah direvisi.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2024 2024
Petunjuk Teknis Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan panduan teknis bagi BKKBN untuk memberikan perlindungan berupa Ayoman kepada peserta KB jangka panjang yang mengalami komplikasi berat atau kegagalan metode kontrasepsi. Ayoman ini merupakan bentuk jaminan kesehatan khusus bagi peserta yang memerlukan penanganan intensif atau rawat inap akibat gangguan kesehatan dari pelayanan KB jangka panjang. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama untuk memastikan perlindungan sesuai kebutuhan hukum terkini.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2024 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai lembaga yang berada di bawah Presiden, dengan tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan, pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- berlakuPeraturan Nomor 7 Tahun 2024 2024
Logo Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan logo resmi untuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai identitas lembaga menyusai perubahan struktur organisasi. Ketentuan ini juga mengatur tata cara penggunaan logo tersebut untuk menjamin keseragaman dan kepatuhan terhadap identitas negara.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2023 2023
Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program Keluarga Berencana. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan kondisi terkini dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2023 2023
Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja manajemen risiko di lingkungan BKKBN untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan pedoman lama (Perka BKKBN No. 13 Tahun 2018) dan mewajibkan pimpinan BKKBN melakukan penilaian risiko sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, tugas, dan fungsi organisasi melalui pengendalian yang lebih baik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- dicabutPeraturan Nomor 4 Tahun 2023 2023
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman uji kompetensi berbasis sistem merit untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di BKKBN. Ketentuan ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2023 2023
Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan oleh BKKBN kepada individu atau organisasi atas kontribusi luar biasa dalam bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Ketentuan ini menggantikan aturan lama (Perka No. 62/PER/G2/2016) untuk menyesuaikan dengan perkembangan program nasional. Dasar hukumnya bersumber pada UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehaston serta UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- berlakuPeraturan Nomor 7 Tahun 2023 2023
Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini menyederhanakan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan BKKBN untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis dan lincah. Penyederhanaan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah.
- unknownPeraturan Nomor 10 Tahun 2023 2023
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana untuk menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian. Peraturan ini mengatur aspek pengembangan karir dan profesionalisme penyuluh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional dan manajemen ASN.
- berlakuPeraturan Nomor 9 Tahun 2023 2023
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian. Aturan ini mengatur aspek pengembangan karir dan profesionalisme petugas lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional dan manajemen ASN.
- dicabutPeraturan Nomor 6 Tahun 2023 2023
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menata ulang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai BKKBN guna mendukung reformasi birokrasi. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian serta manajemen ASN.
- dicabutPeraturan Nomor 8 Tahun 2023 2023
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan tata naskah dinas di lingkungan BKKBN untuk meningkatkan tertib administrasi penciptaan dan pengelolaan arsip, sekaligus menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak sesuai lagi. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kearsipan dan perkembangan hukum, serta bertujuan menyesuaikan sistem administrasi dengan kebutuhan organisasi terkini.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2023 2023
Tata Cara Kerja Sama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman kerja sama antara BKKBN dengan berbagai pihak (lembaga pemerintah, nonpemerintah, swasta, dan perguruan tinggi) untuk mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Tujuannya adalah menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam pelaksanaan kerja sama di seluruh unit kerja BKKBN.
- berlakuPeraturan Nomor 14 Tahun 2023 2023
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2024 sebagai dana alokasi khusus nonfisik untuk membiayai operasional program prioritas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya guna menyesuaikan kebutuhan organisasi dalam mendukung peningkatan capaian pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
- berlakuPeraturan Nomor 11 Tahun 2023 2023
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan bahwa tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah nol rupiah atau nol persen. Ketentuan ini mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif tersebut untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020.
- berlakuPeraturan Nomor 12 Tahun 2023 2023
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana guna mendukung pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN dan jabatan fungsional, serta bertujuan untuk memastikan ketersediaan petugas yang memadai sesuai kebutuhan operasional BKKBN.
- berlakuPeraturan Nomor 13 Tahun 2023 2023
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana untuk mendukung pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Pedoman ini disusun sebagai dasar bagi instansi terkait dalam merencanakan jumlah penyuluh yang diperlukan sesuai dengan beban kerja dan standar kompetensi yang ditetapkan.
- berlakuPeraturan Nomor 15 Tahun 2023 2023
Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera sebagai sarana penyediaan informasi, konseling, dan layanan pembangunan keluarga serta keluarga berencana. Tujuannya adalah mewujudkan ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga dengan mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya.
- berlakuPeraturan Nomor 17 Tahun 2023 2023
Sistem Manajemen Keamanan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi di lingkungan BKKBN melalui sistem manajemen keamanan informasi yang terstruktur. Ketentuan ini disusun untuk menjamin keamanan data sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU Pelindungan Data Pribadi dan PP tentang Sistem Informasi Keluarga. Implementasinya wajib dilakukan oleh seluruh unit di lingkungan BKKBN untuk memastikan tata kelola informasi yang aman dan akuntabel.
- berlakuPeraturan Nomor 18 Tahun 2023 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan ini menyederhanakan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan BKKBN untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis dan profesional. Penyesuaian ini dilakukan guna mengadaptasi ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 serta memperbaiki ketidaksesuaian hukum pada peraturan sebelumnya.