kota madiun

Perwali Kota Madiun NO 3 Tahun 2026

Peraturan ini menjabarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2026 guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2025. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 serta berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah yang telah diperbarui pada tahun 2026.

Perwali Kota Madiun NO 4 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan dengan berbagai regulasi terbaru terkait dana bagi hasil cukai, bantuan operasional keluarga berencana, pendidikan, dan kesehatan. Penyesuaian tersebut dilakukan guna memastikan program dan kegiatan daerah selaras dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, serta keputusan gubernur yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok,

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sebagai faktor esensial untuk menciptakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro serta ekosistem investasi. Peraturan ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan daerah dengan perubahan kebijakan nasional guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perizinan sesuai kewenangan daerah.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Madiun Tahun 2020-2035

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara untuk Tahun Anggaran 2006. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang tentang pajak, pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara sebagai badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Sukamara dengan tujuan menyediakan air minum sehat bagi masyarakat. PDAM ini didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di seluruh wilayah kabupaten termasuk cabang, unit ibukota kecamatan, dan layanan air bersih perdesaan.

Penataan Dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Dan Rekreasi

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 ini mengatur tata cara penataan dan penyelenggaraan usaha hiburan serta rekreasi di wilayah Kota Madiun sebagai bagian dari pembangunan kepariwisataan. Pengaturan ini bertujuan menjamin keamanan, kenyamanan, ketertiban, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan layanan bagi wisatawan. Dasar hukumnya mencakup UU Kepariwisataan, UU Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan menteri terkait standar usaha karaoke, diskotik, dan kelab malam.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengubah Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal karena adanya perubahan regulasi pusat terkait Izin Gangguan dan pembentukan perangkat daerah. Perubahan ini dilakukan agar ketentuan penanaman modal di daerah tetap sejalan dengan aturan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan undang-undang terkait.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengubah Perda Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 karena struktur perangkat daerah telah berubah sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016, sehingga aturan lama dianggap tidak sesuai. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi kesejahteraan sosial lanjut usia dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baru.

Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 43 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 43 Tahun 2018 ini mengatur penyelenggaraan usaha makanan dan minuman untuk menjamin kepastian hukum, penyediaan informasi akurat bagi masyarakat, serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait pangan, pariwisata, dan pemerintahan daerah, serta peraturan menteri tentang standar higiene sanitasi dan usaha jasa boga. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola usaha yang tertib, aman, dan mampu menghadapi perubahan kehidupan lokal hingga global.

Penyelenggaraan Warung Internet

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun No. 47 Tahun 2018 mengatur penyelenggaraan warung internet di wilayahnya untuk menjamin iklim usaha yang kondusif sekaligus mencegah pelanggaran norma kesusilaan, agama, dan hukum. Aturan ini mewajibkan pengelola untuk beroperasi secara tertib, bertanggung jawab, serta mematuhi nilai-nilai moral dan keamanan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan sebelumnya terkait izin pendirian satuan pendidikan nonformal di Kota Madiun, yang dipandang perlu disesuaikan seiring dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah baru. Perubahan ini didasarkan pada ketidaksesuaian regulasi lama dengan struktur organisasi daerah yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016.

Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 mengatur tata cara penyelenggaraan reklame dengan tujuan menata ruang publik agar aman, estetis, dan sesuai budaya daerah. Peraturan ini menetapkan pedoman pemasangan reklame sebagai bentuk pemanfaatan potensi daerah serta dasar bagi penataan ulang retribusi dan pajak terkait penggunaan kekayaan daerah.

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 45 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, dan profesional. Ketentuan ini disusun untuk selaras dengan pemanfaatan ruang serta didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perumahan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 ini bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan di Kota Madiun untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai payung hukum lokal, peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem transportasi yang harus dikembangkan potensinya sesuai kebutuhan strategis daerah. Dasar hukumnya bersumber dari berbagai undang-undang nasional terkait jalan, lalu lintas, pelayanan publik, serta peraturan pemerintah tentang manajemen lalu lintas dan kendaraan.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2018 mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 beserta perubahannya. Penyesuaian ini dilakukan agar ketentuan perundang-undangan di bidang bangunan gedung di Kota Madiun tetap relevan dan selaras dengan regulasi nasional yang berlaku.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 karena adanya perubahan struktur perangkat daerah yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016. Perubahan ini bertujuan agar ketentuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tetap selaras dengan susunan organisasi daerah yang baru.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini mengubah aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan sertifikasi usaha pariwisata terbaru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta peraturan daerah terkait. Tujuannya adalah memperbarui kerangka hukum pengelolaan usaha pariwisata di Kota Madiun agar sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 mengatur pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai alternatif pemenuhan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kewenangan penyelenggaraan ini didasarkan pada tanggung jawab pemerintah kota dalam menyediakan kebutuhan dasar tempat tinggal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2017 ini dibuat untuk mengatasi potensi pencemaran lingkungan dan penurunan kesehatan akibat pembuangan air limbah domestik tanpa pengaturan yang memadai. Sebagai wujud kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak warga negara atas lingkungan sehat, peraturan ini menetapkan kebijakan khusus untuk pengelolaan sistem air limbah domestik di Kota Madiun.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan retribusi izin gangguan di Kota Madiun sebagai tindak lanjut pembatalan tiga peraturan daerah sebelumnya oleh Gubernur Jawa Timur. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan administratif untuk menyesuaikan regulasi retribusi dengan kondisi terkini.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 ini mengatur upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia di Kota Madiun dengan mengakui hak dan kewajiban mereka serta potensi yang dapat dikembangkan. Peraturan ini menetapkan kewajiban Pemerintah Kota Madiun untuk mengembangkan sistem pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan lansia yang memiliki keterbatasan akibat faktor usia.

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah ini mengubah APBD Tahun 2014 Kota Madiun untuk menyesuaikan dengan perkembangan realisasi keuangan, pergeseran anggaran antar unit/kegiatan, serta penggunaan sisa lebih tahun sebelumnya. Perubahan ini didasarkan pada ketentuan hukum terkait pemerintahan daerah dan keuangan negara yang berlaku saat itu.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah ini mewajibkan Kepala Daerah Kota Madiun mengajukan laporan keuangan APBD Tahun 2013 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuannya adalah untuk memenuhi ketentuan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendidikan Dasar Dan Menengah Serta Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2014 ini mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar serta menengah di wilayah Kota Madiun dengan mengimplementasikan sistem wajib belajar 12 tahun. Tujuannya adalah menjamin pemerataan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan nasional bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah ini mengubah APBD Kota Madiun Tahun 2013 karena terjadi pergeseran anggaran antar unit, kegiatan, dan jenis belanja, serta adanya sisa lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan. Perubahan ini didasarkan pada perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2013 mengatur kewajiban Kepala Daerah untuk mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini didasarkan pada pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda, serta Lembaga Teknis Daerah di Kota Madiun untuk menyesuaikan dengan berlakunya UU Pajak Daerah, PP tentang Satpol PP, dan peraturan terkait lainnya. Perubahan ini dilakukan guna menata ulang kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga tersebut agar sesuai dengan regulasi nasional yang baru.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2014 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Kota dan kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD. Peraturan ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah definisi istilah dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 terkait Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyesuaikan dengan regulasi pusat terbaru. Perubahan mencakup revisi pada angka 5, 6, dan 9 serta penyisipan angka baru (9a) dalam definisi tersebut.