Peraturan KOTA MADIUN
Halaman 2 dari 2 · 43 dokumen
Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2012 ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menjamin iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan dengan mewajibkan izin gangguan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha. Penggantian ini dilakukan karena aturan lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2013 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebijakan anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah, keuangan negara, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Usaha Pariwisata
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2012
PERDA No. 4 Tahun 2012 ini dibentuk untuk menata usaha pariwisata di Kota Madiun guna mendorong investasi dan lapangan kerja, serta mengatur pendaftaran berbagai jenis usaha pariwisata seperti akomodasi, kuliner, dan jasa perjalanan wisata sesuai peraturan menteri terkait.
Penatausahaan Hasil Hutan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tata cara pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan perizinan terhadap peredaran kayu rakyat, khususnya hasil hutan dari hutan hak dan hutan negara di wilayah Kota Madiun. Tujuannya adalah untuk mengendalikan peredaran kayu hasil hutan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Kota Madiun guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, dan profesional.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Daerah ini mewajibkan Kepala Daerah Kota Madiun mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini bertujuan untuk melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pencabutan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Madiun Nomor 20 Tahun 1981 tentang Tata Cara Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Madiun Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Madiun Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Madiun
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2012 mencabut dua peraturan lama, yaitu Perda Nomor 20 Tahun 1981 tentang tata cara penagihan pajak/retribusi dengan surat paksa dan Perda Nomor 2 Tahun 1994 tentang penyisihan bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada desa/kelurahan. Pencabutan ini dilakukan karena kedua peraturan tersebut dianggap sudah tidak relevan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 ini bertujuan meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dengan mengatur retribusi sebagai sumber daya pendanaan. Peraturan ini menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bangunan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2010 ini mengatur tata ruang dan penataan bangunan di Kota Madiun untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan pembangunan dan kemajuan teknologi. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional tentang bangunan, tata ruang, dan lingkungan hidup, serta peraturan daerah sebelumnya yang relevan. Tujuannya adalah meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengatur dan menata bangunan demi kemajuan kota.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 ini menetapkan aturan mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Daerah) Kota Madiun sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan sarana penguatan ekonomi masyarakat. Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meninjau kembali dan mengatur ulang peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun guna menegakkan peraturan daerah, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. PPNS diharapkan memiliki kemampuan dan kewibawaan untuk menangani pelanggaran ketentuan peraturan daerah.
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2007 ini mengatur kembali kedudukan protokoler dan keuangan bagi pimpinan serta anggota DPRD Kota Madiun sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan pemerintah terkait. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama tahun 1997 dengan tujuan mendorong peningkatan kinerja dewan.
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2004 ini menetapkan dasar hukum, pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. Peraturan ini disusun untuk menata kelembagaan sesuai dengan pedoman organisasi perangkat daerah yang berlaku.