provinsi jambi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebagai perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama DPRD. Dokumen ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah, keuangan negara, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023 mengubah dan menghapus beberapa definisi terkait Budaya Melayu Jambi dalam Pasal 1 peraturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan pelestarian budaya. Perubahan ini didasarkan pada kewajiban pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan serta ketidaksesuaian aturan lama dengan dinamika hukum terkini. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan kerangka yang lebih tepat untuk menjaga keberlanjutan Budaya Melayu Jambi.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tata cara pengelolaan hak dan kewajiban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan ini didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan serta mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait keuangan daerah.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2023

PERDA No. 2 Tahun 2023 mengatur mekanisme kerja sama daerah di Provinsi Jambi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, dengan landasan hukum utama UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan turunan terkait tata cara dan pengelolaan barang/keuangan daerah.

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023 ini mengatur pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal di wilayah Provinsi Jambi sebagai bentuk dukungan terhadap investasi. Ketentuan ini didasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 serta berbagai undang-undang terkait penanaman modal dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai fasilitas dan kemudahan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi untuk periode 2023-2043 sebagai dasar penataan ruang yang terintegrasi antara daratan, laut, dan udara. Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait penataan ruang dan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola penggunaan lahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.

Penyelenggaraan Kearsipan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan kearsipan di daerah untuk menjamin tersedianya arsip yang autentik, tertib, dan aman sebagai alat bukti serta perlindungan hak masyarakat, menggantikan regulasi sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait kearsipan, pemerintahan daerah, dan administrasi pemerintahan guna menciptakan pengelolaan arsip yang terpadu, sistematik, dan komprehensif.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud penyesuaian terhadap perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan prioritas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Perubahan anggaran ini didasarkan pada ketentuan hukum terkait pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan negara, serta standar akuntansi yang berlaku.

Pemanfaatan Perhutanan Sosial

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur pemanfaatan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara atau hak/adat oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan. Bentuk pemanfaatannya meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal.

Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Provinsi Jambi untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang serta barang guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai aturan wajib pemerintah daerah, perundangannya didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait jalan, perkeretaapian, lalu lintas, dan pemerintahan daerah yang telah diperbarui.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melestarikan ideologi negara serta membina kerukunan masyarakat yang majemuk. Tujuannya adalah membentuk masyarakat Provinsi Jambi yang berkarakter unggul, toleran, dan menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan Bentuk Hukum Pt Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Pt Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2022 mengubah bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat modal bank sebagai Badan Usaha Milik Daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan asli daerah.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 mewajibkan pemerintah dan daerah untuk merencanakan, menyelenggarakan, serta mengevaluasi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas guna mengatasi hambatan yang mereka alami. Landasan peraturan ini bersumber pada konstitusi, UU Penyandang Disabilitas, serta berbagai peraturan pemerintah terkait standar pelayanan minimal dan akomodasi layak. Tujuannya adalah memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Provinsi Jambi.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mewajibkan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi memenuhi Modal Inti Minimum sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan menambah pendapatan daerah melalui penyertaan modal. Penyertaan modal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan rincian dan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2022 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Jambi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah serta mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2022 sebagai wujud penyesuaian terhadap perubahan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Perubahan anggaran ini didasarkan pada ketentuan undang-undang tentang pemerintahan daerah, keuangan negara, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 mencabut berbagai peraturan daerah yang dianggap tidak sinkron dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau sudah tidak operasional demi kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Pencabutan ini dilakukan untuk menata ulang seluruh peraturan daerah yang berlaku guna mendukung tujuan reformasi hukum nasional dan meningkatkan pelayanan masyarakat.