provinsi jawa timur

Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 menetapkan aturan khusus mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, dengan dasar hukum dari UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini mewajibkan pemenuhan standar KTR di berbagai fasilitas publik dan ruang tertutup sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat daerah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan lama untuk memberikan kepastian hukum guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha koperasi serta usaha kecil di Jawa Timur. Tujuannya adalah membangun basis ekonomi kerakyatan melalui mekanisme pasar yang profesional, mandiri, dan berwawasan lingkungan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah tahapan dan metode pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur, termasuk mengadopsi metode omnibus untuk penyederhanaan regulasi agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Tujuannya adalah mengoptimalkan proses pembentukan peraturan daerah yang baik, efisien, dan selaras dengan upaya penyederhanaan regulasi nasional. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum dan dinamika pemerintahan daerah saat ini.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 untuk menyesuaikan pembiayaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa regulasi sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan situasi yang ada.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2023 mengubah ketentuan perizinan berusaha, insentif, dan kemudahan dalam penanaman modal di daerah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing investasi melalui penyesuaian jenis dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal.

Pemberdayaan Desa Wisata

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur pemberdayaan desa wisata yang terintegrasi dengan pembangunan daerah, dengan tetap menjaga kelestarian alam, nilai budaya, dan adat istiadat. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait pemerintahan daerah, kepariwisataan, desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan lama untuk menjamin hak Pekerja Migran Indonesia atas keamanan, layanan, dan pemenuhan hak sebelum serta setelah bekerja. Sebagai dasar hukumnya, perda ini merujuk pada berbagai undang-undang nasional terkait HAM, ketenagakerjaan, perlindungan anak, pemberantasan perdagangan orang, keimigrasian, serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menggantikan Perda lama tahun 2010 untuk mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir demi menjamin lingkungan hidup yang sehat dan bersih di Provinsi Jawa Timur. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait pengelolaan sampah, pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah dan presiden yang relevan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2019 guna memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah yang berlaku.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan struktur perangkat daerah di Jawa Timur dengan regulasi terbaru pemerintah pusat.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 mengubah ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 terkait hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Jawa Timur agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkini. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur keuangan negara, aparatur sipil negara, serta tata kelola pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menyelaraskan aturan daerah dengan standar nasional untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2021 guna melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini mengatur rincian pendapatan dan belanja daerah serta dasar hukum yang melandasinya, termasuk berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Pelindungan Obat Tradisional

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur pelindungan, pelestarian, dan pengembangan obat tradisional sebagai warisan budaya di Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan sumber daya lokal. Fokus utamanya adalah memberikan kerangka hukum bagi usaha kecil obat tradisional dan menjamin keamanan serta mutu produknya sesuai standar nasional.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 mengubah Perda sebelumnya untuk menambahkan pengaturan pelindungan masyarakat dari bencana nonalam, khususnya wabah penyakit menular seperti COVID-19. Perubahan ini bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan membantu masyarakat beradaptasi dengan kondisi kehidupan baru akibat pandemi.

Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014