Peraturan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dewan Kehutanan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-48-menlhk-setjen-kum-1-5-2016 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-66-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (dekonsentrasi) dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah guna meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi. Pelimpahan ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta berbagai undang-undang terkait lingkungan hidup, kehutanan, dan pemerintahan daerah.

Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan Pengenaan Iuran Kehutanan pada Areal Izin Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-73-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara pemanfaatan kayu dan pengenaan iuran kehutanan bagi pemegang izin usaha perkebunan yang telah mendapatkan keputusan pelepasan kawasan hutan karena perubahan peruntukan fungsi. Ketentuan ini berlaku khusus untuk areal perkebunan yang statusnya berubah dari kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012.

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P7menlhksetjenotl012016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-47-menlhk-setjen-otl-0-5-2016 Tahun 2016

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-46-menlhk-setjen-kum-1-5-2016 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-49-menlhk-setjen-das-2-5-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah kewenangan penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Selain itu, peraturan ini menyempurnakan pedoman sebelumnya agar tetap relevan dengan kondisi terkini dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan Penugasan Medebewin Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim Forest And Climate Change

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-68-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-54-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Tata Cara Memperoleh Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-53-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-29-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015

Izin Pemanfaatan Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-62-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-69-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor p-97-menhut-ii-2014 Tahun 2014